copy-of-irm2

Akhirnya………… setelah mati suri selama sekian periode kepemimpinan  IRM Kota Kediri siuman juga. Kebangkitan ini ditandai setelah dilangsungkannya Musyda pada akhir Maret 2007 lalu.  Sebenarnya usaha-usaha untuk membangkitkan kembali eksistensi IRM di Kota Kediri sudah dilakukan bahkan jauh sebelum dilangsungkannya Musyda tersebut. Namun berbagai macam halangan-rintangan tak henti-henti menghadang laju perjuangan kader-kader pada saat itu. Tapi Alhamdulillah, curahan keringat mereka mendapat bayaran yang setimpal dari Allah SWT. Jihad Fi Sabilillah yang selama ini mereka emban akhirnya mencapai puncak kemenangan pada akhir Maret 2007.

Adib. Begitulah sapaan akrab dari laki-laki bernama lengkap Moch. Rizzqi Aladib ini. Kepindahannya ke Kota Kediri tak lantas mengakhiri semua kegiatan rutin yang sebelumnya ia lakoni, termasuk berjuang di IRM tercinta. Justru semenjak itulah loyalitasnya terhadap IRM muali diuji.  Ia, bisa jadi adalah salah seorang yang berupaya keras membangkitkan kembali IRM di Kota Tahu ini. Mendengar kabar bahwa dulu IRM telah benar-benar pernah berjaya di Kediri membuat semangat juangnya terstimulasi. Terlebih melihat kemajuan IRM di kota tetangga yang dulu pernah ia diami membuat ia bekerja keras supaya Kota Kediri juga bisa merasakan hal yang serupa. Jatuh-bangun, jungkal-guling telah dilakoni adib dkk. Tapi perjuangannya tak kunjung memperlihatkan hasil yang nyata. Putus asa, frustasi, dan kecewa silih berganti menguji ke-ikhlasan hati mereka. Tapi dengan kekuatan iman dan semangat juang yang tinggi membuat mereka tak henti-henti menyingsingkan lengan untuk  mencoba dan terus mencoba.Meski tanpa bayaran, bahkan tanpa surat keterangan (SK) kepemimpinan perjuangan mereka tetap terus berjalan. Toh di akherat kelak Allah tidak akan membutuhkan bukti tertulis untuk menghisab kaumnya. Biarpun sekarang dikatakan kepemimpinan gelap, nanti akan jadi benderrang di sana nanti, biarpun sekarang tidak mendapat pengakuan, tapi Yang Maha Kuasa akan tetap mengakui setetes keringat yang menetes dari pori-pori mereka

Awal MAret 2007 dibentuklah susunan kepanitiaan persiapan Musyada yang dikomandani oleh Irmawan Prasetiyo. Mengapa Musyda dituntut untuk segera dilaksanakan? Pertama, ini suatu bentuk anstisipasi kepemimpinan sebelumnya (adib, dkk) terkait prediksi bahwa setelah mengakhiri pendidikan di tingkat lanjutan atas mereka, yang kebanyakan duduk di bangku kelas tiga akan berkurang ke-aktifannya di Pimpinan Daerah IRM Kota Kediri dikarenakan beaneka alasan, kuliah, kerja, atau nikah. Kedua, supaya cepat terjadi transformasi kader, sehingga kepemimpinan akan terus berkesinambungan.

Sebenarnya ada sesuatu yang mengganjal di hati Pras  saat ia di serahi tugas menjadi ketua panitia. Pasalnya, ia sendiri sama sekali belum tahu seluk-beluk IRM apalagi tentang Musydanya. Terlebih sudah kali keberapa Kota Kediri melaksanakan Musyda iapun tak tahu.  Demi terwujudnya agenda akbar tersebut semua pihak bekerja keras, Pras sendiri tak henti-hentinya berkoordinasi dengan alumni-alumni IRM di Kota Kediri, salah satunya Mas Lutfi. Akhirnya setelah beberapa kali rapat, atas saran dari Mas Lutfi, Musyda PD IRM tersebut diputuskan namanya dengan menambahkan kata XVI pada akhir kalimat. Hal itu merujuk akan dilaksanakannya Muktamar IRM ke XVI pada tahun ini juga.

Musyda berakhir, kepemimpinan Adib, dkk pun berakhir. Tapi perjuangan IRM di Kota Kediri tidak akan pernah berakhir. Pasca Musyda ditetapkan Irmawan Prasetiyo sebagai Ketua Umum PD IRM Kota Kediri sampai dilaksanakannya Musyda ke XVII. dibantu M. Cholid As’ari sebagai Sekretaris Umum, dan Kusnindar sebagai Bendahara Umum, serta crew kabinet yang lain PD IRM Kota Kediri siap menerjang dahsyatnya badai, melawan derasnya ombak, dan menggempur gunung membatu demi terwujudnya tujuan IRM: terbentuknya remaja muslim yang berakhlak mulia, serdas,terampi…..sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Bravo IRM Kediri…. BERJUANG DENGAN SEKUAT TENAGA WUJUDKAN IRM KEDIRI JAYA!!!!

Kelihatannya kisah ini adalah kisah nyata karena diambil di majalah Fortune.
by1
Judulnya: Young and pretty lady wishes to marry a rich guy. Fantastic reply from a financial person (Wanita muda yg cantik ingin menikah dgn pria kaya serta jawaban fantastik dari seorang ahli keuangan.)

Seorang wanita memposting sebuah pertanyaan melalui sebuah forum terkenal dengan bertanya:
“Apakah yang harus saya lakukan untuk dapat menikah dengan pria kaya?”
Saya akan jujur dengan apa yang aku katakan. Usia saya 25 tahun. Saya sangat cantik, bergaya dan memiliki selera yang tinggi. Saya berharap menikah dengan pria kaya dengan penghasilan pertahun $500 ribu (+/-Rp.5,5M) atau lebih.

Anda mungkin akan berkata kalau saya termasuk perempuan materialistis, tapi kelompok penghasilan s.d $ 1 juta pun masih termasuk kelas menengah di New York. Permintaan saya tidak setinggi itu. Adakah pria di forum ini yang berpenghasilan > $ 500 ribu per tahun? Apakah Anda semua telah menikah? Saya ingin bertanya apa yang harus aku lakukan untuk dapat menikah dengan orang2 seperti Anda?

Di antara pria yang telah berpacaran denganku, yang terkaya hanya berpenghasilan $ 250 ribu dan kelihatannya ini batas tertinggi yang pernah saya capai. Jika seseorang ingin pindah ke perumahan mewah di wilayah barat New York City Garden, penghasilan $250 ribu tentu tidak cukup.

Beberapa hal yang ingin saya tanyakan:

1. Dimanakah kebanyakan para pria kaya bertemu & berkumpul? Mohon nama dan alamat bar, restauran dan gym yang sering dikunjungi.
2. Rentang usia berapakah yang dapat memenuhi kriteria saya?
3. Kenapa wajah istri-istri orang kaya hanya terkesan biasa-biasa saja? Saya telah bertemu dengan beberapa gadis yang tidak cantik dan menarik, tapi mereka bisa menikah dengan pria kaya.
4. Apa pertimbangan Anda dalam menentukan istri dan siapakah yang bisa menjadi pacar Anda?

Terus terang, tujuan saya sekarang adalah untuk menikah.

Terimakasih,
Gadis Jelita

Dan inilah jawaban dari seorang ahli keuangan dari Wall Street Financial

Dear Gadis Jelita,

Saya membaca email anda dengan sangat antusias. Saya yakin sebenarnya banyak gadis2 yang memiliki pertanyaan senada dengan Anda. Ijinkan saya untuk menganalisa situasi Anda dari sudut pandang investor
profesional. Penghasilan tahunan saya lebih dari $ 500 ribu yang tentu memenuhi kriteria Anda. Jadi, saya harap setiap orang percaya bahwa jawaban saya cukup kredibel dan tidak membuang waktu.

Dari sudut pandang seorang pebisnis, menikah dengan Anda adalah keputusan yang buruk. Jawabannya sangat sederhana dan akan saya jelaskan.

Kesampingkan dulu detil-detil yang Anda tanyakan. Sebenarnya apa yang ingin Anda lakukan adalah pertukaran antara “kecantikan” dan “uang”. Si A akan menyediakan kecantikan dan si B akan membayar untuk itu. Kelihatannya adil dan cukup wajar. Tapi ada permasalahan fatal di sini. Kecantikan Anda akan sirna, tapi uang saya tidak akan hilang tanpa alasan yang jelas. Faktanya adalah penghasilan saya mungkin akan meningkat dari tahun ke tahun. Tapi, Anda tidak akan bertambah cantik tiap tahunnya. Karena itu dari sudut pandang ekonomi: saya adalah aset yang ter-apresiasi sedangkan Anda adalah aset yang ter-depresiasi. Depresiasi yang Anda alami bukan depresiasi normal, tapi depresiasi eksponensial. Jika hanya ini aset Anda, nilai Anda akan sangat mencemaskan 10 tahun kemudian.

Dengan menggunakan istilah yang kami gunakan di Wall Street, setiap perdagangan memiliki sebuah posisi. Berpacaran dengan Anda juga memiliki “posisi perdagangan” . Jika nilai aset yang didagangkan menurun, maka kami akan menjualnya. Bukan ide yang baik untuk mempertahankannya. Begitu juga dengan pernikahan yang Anda inginkan. Saya sangat kejam untuk berkata seperti ini, tapi untuk membuat keputusan bijak, aset yang menurun nilainya akan dijual atau disewa.

Pria dengan penghasilan > $ 500 ribu tentu bukan orang bodoh. Kami akan berpacaran dengan Anda, tapi tidak akan menikahi Anda.

Saran saya lupakan mencari petunjuk bagaimana cara menikahi pria kaya. Usaha Anda untuk dapat membuat diri Anda kaya dengan berpenghasilan $ 500 ribu, lebih berpeluang ketimbang mencari pria kaya yang bodoh.

Semoga jawaban saya dapat membantu

Tertanda,
JP Morgan

Dari kisah di atas dapat kita renungkan bahwasanya tidaklah pantas kita terlalu membanggakan semua  kelebihan yang diberikan  Tuhan kepada kita yang tidak diberikan-Nya kepada  orang lain. Seharusnya kita dapat mengambil semua pelajaran atas kenikmatan itu dan membuat kita selalu meningkatkan rasa syukur kita kepada-Nya

disunting dari: http://www.renunganringan.blogspot.com

Renungkanlah…….

Mei 11, 2009

Ada seorang gadis buta yang membenci dirinya sendiri karena kebutaannya itu. Tidak hanya terhadap dirinya sendiri, tetapi dia juga membenci semua orang kecuali kekasihnya. Kekasihnya selalu ada disampingnya untuk menemani dan menghiburnya. Dia berkata akan menikahi kekasihnya hanya jika dia bisa melihat dunia.

nan1Suatu hari, ada seseorang yang mendonorkan sepasang mata kepadanya sehingga dia bisa melihat semua hal, termasuk kekasihnya. Kekasihnya bertanya, “Sekarang kamu bisa melihat dunia. Apakah kamu mau menikah denganku?” Gadis itu terguncang saat melihat bahwa kekasihnya ternyata buta. Dia menolak untuk menikah dengannya.

Kekasihnya pergi dengan air mata mengalir, dan kemudian menulis sepucuk surat singkat kepada gadis itu, “Sayangku, tolong jaga baik-baik mata saya.”

Kisah di atas memperlihatkan bagaimana pikiran manusia berubah saat status dalam hidupnya berubah. Hanya sedikit orang yang ingat bagaimana keadaan hidup sebelumnya dan lebih sedikit lagi yang ingat terhadap siapa harus berterima kasih karena telah menyertai dan menopang bahkan di saat yang paling menyakitkan.

Hidup adalah anugerah

Hari ini sebelum engkau berpikir untuk mengucapkan kata-kata kasar -
Ingatlah akan seseorang yang tidak bisa berbicara.

Sebelum engkau mengeluh mengenai cita rasa makananmu -
Ingatlah akan seseorang yang tidak punya apapun untuk dimakan.

Sebelum engkau mengeluh tentang suami atau isterimu -
Ingatlah akan seseorang yang menangis kepada Tuhan meminta pasangan hidup.

Hari ini sebelum engkau mengeluh tentang hidupmu -
Ingatlah akan seseorang yang begitu cepat  meninggalkan dunia.

Sebelum engkau mengeluh tentang anak-anakmu -
Ingatlah akan seseorang yang begitu mengaharapkan kehadiran seorang anak, tetapi tidak mendapatnya.

Sebelum engkau bertengkar karena rumahmu yang kotor, dan tidak ada yang membersihkan atau menyapu lantai -
Ingatlah akan orang gelandangan yang tinggal di jalanan.

Sebelum merengek karena harus menyopir terlalu jauh -
Ingatlah akan sesorang yang harus berjalan kaki untuk menempuh jarak yang sama.

Dan ketika engkau lelah dan mengeluh tentang pekerjaanmu -
Ingatlah akan para penganguran, orang cacat dan mereka yang menginginkan pekerjaanmu.

Sebelum engkau menuding atau menyalahkan orang lain -
Ingatlah bahwa tidak ada seorang pun yang tidak berdosa dan kita harus menghadap pengadilan Tuhan.

Dan ketika beban hidup tampaknya akan menjatuhkanmu -
Pasanglah senyuman di wajahmu dan berterima kasihlah pada Tuhan karena engkau masih hidup dan ada di dunia ini.

Hidup adalah anugerah, jalanilah, nikmatilah, rayakan dan isilah itu.

Saya membuat tulisan ini langsung sepulang dari acara akbar Pelantikan PW IPM Jawa Timur yang pertama kali yang dibarengkan dengan Pelantikan DPD IMM Jawa Timur di Wisma Haji Kanwil Depag Jawa Timur, Jl. Juanda No. 11 Surabaya. Tanpa makan dan minum terlebih dahulu saya langsung meraih Personal Computer di hadapan saya.  Jadi harap dimaklumi jika tulisan ini berantakan seperti halnya hati saya yang berantakan ketika saya mendapat oleh-oleh ini.

“AMM (Angkatan Muda Muhammadiyah) merupakan kepanjangan tangan dari Muhammadiyah di basis masanya masing-masing.” Dengungan suara Ayahanda Dien Syamsuddin itulah yang terus menderu di kanan-kiri telinga saya. Tubuh saya seakan mengerut,  menyusut menyaksikan pemandangan yang mewajibkan mata saya untuk mencicipinya yang tanpa disangka semua itu akan menjadi sebuah bingkisan yang sangat berharga yang saya dapat dari acara ini. Hati menciut, belulang meleleh bak lilin yang aus karena api. Betapa saya merasa sangat kecil dihadapkan pada kejadian yang menunjukkan kegagalan AMM sebagai kepanjangan tangan Muhammadiyah di masyarakat. AMM, khusunya IPM yang seharusnya mewujudkan masyarakat yang cerdas, membela hak-hak pelajar dan membantu seluruh umat untuk  merasakan manisnya pendidikan yang pada akhirnya dapat terbentuk masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, berlandaskan Al-Qur’an dan berpedoman As-Sunnah serta tidak karena taqlid semata seakan sudah keluar dari rel awal perjuangannya. Kegiatan yang selama ini dilakukan hanya pelatihan-pelatihan, pengkaderan-pengkaderan yang kalau tidak dilakukan di hotel ber-AC pasti di sebuah Aula dengan keramik mengkilap. Kita selalu merasa bangga jika sudah pernah melangsungkan acara di sebuah ruangan dengan harga sewa yang tidak bisa dikatakan murah dan  dengan menu makanan yang tidak mengenyangkan tapi malah membuat ketagihan. Kita selalu memandangi foto-foto itu sebagai kenangan manis dan pasti menunjukkannya kepada setiap pengunjung rumah kita. Hati kita berbunga-bunga jika mendengar sebuah pujian terlontar dari mulut seseorang yang sedari tadi mengamati foto-foto itu. Kita selalu menjadikan sebuah kemewahan sebagai ukuran dari keberhasilan acara-acara kita. Kita lebih mementingkan kuantitas dari pada kualitas. Itulah mengapa ikatan ini jarang sekali menunjukkan kualitas gerakannya di masyarakat.

“Ribuan kilo jarak yang kau tempuh…..Ibuku sayang inginku menangis di pangkuanmu….”, suara timbul tenggelam tak beraturan, tak bernada, dan boleh dikatakan sangat jauh dari kata berkualitas, di bumbui dengan gemerincing bekas tutup-tutup botol minuman bersoda yang saling menumbukkan tubuhnya dengan yang lain, serta

dsc01050

dilapisi panas dan pengapnya suasana di bis kota membuat perjalanan ini  terasa makin menyiksa setelah harus berlama-lama menunggu keberangkatan mobil kremasi ini. Duduk di kursi yang sesak di suasana seperti itu walaupun mata ini dipaksa untuk terpejam, dia akan tetap membangkang dari tuannya. Terlebih handphone di kantong saya tak pernah membiarkan pemiliknya untuk sebentar saja merasakan mimpi ke surga di tengah kobaran api neraka ini.

Ingin rasanya lidah ini meloncat-loncat mengata-ngatai pengamen jalanan itu. Tapi………………………..betapa pilunya hati ini ketika melihat sesosok bidadari bertubuh legam kusam, berambut kusut semrawut, berbaju kumal lagi apek. dengan sebuah tas usang tersandang di bahunya, menjulur sampai ke pinggang, memegang sebuah tongkat kehidupan yang berteriak memanggil malikat pembagi rezeki. Bidadari itu seharusnya menyandang gaun putih bawahan merah dengan rambut dikepang dua, memegang pena dan menuliskan kemuliaan-kemuliaan ilmu di sebuah kitab bergaris tebal, menyanyikan lagu Garuda Pancasila karangan Sudharnoto atau menyanyikan Balonku Ada Lima dengan tepuk tangan. Atau berlari menghampiri ibunya yang duduk di depan pintu rumah menanti kedatangan Sang Bidadari dan kemudian memeluk dan menciuminya dengan haru. Tetapi hidup telah mencampakannya. Membuat tangan, kaki, bahkan hatinya mengapal karena penderitaan yang terus-menerus mengguyurnya. Masa kanak-kanaknya direnggut kepahitan hidup. Bukan hanya tidak dapat merasakan kegembiraan, tetapi bagaimana rasa sedihpun ia telah lupa.

Ikatan Pelajar Muhammadiyah didirikan untuk membentuk pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia, dan terampil dalam rangka menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sekarang pertanyaannya mampukah kita merealisasikan semua itu. Mampukah kita membentuk pelajar muslim yang berakhlak mulia dan terampil sementara untuk membentuk pelajar, membuat semua orang bisa belajar  saja kita kesulitan. Inilah suatu bukti bahwa perjuangan organisasi kita tercinta, Ikatan Pelajar Muhammadiyah belum mengena di berbagai lapisan masyarakat. Suatu PR besar menanti kita di depan mata. Berat memang, tapi gerakan ini dibuat memang untuk melaksanakan tugas-tugas berat demi kesejahteraan umat. Bukan hanya Muhammadiyah saja yang harus mampu mengelola rumah sakit, koperasi, sekolah-sekolah, dan amal usaha lain, tetapi kedepan diharapkan IPM sebagai salah satu kepanjangan tangan Muhammadiyah mampu memberdayakan amal-amal usahanya sebagai sarana dakwah dan wujud eksistensinya di masyarakat. Mampukah kita merealisasikan mimpi-mimpi itu?/pras.

Semua

pencil

BAB I
Nama, Maksud, dan Ruang Lingkup

Pasal 1

Nama
Tuntunan ini bernama Pedoman Administrasi Ikatan Remaja Muhammadiyah
Pasal 2
Maksud dan Tujuan
(1) Pedoman Administrasi Ikatan Remaja Muhammadiyah dimaksudkan untuk memberikan petunjuk demi kesamaan dan keragaman pengelolaan administrasi IRM dalam rangka menuju tertib organisasi.
(2) Pedoman Administrasi bertujuan untuk mengadakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi terhadap pengelolaan dan pelayanaan administrasi organisasi.

Pasal 3
Ruang Lingkup
Pedoman Administrasi Ikatan Remaja Muhammadiyah meliputi:
1. Administrasi Kesekretariatan/ketatausahaan
2. Administrasi Perbekalan
3. Administrasi Keanggotaan
4. Laporan Organisasi
5. Atribut Organisasi
6. Administrasi Keuangan

BAB II
ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN

Pasal 4
(1) Yang dimaksud dengan kesekretariatan dalam hal ini adalah kegiatan/aktivitas organisasi yang berkaitan dengan ketatausahaan dan surat-menyurat organisasi.
(2) Administrasi kesekretariatan dapat dilakukan dengan sistem sentralisasi, maupun desentralisasi.
(3) Sistem sentralisasi apabila segala sesuatu yang menyangkut kegiatan ketatausahaan baik yang bersifat umum maupun bidang, ada pada satu tangan yakni sekretaris.
(4) Sistem desentralisasi yaitu sistem ketatausahaan yang dikelola oleh masing-masing bidang .
(5) Penggunaan sistem desentralisasi didasarii atas pertimbangan efektivitas dan efisiensi organisasi dengan mengingat jumlah personalia yang ada.

Pasal 5
Surat Menyurat

(1) Kode Surat
Kode surat IRM terdiri dari kode indeks berupa huruf dan angka yang mengkalisfikasikan surat berdasarkan jenis kepentingan surat, tujuan atau pihak yang dituju surat, Kode Indeks Wilayah, Tingkat pimpinan yang mengeluarkan surat, nomor urut surat dalam suatu tahun, dan tahun surat tersebut dikeluarkan.
Contoh : A.1-IX/PW.IRM-025/2003
A : Kode untuk kalsifikasi jenis kepentingan surat.
1. : Kode kalsifikasi pihak yang dituju oleh Surat.
IX : Kode Indeks wilayah Institusi yang mengeluarkan surat
PW.IRM : Tingkat pimpinan yang mengeluarkan surat
025 : Nomor urut Surat dalam tahun surat ini dikeluarkan
2003 : tahun surat tersebut dikeluarkan
Catatan : Kode Indeks Wilayah tidak digunakan pada surat yang dikeluarkan oleh PP.IRM

(2) Kode Indeks Surat
A. Urusan Keorganisasian,
Meliputi: Permusyawaratan (sidang Pleno, sidang Harian, Sidang khusus, Konfrensi, muktamar dan lain sebagainya ), Acara/kegiatan (Seminar, Pelatihan , Perlombaan, Penelitian, kunjungan dan sebaginya), Laporan Aktifitas, Perlengkapan (tuntunan organisasi, hak milik organisasi dan sebaginya). Serta hal lain yang berkiatan dengan urusan keorganisasian.
Kode indeks surat urusan keorganisasian diklasifikasikan sebagai berikut :
A. Aktivitas Organisasi
A.1 Ditujukan kepada institusi atau individu yang dilihat dari jabatannya adalah pihak Intern IRM dan Persyarikatan
A.2 Ditujukan kepada individu dan institusi dari pihak Ektern
(selain IRM dan Persyarikatan)

B. Urusan Personalia, Pimpinan dan Penghargaan
Meliputi: Keanggotaan (Pendaftaran, mutasi, skorsing, pemberhentian keanggotaan, alumnus dan lain sebagainya), pengangkatan (Pengesahan anggota, pengesahan pimpinan, pemberian mandat dan lain sebagainya), Penghargaan (Pengaktan anggota kehormatan, piagam pengharagaan dan sebaginya) serta hal laian yang berkiatan dengan permasalahan persorangan, personalia, pimpinan maupun penghargaan.
Kode indeks surat urusan personalia, pimpinan dan pengharagaan diklasifikasikan sebagai berikut :
B. Urusan Personalia
B.1 Ditujukan kepada institusi atau pihak yang dilihat dari jabatannya adalah dari pihak Intern IRM dan Persyarikatan
B.2 Ditujukan kepada individu atau insitusi dari pihak Ektern (selain IRM dan Persyarikatan)

C. Urusan Keuangan,
Meliputi: Keungan/dana (Sumbangan, iuran, infak anggota/pimpinan, uang pangkal, donasi dan lain sebaginya), Hutang piutang (Hutang/tahihan piutang, Rekening Bnk/Giro Pos, Tabungan/Simpanan), Kerjasama dalam bidang keuangan dengan pihak patnership ekstern, Laporan keuangan dan hal laian yang berkiatan dengan laporan keuangan.
Kode indeks surat urusan keuqngan diklasifikasikan sebagai berikut :
C. Urusan Keuangan
C.1 Ditujukan kepada institusi atau individu yang dilihat dari jabatannya adalah dari pihak Intern IRM dan Persyarikatan
C.2 Ditujukan kepada individu atau intsitusi dari pihak Ektern (selain IRM dan Persyarikatan)
Catatan :
a. Jika undangan ditujukan ke Jabatan / Posisi yang bersifat intern, maka digunakan kode 1
b. Jika undangan ditujukan ke Nama individu sebagai pribadi, maka digunakan kode 2.
Contoh : A.1- IX/PW.IRM-007/2003
Keterangan : A.1 menunjukkan pokok surat yang berkenaan dengan Aktivitas Organisasi untuk tujuan Intern.
IX menunjukkan kode Pimpinan Wilayah (yang bersangkutan).
PW. IRM menunjukkan asal surat yang dibuat oleh PW yang bersangkutan.
007 menunjukkan Nomor urutan surat yang dikeluarkan.
2003 menunjukkan Tahun surat dengan Tahun Masehi.

D. Kode Indeks Surat berbentuk Khusus
Surat berbentuk khusus adalah surat yang memiliki bentuk tersendiri dengan tidak ada pencantuman nomor, lampiran dan hal di bagian kiri surat, maluinkan pecantuman jenis surat di bagian tengah dan digunakan untuk kepentingan tertentu, meliputi Surat Keputusan, Surat Instruksi, Surat mandat dan surat keterangan.
1. Surat Keputusan : Mendapat penambahan dengan nomor urut Surat Keputusan yang dikeluarkan dalam Tahun yang bersangkutan dan penambahan kode SK
(Contoh : 005-SK/B.1-IX/PW.IRM-008/2003)
2. Surat Instruksi : Mendapat Penambahan dengan nomor urut surat Instruksi yang dikeluarkan dalam tahun yang bersangkutan, dan penambahan Kode INS.
(Contoh : 005-INS/A.1-IX/PW.IRM-009/2003)
3. Surat Mandat : Mendapat penambahan dengan nomor urut Surat mandat yang dikeluarkan dalam tahun yang bersangkutan dan penambahan kode SM.
(Contoh : 005-SM/B.1-IX/PW.IRM-010/2003)
4. Surat Keterangan : Mendapat penambahan dengan nomor urut Surat Keterangan yang dikeluarkan dalam tahun yang bersangkutan., dan penambhan kode KET. (Surat keterngan berlaku juga untuk Syahadah dan piagam penghargaan)
(Contoh : 005-KET/B.1-IX/PW.IRM-011/2003)

(3) Kode Indeks Wilayah
Wilayah Nangroe Aceh Darussalam I
Wilayah Sumatera Utara II
Wilayah Sumatera Barat III
Wilayah Jambi IV
Wilayah Riau V
Wilayah Bengkulu VI
Wilayah Sumatera Selatan VII
Wilayah Lampung VIII
Wilayah DKI Jakarta IX
Wilayah Jawa Barat X
Wilayah Jawa Tengah XI
Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta XII
Wilayah Jawa Timur XIII
Wilayah Bali XIV
Wilayah NTB XV
Wilayah NTT XVI
Wilayah Kalimantan Barat XVII
Wilayah Kalimantan Tengah XVIII
Wilayah Kalimantan Selatan XIX
Wilayah Kalimantan Timur XX
Wilayah Sulawesi Uatara XXI
Wilayah Sulawesi Tengah XXII
Wilayah Sulawesi Selatan XXIII
Wilayah Maluiku XXIV
Wilayah Sulawesi selatan XXV
Wilayah Irian Jaya XXVI
Wilayah Maluku Utara XXVII
Wilayah Banten XXVIII
Wilayah Bangka Belitung XXIX

(4) Bagian surat resmi IRM
Untuk keseragaman surat resmi IRM maka perlu ada ketentuan mengenai bagian-bagian surat yang meliputi :
1. Kop/kepala surat
Terdiri dari : Tingkat dan nama organisasi, menggunakan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa inggris dapat digunakan dengan tidak menghilangkan Kop surat berbahasa Indonesia.
a. Pada bagian kiri sebelah atas sejajar dengan kepala surat dibuat gambar /logo IRM warna hijau
b. Alamat sekretariat ditulis lengkap dengan nama jalan, nomor telepon, kota kedudukan dan kode pos. dan dapat dicantumkan alamat Elektronik Mail (E-Mail)
2. Kalimat Basmallah
Ditulis di tengah-tengah surat. Kalimat Basmalah dapat ditulis dengan huruf arab atau menggunakan huruf latin.
3. Nomor surat , lampiran dan hal .
Ketiganya ditulis secara berurutan dari atas ke bawah pada pinggir kiri sedikit di bawah kalimat Basmallah.
Untuk Nomor Surat :
a. Setiap Nomor Surat berlaku untuk satu perihal (satu pokok surat) dan satu tujuan.
b. Nomor yang sama hanya berlaku untuk tujuan yang bersifat kolektif,
Misalnya : Kepada Yth. PW IRM se- Indonesia
Kepada Yth. PD IRM se- Kalimantan Timur
Untuk Lampiran Surat :
a. Secara umum lampiran tidak disertai kop surat.
b. Untuk Surat Keputusanpengangkatan Pimpinan, nama – nama susunan pengurus dcantumkan tidak dalam lampiran, melainkan masuk menjadi bagian dari isi Surat Keputusan.
4. Kota tempat surat dibuat disertai tanggal pembuatan surat.Tanggal pembuatan surat ada dua macam : bulan tahun Hijriah di bagian atas dan tahun miladiyah di bagian bawah.
5. Alamat Tujuan
Ditulis mulai dari pinggir kiri. Tiap surat berlaku untuk satu tujuan surat, kecuali yang bersifat kolektif.
Contoh : kepada Yth. PW. IRM DKI Jakarta (terpisah dengah kepada Yth. PW.IRM Jambi atau alamat lain).
Contoh surat tujuan kolektif : Kepada Yth. PW.IRM se- Indonesia (dapat digandakan sesuai dengan jumlah tujuan)
6. Salam Pembuka
Assalamu’alaikum wr.wb. ditulis dengan huruf arab ditengah-tengah/ dapat menggunakan huruf latin jika ditulis dg mesin tik.
7. Isi surat, ditulis dengan mengacu pada bentuk lurus (rata
kiri)
8. Semboyan IRM ” Nuun Walqolami wamaa yasthuruun” digunakan pada tiap surat IRM dan ditulis dengan huruf latin
9. Salam penutup
Wassalamu’alaikum wr. wb. ditulis dengan huruf arab di tengah-tengah/menggunakan huruf latin jika ditulis dg mesin tik
10. Penanggung jawab surat
Terdiri dari Ketua Umum, Ketua dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Umum, Sekretaris. Khusus untuk urusan keuangan selain Pemohonan dana, penaggung jawab surat adalah Ketua Umum/Ketua dan Bendahara Umum/ Wakil Bendahara
11. Nama Ketua Umum, Ketua dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Umum, Sekretraris atau dengan Bendahara Umum/Wakil Bendahara, ditulis di bawah nama diikuti dengan Nomor Baku Anggota (NBA)
12. Tembusan bila ada, ditulis di bawah bagian kiri.
13. Catatan, atau NB untuk tambahan dan atau nomor personal untuk konfirmasi surat dapat dituliskan di bagian paling bawah dan halaman paling akhir surat dengan phon atau jenis huruf cetak yang dibedakan dengan isi surat. Bila penulisan menggunkan mesin tik, pembedaan huruf diolakukan dengan garis bawah.
14. Kertas untuk surat resmi berwarna putih ( HVS) dengan tulisan kop surat berwarna hijau satu warna.
15. Surat-surat biasa cukup ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Umum atau sekertaris sedangkan untuk urusan keuangan ditandatangani oleh Ketua Umum atau ketua dan Bendahara Umum/Wakil Bendahara (sesuai dengan hasil musyawarah Pimpinan yang ditetapkan dalam mekanisme kerja Pimpinan).
16. Tidak dibenarkan menggunakan titel kesarjanaan dalam pembuatan surat-surat IRM.
17. Ketentuan Surat Berbentuk Khusus
a. Surat berbentuk khusus adalah surat yang ditulis dengan format tersendiri dan dengan tujuan yang tertentu, serta kde indeks khusus. Antara lain : Surat Keputusan, Surat Instruksi, Surat Mandat, Surat Keterangan (Termasuk Syahadah dan Penghargaan).
b. Judul Surat (Surat Keputusan, Instruksi, Surat Mandat dan Surat Keterangan/Syahadah/Penghargaan) ditulis di tengah dengan hurup cetak kapital dan bergaris bawah.
c. Kode surat dan nomor dicantumkan dibawah judul surat.
d. Untuk Surat Keputusan dan Instruksi, dicantumkan inti atau tema surat tersebut dengan mencantumkan kata tentang. Sekaligus menjelaskan tujuan atau pihak yang dituju dalam surat.
Contoh :
SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 005-SK/B.1-IX/PW.IRM-008/2003
Tentang :
Pengangkatan Pimpinan Daerah
Ikatan Remaja Muhammadiyah Jakarta Pusat
Periode 2002 – 2004
INSTRUKSI
Nomor : 005-INS/A.1-IX/PW.IRM-009/2003
Tentang :
Gerakan Syia’ar Milad 42 IRM
PD. IRM dan PC.IRM se- DKI Jakarta

e. Tidak mencantummkan jumlah satuan lampiran dalam surat. (Jika ada lampiran, akan dinyatakan dalam isi surat)
f. Tidak mencantumkan salam pembuka dan penutup.
g. Tanggal surat diletakan di bagian akhir isi surat, sebelah kanan, diatas tanda tangan pejebat berwenang di bagian kanan. Dengan mencantumkan tempat dan waktu ditetapkannya surat tersebut.
Contoh :
Ditetapkan di: Jakarta
Tanggal : 12 Syawal 1423 H
Bertepatan dengan : 17 Desember 2002 M
h. Hal lain menyesuaikan dengan bentuk surat secara umum.
(5) Macam-macam surat
a. Menurut pokok isi/hal
– Surat Pemberitahuan
– Surat Instruksi/Perintah
– Surat Keputusan/Ketetapan
– Surat Panggilan
– Surat Perjanjian
– Surat Keterangan/Penghargaan/Syahadah
– Surat Pengantar
– Surat Mandat/Kuasa
– Surat Peringatan/Teguran
– Surat Pesanan
– Surat Undangan
– Surat Serah Terima , dll.
b. Menurut Wujudnya.
– Kartu Pos
– Surat Bersampul
– Surat Nota
c. Menurut Isi/Keamanannya
1. Sangat Rahasia (Vital)
Surat dengan tanda (V) ini adalah surat yang bernilai sejarah, ilmiah atau memiliki nilai sangat penting seperti SK, Pengangkatan, Hasil Penelitian, Perjanjian, dan sebagainya.
2. Rahasia (Penting )
Surat ini biasa ditandai (P) ialah surat yang benar-benar dapat membantu kelancaran organisasi dan sulit dicari tempat lain.
Contoh: Peraturan-peraturan, perundang-undangan, pedoman, program kerja, naskah, dan sebagainya.
3. Biasa
Surat ini diberi kode (B) Adalah surat yang memiliki kegunaan bersifat sementara dan hanya kadang- kadang dibutuhkan. Biasa disimpan antara 2-3 saja.
Contoh: permohonan ceramah, undangan, dan surat lainnya.

d. Bahasa surat resmi
Bahasa surat IRM harus menggunakan bahasa yang sederhana, obyektif, dan mudah diterima/dipahami. Sedapat mungkin istilah asing digunakan jika diperlukan. Untuk tujuan luar negeri digunakan bahasa internasional (bahasa Inggris)
(6) Mekanisme proses jalannya surat
a. Surat Keluar
– Pembuatan Konsep
– Pengetikan
– Pemeriksaan/Penelitian
– Penadatanganan
– Penggandaan
– Pembubuhan cap/stempel organisasi
– Pelipatan surat (jika diperlukan)
– Penulisan dalam agenda surat keluar
– Penulisan dalam buku ekspedisi/Lembar Tanda Terima Surat dari Individu atau Institusi yang dituju.
– Pemasukan dalam amplop
– Penempelan dalam prangko (jika lewat pos)
– Penyimpanan arsip
– Pengiriman surat dengan cara:
o diantar sendiri,
o dengan Kurir/utusan,
o lewat pos/jasa pengiriman lainnya.

b. Surat masuk
– Surat masuk diterima bagian penerimaan surat masuk
– Masuk pada staf sekretaris
– Penelitian dan pembacaan surat
– Pemberian no agenda surat
– Pemberian disposisi (tindakan singkat tentang tindak lanjut surat)
– Pengarsipan sementara hinga waktu rapat.
– Bila tidak dapat menunggu rapat, surat diteruskan ke ketua umum atau sekretaris jenderal/sekretaris umum berdasarkan mekanisme kerja yang diatur oleh tiap pimpinan
– Diajukan dan dibicarakan dalam rapat (terutama surat-surat penting) yang tidak mungkin diambil kebijaksanaan oleh staff sekretaris.
– Pembubuhan disposisi berdasarkan keputusann rapat
– Pemrosesan surat
– Pengarsipan surat
(7) Surat melaui Internet (Electronic Mail/ E- Mail)

Untuk efesiensi waktu, Surat yang bersifat informasi atau undangan dapat disampaikan melalui Internet atau E-mail, namun surat yang asli tetap harus disampaikan.

BAB III
ADMINISTRASI PERBEKALAN
Pasal 6

(1) Administrasi Perbekalan
Administrasi perbekalan adalah kegiatan atau aktifitas organisasi yang menyangkut bidang pengadaan barang-barang organisasi/kantor, pemeliharaan, dan pengelolaan termasuk kearsipan.

(2) Alat-alat perkantoran
Untuk melaksanakan kegiatan kantor diperlukan alat-alat antara lain:
– PC (Personal Computer), Scanner, Modem, Camera teleconfrence
– Mesin tulis dan stensil
– Pesawat telpon dan buku telpon
– Almari dan rak buku
– Meja dan kursi
– Jam dinding, Kalender, Peta
– Stempel dan bantalan
– Papan pengumuman / white board, Penghapus, Spidol, tinta
– Penggaris
– Pisau/cutter dan gunting
– Mesin hitung/kalkulator
– Pembuka kawat steples, Pelubang Kertas, Paper clips
– Map arsip/ordne
– Kertas, karbon,dsb.
– Lem kertas
– Buku-buku pedoman
– Stempel organisasi yang terdiri :
a. Stemple organisasi
b. Stemple cetakan
c. Stemple alamat
d. Stample agenda
e. Stample tanggal
f. Stempel tembusan
g. Stemple perangko berlangganan
h. Stemple leter
i. Stemple paraf Pimpinan (bila perlu)
– Ukuran stample :
Untuk keperluan tertentu selain surat dapat digunakan stempel dengan ukuran yang disesuaikan. (Contoh : Stample untuk Kwitansi dan atau KTA)

(3) Tata kearsipan
A. Tata Kerasipan
Pemeliharaan arsip merupakan kegiatan yang amat penting dalam kegiatan secretariat. Oleh karena itu harus dilakukan dengan baik, sehingga organisasi memiliki dokumen bersejarah dari generasi ke generasi.
Tata kearsipan dapat digunakan dengan system :
1. Berdasarkan Jenis Surat
Surat masuk dan keluar disimpan secara terpisah dengan dasar sesuai nomor urut, nomor dikeluarkan atau nomor masuk pada surat yang diterima.
Penyimpanan (pengarsipan) dilakukan dengan nomor urut agenda.
2. Berdasarkan Asal Surat
Surat-surat yang masuk disimpan berdasar asal surat yang diterima menurut klasifikasi lembaga yang mengirimkan. Misalnya dengan klasifikasi sebagai berikut :
a. Intern IRM (Wilayah, Daerah, Cabang, Ranting)
b. Intern Persyarikatan (Muhammadiyah, Majelsi, Ortom lain, Lembaga amal usaha)\
c. Pemerintah dan Militer
d. Ormas/OKP, Parpol
e. dsb.
3. Berdasarkan Pokok isi/hal
Surat-surat disimpan menurut isi pokok surat, dengan diklasifikasikan terlebih dahulu berdasarkan isi surat tersebut, sebagaimana ada pada jenis/macam-macam surat.

B. Peminjaman Arsip
Surat yang telah disimpan dan kemudian diperlukan lagi untuk dipinjam, hendaknya dilakukan dengan melalui prosedur sebagai berikut:
1. Mengajukan permohonan peminjaman.
2. Memperoleh persetujuan dari bagian arsip.
3. Pemberian batas waktu peminjaman arsip.
4. Pengembalian surat (arsip).
C. Penyusutan Arsip
1. Penyusutan Arsip
Untuk menghemat ruangan tempat penyimpanan arsip maka perlu ada penyusutan surat yang sudah tidak diperlukan lagi. Penyusutan dimaksudkan untuk mengurangi pemakaian ruang arsip.
2. Obyek Penyusutan
Penyusutan dilakukan terhadap:
a. Arsip/warkat yang telah berusia 2 sampai 3 tahun lebih.
b. Warkat yang sudah tidak berguna atau digunakan lagi (non aktif).
3. Cara Penyusutan
Penyusutan dilakukan dengan cara:
a. Penjilidan
b. Memusnahkan arsip (dibakar) bila tidak digunakan lagi.
4. Catatan : Arsip – Arsip Organisasi Tidak Boleh dijual

(4). Buku-buku Organisasi
Buku Tamu.
Adalah buku yang diperuntukkan bagi setiap tamu yang datang.
Kolom-kolom yang terdiri dari:
1. Hari/tanggal
2. Waktu
3. Nama tamu
4. Alamat asal (rumah/kantor/instansi)
5. Ingin bertemu dengan
6. Tujuan kedatangan
7. Sudah ada perjanjian/belum
8. Paraf tamu
9. Keterangan lain (jika perlu)
Buku Agenda Surat
Adalah buku untuk mencatat surat-surat masuk dan keluar. Bentuk dan formatnya berbentuk kolom – kolom yang terdiri dari :
1. Nomor (berdasar urutan dalam buku)
1. Nomor Agenda
2. Tanggal
3. Asal Surat (Untuk Surat Masuk)/Tujuan Surat (Untuk Surat Keluar)
4. Nomor Surat
5. Tanggal Surat
6. Hal/Pokok Isi Surat
Buku Sidang
Adalah buku yang digunakan oleh Pimpinan sidang ketika sidang berlangsung, untuk mencatat hal-hal yang dirasa penting/perlu dicatat oleh Pimpinan sidang.
Buku Notulen Sidang
Adalah buku yang digunakan untuk mencatat hasil-hasil rapat/sidang. Kolom yang diperlukan antara lain:
1. Nomor urut
2. Pokok masalah yang dibicarakan
3. Pembahasan secara urut
4. Kesimpulan
5. Catatan/keterangan
Buku Presensi Rapat
Adalah buku khusus yang memuat daftar hadir Pimpinan dalam setiap rapat/sidang. Sebelum kolom-kolom hendaknya dibuat/ditulis sbb:
Rapat ke :
Acara pokok :
Hari/tanggal :
Kemudian dibuat kolom-kolom yang terdiri dari:
1. Nomor urut
2. Nama Pimpinan (ditulis sebelum rapat dimulai)
3. Data yang dianggap perlu (Jabatan, Alamat, No Telephon dsb)
4. Paraf
Buku Presensi Harian/Piket
Adalah buku daftar hadir harian Pimpinan. Buku ini diisi setiap Pimpinan datang ke kantor baik dalam rangka piket maupun untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kantor.
Kolom yang perlu untuk buku presensi harian :
1. Kolom nomor urut
2. Nama personil Pimpinan
3. Kolom tanggal yang dibuat dari tanggal 1 s.d 31
4. Kolom jumlah hadir pada tiap bulannya
5. Keterangan
Buku Ekspedisi
Adalah buku yang digunakan untuk mencatat pengiriman surat. Buku ini sekaligus merupakan bukti bahwa surat sudah dikirim atau sudah diterima oleh yang bersangkutan. Buku ekspedisi dapat digenati dengan lembar tanda terima surat dengan isi/muatan yang sama dengan buku ekspedisi)
Buku ekspedisi memuat kolom-kolom :
1. Nomor urut dalam buku
2. Tujuan
3. Nomor Surat
4. Tanggal Surat
5. Pokok Isi/Hal
6. Jumlah lampiran
7. Kontak Person
8. Tanggal Konfirmasi
9. Nama personal penerima surat
10. Paraf personal penerima surat
Buku Inventaris
Buku Data Base
Adalah buku yang memuat data yang diperlukan organisasi seperti :
1. Data pribadi personal Pimpinan
2. Data Wilayah/Daerah/Cabang/Ranting
3. Data jumlah anggota masing-masing
4. Data potensi Wilayah/Daerah/Cabang/Ranting
5. Lain-lain yang diperlukan
Buku Catatan Kegiatan
Merupakan buku yang digunakan untuk mencatat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Dibuat setidaknya satu bulan satu kali. Memuat kolom sebagai berikut :
1. Nomor urut
2. Tanggal/hari kegiatan
3. Kegiatan/nama kegiatan
4. Volume kegiatan (Jumlah Peserta, Pihak yang terlibat dsb)
5. Biaya kegiatan
6. Lokasi kegiatan
7. Keterangan
Buku Konsep
Adalah buku yang digunakan untuk membuat konsep-konsep surat yang akan dikirim.
Buku Piket
Buku yang digunakan untuk mencatat tugas-tugas piket.Terdiri dari kolom-kolom:
1. Nomor urut
2. Hari/tanggal/jam
3. Nama personil yang datang
4. Tugas-tugas yang dilakukan
5. Tugas-tugas yang belum dilakukan
6. Pesan-pesan
7. Paraf
Buku Feed Back
Adalah buku yang digunakan untuk mencatat bukti pengembalian barang-barang yang dikirim.

BAB IV
ADMINISTRASI KEANGGOTAAN

Pasal 7
Administrasi keanggotaan adalah administrasi yang menyangkut segala aspek keanggotaan IRM. Termasuk dalam hal ini adalah pendataan anggota, herregistrasi dan pemilikan Kartu Tanda Anggota (KTA).

Pasal 8
Kartu Tanda Anggota
(1). Pembuatan/pengeluaran KTA
1. Kartu Tanda Anggota, baik anggota biasa maupun Pimpinan dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat
Kartu Tanda Anggota didistribusikan melaui Pimpinan Daerah yang bersangkutan. Bila suatu daerah belum terdapat Pimpinan daerah, maka hal itu diselenggarakan oleh Pimpinan diatasnya.
Khusus untuk Pimpinan Pusat, Wilayah dan Daerah Kartu Tanda Anggota didistribusikan melaui Pimpinan yang bersangkutan.
(2). Prosedur permohonan KTA IRM
Prosedur pemilikan/permohonan KTA diatur sebagai berikut :
1. Mengajukan permohonan kepada Pimpinan Pusat IRM atau Pimpinan Daerah IRM dilerngkapi:
a. Blangko permohonan KTA
b. Pas foto berwarna menghadap ke muka (putri wajib berjilbab) dengan ukuran 2×3 sebanyak 2 lembar.
c. Biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
d. Surat Pengantar dari Pimpinan Daerah IRM.(Untuk Anggota Biasa)
2. Permohonan KTA dapat dilakukan dengan cara:
a. Untuk Anggota biasa, Pimpinan Ranting dan Pimpinan Cabang, dikolektifkan oleh Pimpinan Daerah yang bersangkutan. Bila suatu daerah belum terdapat Pimpinan daerah, maka hal tersebut diselenggrakan oleh Pimpinan diatasnya.
b. Untuk Pimpinan Pusat, Wilayah dan Daerah dapat mengajukan secara pribadi dengan surat pengantar dari tingkat pimpinan yang bersangkutan atau dapat juga melaui kolektif.
(3). Penyediaan blangko Registrasi Anggota
1. Untuk anggota biasa, Pimpinan Ranting dan Pimpinan Cabang dibuat dan disediakan oleh Pimpinan daerah yang bersangkutan berdasarkan edaran yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat menurut kebutuhan data base yang diperlukan. Bila suatu daerah belum terdapat pimpinan daerah, maka hal tersebut diserlenggrakan oleh Pimpinan diatasnya.
2. Untuk Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah, balngko dibuat oleh tingkat pimpinan yang bersangkutan berdasarkan edaran yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat menurut kebutuhan data base yang diperlukan.
(4). Buku keanggotaan sementara/harian.
Buku anggota sementara/ harian digunakan sebagai pencatat anggota yang bersifat sementara sebelum diproses lebih lanjut dalam buku induk tetap kolom yang diperlukan antara lain :
1. Nomor urut
2. Nama
3. Asal Daerah (PD.IRM yang bersangkutan)
4. Kolom Chek list pengajuan kartu baru
5. Kolom Chek list pembaharuan kartu
6. Tempat/Tanggal lahir
7. Pendidikan
8. Alamat
9. Keterangan
(5) Buku induk anggota tetap
Buku induk tetap merupakan buku yang berisi data seseorang yang sudah menjadi anggota tetap. Kolom buku tersebut antara lain :
1. Nomor Urut
2. Nomor Baku Anggota
3. Nama
4. Asal daerah (PD.IRM yang bersangkutan)
5. Tempat Tanggal lahir
6. Pendidikan
7. Alamat
8. Keterangan
(6) Kartu Tanda Anggota
Adalah tanda bukti bahwa seseorang telah menajadi anggota secara resmi menjadi anggota IRM.
(7) Arsip data anggota
Berkas data permohonan menjadi anggota IRM perlu dipelihara agar tetap baik dan dapat dijadikan dokumen bersejarah bagi organisasi, cara penyimpanan dapat silakukan dengan menjilid berkas – berkas tersebut agar tidak mudah rusak.
(8) Buku mutasi anggota
Buku mutasi digunakan khusus untuk mencatat anggota yang pindah dari satu daerah ke daerah yang lain diluar wilayah kepemimpinannya . Kolom Yang diperlukan antar lain :
1. Nomor urut
2. Nama
3. Tempat Tanggal lahir
4. Jabatan terakhir (Sebelum Mutasi)
5. Masa jabatan/keanggotaan (Sebelum mutasi)
6. Kota tujuan Mutasi
7. Alamat dan kontak person setelah mutasi
8. Keterangan
(9) Stempel KTA
Untuk stempel KTA diperlukan stempel kecil khusus untuk KTA. Stempel dibubuhkan pada sisi depan dan diusahakan menyentuh foto pemilik kTA . Kartu Tanda Anggota ditandatangani oleh ketua Umum dan Sekretaris Jenderal .
(10) Tambahan
Pemberhentian , skorsing anggota IRM, bila terjadi maka yang bersangkutan diberi keterangan ( nomor surat keputusan )

Pasal 9
Mutasi Pimpinan / Anggota
(1) Mutasi Pimpinan/Anggota
Mutasi Pimpinan / anggota adalah perubahan setatus Pimpinan/anggota baik status maupun status jabatan fungsional
(2) Macam – macam bentuk mutasi adalah :
1. Mutasi Domisili : perubahan status domisili Pimpinan/anggota dari suatu tempat ke tempat yang lain
2. Mutasi jabatan : perubahan status jabatan funsional pada tingkatan Pimpinan.
(3) Prosedur Mutasi
1. Mutasi Domisili
a. Yang bersangkutan memohon surat keterangan mutasi dari Pimpinan Ranting/Cabang/ Daerah atau wilayah asal mutasi
b. Pimpinan Ranting/Cabang/ Daerah atau wilayah asal mutasi memberikan surat keterangan mutasi kepada yang bersangkutan dengan tembusan kepada Pimpinan IRM tujuan mutasi dan diatasnya.
c. Selanjutnya yang besangkutan melaporkan diri kepada Pimpinan IRM tujuan mutasi..
2. Mutasi Jabatan
Pimpinan yang bersangkutan melaporkan adanya mutasi jabatan ditingkatnya kepada Pimpinan diatasnya.

BAB V
LAPORAN ORGANISASI
Pasal 10
Laporan Organisasi

(1) Masing-masing tingkat pimpinan wajib melaporkan kegiatan yang dilaksanakan kepada Pimpinan di atasnya secara berkala.
(2) Masing-masing bidang wajib melaporkan kegiatan bidang dalam sidang organisasi.
(3) Setiap personal yang melakukan kegiatan yang menyangkut organisasi atau tidak, wajib melaporkan kegiatannya pada sidang organisasi.
(4) Masing – masing tingkat kepemimpian membuat laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan dalam forum permusyawaratan tertinggi di tiap tingktan. Laporan tersebut setidaknya terdiri dari :
1. Pendahuluan
2. Kondisi Obyektif (memuat tentang kondisi yang menjadi latar belakan atau memberikan pengaruh terhadapa proses yang dilaporkan, baik secara internal maupun eksternal)
3. Keputusan Permusyawaratan terdahulu (Ikhtisar yang menjadi landasan hukum proses yang akan dilaporkan)
4. Konsep Dasar Program (penjelasan tentang kebijakan yang dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan/kekagagalan proses yang dilaporkan)
5. Pelaksanaan Program (Langkah – langkah yang dilakukan untuk melksanakan keputusan dan proses yang dilaporkan serta hal – hal yang tidak dapat dilaksanakan)
6. Problematika yang Dihadapi (berbagai persoalan yang terjadai dalam proses pelaksnaan keputusan/program sebagai evaluasi untuk diantisispasi di masa mendatang)
7. Saran
8. Penutup

BAB VI
ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 11
Atribut organisasi IRM merupakan tanda / ciri khusus yang digunakan IRM dan berlaku bagi seluruh tingkat Pimpinan sesuai dengan petunjuk dan aturan yang berlaku.
Pasal 12
Atribut Ikatan Remaja Muhammadiyah

1. Lambang organisasi Ikatan Remaja Muhammadiyah
2. Stempel/cap organisasi
3. Papan nama organisasi
4. Kartu tanda anggota
5. Bendera
6. Emblim/lencana
Jaket / jas
batik Nasional dan Batik Daerah

Pasal 13
Lambang

Lambang organisasi Ikatan Remaja Muhammadiyah memiliki ciri :
1. Bentuk : Segi lima perisai, runcing dibawah merupakan deformasi bentuk pena.
2. Ukuran : Satu berbanding dua
3. Warna : Kuning berarti keagungan , ketuhanan putih berarti kesucian, merah berarti keberanian
4. Isi : Ada lima jalur penurun. Tiga besar dan dua jalur kecil , jalur tengah, runcing di bawah berwarna kuning. Lebar seperempat lebar perisai lambang dan diapit dua jalur kecil berwarna merah dengan lebar seperduapuluh (1/20) lebar perisai, dan dua jalur besar berwarna merah dengan lebar ¼ lebar perisai.
Gambar matahari bersinar ( jumlah 12 ) yang terletak ditengah ( sedikit agak keatas) perisai, merupakan lambang Muhammadiyah. Gambar matahari yang berwarna kuning yang menunjukan bahwa IRM adalah keluarga Muhammadiyah. Di tengah bulatan matahari terdapat gambar buku berarti pengetahuan. Atau bisa juga berarti Al-Qur’an yang suci ( putih) . warna hijau menunjukan agar ilmu yang didapatkan dapatt mempertebal iman. Di bawah bulatan matahari terdapat tulisan ayat Qur’an, surat Al Qalam : 1 yang berbunyi “nuun walqalami wamaa yasthuruun” (dalam tulisan arab) Artinya : demi pena apa yang dituliskannya. Tulisan Al-Qur’an tersebut ditulis dengan menggunakan huruf arab, warna hitam dan merupakan semboyan IRM. Huruf IRM berwarna merah dengan kontur hita. Merah berarti berani serta aktif menyampaiakan dakwak islam karena IRM mengemban tugas sebagai pelopor , pelangsung dan penyempurna amal usaha Muhammadiyah.

Pasal 14
Stempel / Cap
Stempel /Cap IRM mempunyai ciri – ciri sebagai berikut :
1. Bentuk : Oval,tegak lurus vertical
2. Tinta : Biru
3. Ukuran : Garis tengah, tinggi ( panjang) 4,7 cm dan lebar 3,2Tulisan : Di tengah – tengah lingkaran dalam tertera lambang IRM dan diatasnya terdapat kode wilayah bersangkutan . lingkaran luar bagian atas tertulis “ Ikatan Remaja Muhammadiyah “ Lingkaran luar bagian bawah tertulis tingkatan organisasi bersangkutan : misal : Cabang Duren Sawit . Antara tulisan bagian atas ( IRM ) dengan tulisan bawah ( tingkat organisasi) dipisahkan dengan tanda * (bintang )

Pasal 15
Papan Nama
1. Bentuk : Empat persegi panjang, dengan perbandingan 4:3
2. Ukuran maksimum :
a. Tingkat Pusat:Nasional : 200 cm : 150 cm
b. Tingkat Wilayah:Propinsi : 180 cm : 135 cm
c. Tingkat Daerah:Kota/kabupaten : 160 cm : 120 cm
d. Tingkat Cabang:Kacamatan : 140 cm : 105 cm
e. Tingkat Ranting:Kelompok : 120 cm : 90 cm
3. Isi :
a. Lambang organisasi
b. Nama organisasi disertai tingkat dan ruang lingkup
c. Alamat lengkap organisasi
4. Warna : Warna dasar kuning telur, tulisan berwarna merah.

Pasal 16
Kartu Tanda Anggota
1. Bentuk : Empat persegi panjang
2. Ukuran : Panjang 9 cm dan lebar 6 cm
3. Warna : Dasar kuning muda, dengan tulisan hitam
4. Isi :
a. Muka Depan ;
– Lambang IRM di sebelah kiri atas.
– Sebelah atas tertera maksud dan tujuan IRM
– Di sebelah bawah agak ke kiri nama dan nomor baku anggota pemilik KTA dengan cetakan agak tebal
– Di sebelah kiri agak ke bawah ditempel pas foto ukuran 2×3 cm anggota yang bersangkutan.
– Batas berlakunya KTA

b. Belakang
– Di tengah bagian atas terdapa ulisan Karu anda Anggoa.
– Data pribadi anggota bersangkutan : Nama, tempat dan tanggal lahir, Nomor Baku Anggota, jabatan, Wilayah, Pendidikan dan alamat.
– tanda tangan ketua Umum dan Sekretrasi Jenderal berikut nama dan Nomor baku Anggota yang bersangkutan.
c. Di kedua muka (depan dan belakang) KTA dianjurkan ada tulisan Ikatan Remaja Muhammadiyah secara transparan (bayang-bayang).

Pasal 17
Bendera

1. Bentuk : Empat persegi panjang
2. Ukuran : Bendera : 120 cm x 90 cm, Lambang : 25 cm x 40 cm
3. Warna : Warna dasar kuning, tulisan merah dan lambang sesuai dengan ketentuan.
4. Jarak tulisan : dari tepi kanan dan kiri : 10 cm
dari tepi atas bawah : 5 cm
dari lambang : 5 cm
5. Isi :
a. Lambang yang terletak di tengah-tengah
b. Tulisan “IKATAN REMAJA MUHAMMADIYAH” Di atas lambang

Pasal 18
Emblim (lencana) dan Bagde
(1). Emblim (lencana) adalah lambang Ikatan Remaja Muhammaediyah yang berbentuk sedemikian rupa, dengan ukuran garis tengah : tinggi 3,5 cm, lebar 2,5 cm dan dibuat dari besi/logam
(2). Bentuk Emblim, di tengah-tengahnya lambang IRM, dilingkari tulisan Ikatan Remaja Muhammadiyah, atau keluarga besar Ikatan Remaja Muhammadiyah dan pinggirnya diberi garis berwarna hitam.
(3). Bagde adalah lambang Ikatan Remaja Muhammadiyah yang berbentuk empat persegi panjang dan terbuat dari kain. Ukuran kain : tinggi 12 cm dan lebar 8 cm dengan warna dasar kuning. Di tengah-tengah tertera gambar lambang IRM dengan ukuran tinggi 10 cm dan lbar 5,5 cm. Warna lambang sesuai dengan petunjuk.

Pasal 19
Jas IRM
1. Pengertian : Adalah jas khas IRM yang berlaku bagi seluruh anggota dan Pimpinan IRM.
2. Warna jas : Kuning (seperti warna kuning pada bendera IRM)
3. Model : Berbentuk jas dengan
a. Krah : Terbuka
b. Bagian bawah : Setengah lingkaran
c. Bentuk saku : Luar tanpa tutup di bawah, kanan kiri.
d. Bentuk belakang: Tengah terbelah bawah.
4. Jenis kain : bahan celana
5. Bentuk Bagde : Bentuk lingkaran dengan bordir
6. Setelan bawah : Celana warna coklat tua
7. Pemakaian : Pada waktu acara resmi.

Pasal 20
Batik Nasional dan Batik Daerah
1. Pimpinan Pusat mengeluarkan batik untuk Irmawan dan Irmawati yang berlaku secara nasional dengan bentuk, corak, motif dan warna yang ditentukan oleh Pimpinan Pusat.
2. Pimpinan Wilayah dapat mengeluarkan batik khas daerah yang berlaku untuk wilayahnya dengan bentuk, corak, motif dan warna yang ditentukan oleh Pimpinan Wilayah yang bersangkutan dan dapat menjadi identitas wilayahnya masing – masing.
3. Batik Nasional dan Batik daerah dapat dipakai pada acara – acara aktifitas atau kegiatan IRM baik formal maupin semi formal dan atau menghadiri undangan – undangan dari organisasi lain seperti Diskusi, perjamuan dsb.

BAB VII
ADMINISTRASI KEUANGAN
Pedoman tentang administrasi keuangan dibuat dan disusun secara khusus dan tersendiri dalam Pedoman Adminsitrasi keuangan yang dibuat oleh Pimpinan Pusat Ikatan Remaja Muhammadiyah

BAB VIII
PENUTUP
(1). Hal lain yang belum diatur dalam pedoman ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Pusat.
(2). Pedoman ini berlaku setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan Pusat Ikatan Remaja Muhammadiyah.

ipm1
1
MUQADDIMAH
Ikatan Pelajar Muhammadiyah
Muqaddimah IPM pada hakikatnya merupakan ideologi IPM yang memberi gambaran
tentang pandangan IPM mengenai kehidupan pelajar, cita-cita yang ingin diwujudkan dan caracara
yang dipergunakan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Sebagai sebuah ideologi,
Muqaddimah IPM harus menjiwai segala gerak dan perjuangan IPM serta proses penyusunan
kerjasama yang dilakukan untuk mewujudkan tujuannya.

“Dengan nama Allah yang maha pemurah dan maha penyayang. Segala puji bagi Allah
yang mengasuh alam semesta. Yang maha pemurah dan maha penyayang. Yang memegang
pengadilan pada hari kemudian. Hanya kepada Engkau, hamba menyembah dan hanya kepada
Engkau, hamba memohon pertolongan. Berilah petunuk kepada hamba akan jalan yang lurus.
Jalan orang-orang yang telah Engkau beri kenikmatan yang tidak dimurkai dan tidak tersesat.”
(QS. Al-Fatihah ayat 1-7).

“Saya rela Allah Tuhan saya, Islam adalah agama saya, dan Muhammad adalah nabi
dan rasul saya.”
Ikatan Pelajar Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Allah adalah Tuhan Yang Maha Esa
yang patut dimintai pertolongan. Tiada Tuhan selain Dia. Agama Islam adalah agama Allah yang
dibawa sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW dan diajarkan kepada umatnya masingmasing
untuk mendapatkan hidup bahagia di dunia dan akhirat. Karena itu, Muhammad sebagai
nabi dan rasul terakhir sekaligus sebagai penyempurna agama-agama sebelumnya. Dengan
beliaulah kita harus mencontoh perilakunya.
Dengan semangat itulah IPM berkeyakinan mampu menjadi sebuah organisasi yang
memiliki tujuan amar makruf nahi munkar. Selain itu, kelahiran IPM tentu tidak terlepas dari
kelahiran Muhammadiyah yang didorong oleh firman Allah dalam Al-Qur’an:
Tanfidz Muktamar XVI IRM
2

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan,
menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah itulah orang-orang
yang beruntung.” (QS. Ali Imran ayat 104).
Kelahiran IPM yang jatuh pada tanggal 18 Juli 1961 tentu tidak lahir pada ruang yang
hampa. Dia lahir atas kesadaran kolektif di internal Muhammadiyah, bahwa sekolah-sekolah
Muhammadiyah yang pada saat itu sudah berkembang perlu dibentengi ideologi Islam agar
akidah mereka kuat atas berkembangnya ideologi komunis pada saat itu.
Namun dalam perjalanannya, IPM tidak hanya menjadi organisasi elitis yang tidak
menyentuh basis perjuangannya, yaitu pelajar. Karena itu, tuntutan terhadap IPM untuk benarbenar
berjuang dan berpihak pada pelajar pun memiliki landasan utama sebagaimana yang
termaktub dalam ayat suci Al-Qur’an:

“Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang
ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.” (QS. Ali Imran ayat 110).
Karena itu, jika IPM ingin dikatakan sebagai the chosen organization, maka dia harus
terlibat aktif pada persoalan-persoalan riil di tingkatan pelajar. Tentunya, IPM tidak boleh terlena
oleh kejayaan-kejayaan masa lalu dan menjadi diam di masa sekarang. Justru masa lalu itu
dijadikan spirit bagi IPM untuk menjadi pelopor, pelangsung, dan penyempurna gerakan
Muhammadiyah di masa yang akan datang. Di sinilah kaderisasi di IPM diharapkan mampu
menjadi anak panah Muhammadiyah. Landasan untuk melihat masa depan itu tertuang dalam
ayat Al-Qur’an yang berbunyi:
“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri
memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada
Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Hasyr ayat 18).
Apa yang telah dilakukan hari ini dan masa lalu harus menjadi cermin untuk berbuat di
masa yang akan datang, sehingga IPM tetap menjadi gerakan pelajar yang kontekstual
Tanfidz Muktamar XVI IRM
3
sepanjang zaman (shaleh li kulli zaman wa makaan). Karena itulah, dalam gerak langkah
perjuangannya, IPM tidak boleh mengikuti sesuatu hal tanpa ada landasan ilmu pengetahuan
yang jelas. Segala sesuatu harus berlandaskan ilmu yang bisa diterima oleh akal. Hal ini diilhami
oleh salah satu ayat Al-Qur’an:

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan
tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta
pertanggungan jawabnya.” (QS. Al-Isra’ ayat 36).
Karena berdasarkan ilmu pengetahuan itulah, IPM harus berani bertindak untuk cita-cita
perubahan ke arah yang lebih baik. Entitas hidup tidak selamanya diam (given). Karena itu,
setiap waktu harus mengalami perubahan. IPM dalam bertindak harus mampu mewujudkan citacita
perubahan itu di kalangan pelajar. Allah SWT telah menjelaskan dalam Al-Qur’an tentang
perubahan tersebut.

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga kaum itu
sendirilah yang akan merubah keadaan yang ada pada diri mereka”. (QS. Ar-Ra’d ayat 11).
Atas dasar pijakan di atas, IPM sebagai salah satu organisasi berbasis pelajar dan juga
sebagai salah satu ortom Muhammadiyah didirikan sebagai bentuk respon terhadap penjagaan
ideologi pelajar dari ideologi komunis yang berkembang pada saat itu. Selain itu, IPM berdiri
karena sebuah keharusan bagi Muhammadiyah untuk menanamkan nilai-nilai ideologi
perjuangan Muhammadiyah kepada kader-kader yang kebetulan saat itu Muhammadiyah telah
memiliki lembaga-lembaga pendidikan (sekolah). Karena itu perlu organisasi Muhammadiyah
sayap pelajar yang nantinya konsen pada persoalan-persoalan pelajar dan dunianya.
Di samping itu pula, Kelahiran IPM memiliki dua nilai strategis. Pertama, IPM sebagai
aksentuator gerakan dakwah amar makruf nahi munkar Muhammadiyah di kalangan pelajar
(bermuatan pada membangun kekuatan pelajar menghadapi tantangan eksternal). Kedua, IPM
sebagai lembaga kaderisasi Muhammadiyah yang dapat membawakan misi Muhammadiyah di
masa yang akan datang.
Dalam perjalannya, IPM mengalami tantangan baik di internal maupun di eksternal.
Tantangan paling berat adalah berhadapan dengan rezim yang berkuasa pada saat itu, Orde
Baru, yang meminta IPM harus berasaskan pancasila dalam setiap gerak perjuangannya.
Perjalan itu akhirnya berujung pada tahun 1992, pemerintah “menenak” IPM harus berganti
nama. Kebijakan pemerintah yang hanya mengijinkan OSIS sebagai satu-satunya organisasi
kepelajaran di tingkat nasional membuat IPM yang notabene adalah organisasi pelajar berusaha
keras untuk mempertahankan eksistensinya. Maka diadakanlah Tim Eksistensi IPM untuk
melakukan kajian yang mendalam tentang permasalahan tersebut. Tim Eksistensi melihat
persoalan dari dua segi. Pertama, masalah itu adalah tekanan luar biasa dari pemerintah untuk
Tanfidz Muktamar XVI IRM
4
mengganti kata “pelajar” sehingga hal ini menyangkut hidup dan matinya IPM. Kedua, dikaitkan
dengan perkembangan IPM baik secara vertikal maupun horizontal. adalah realitas empirik yang
mendorong keinginan untuk memperluas obyek garapan dakwah IPM. Akhirnya diputuskanlah
perubahan nama lkatan Pelajar Muhammadiyah menjadi lkatan Remaja Muhammadiyah.
Keputusan nama oleh PP IRM ini tertuang dalam SK PP IPM yang selanjutnya disahkan oleh PP
Muhammadiyah tanggal 18 November 1992 M.
IRM adalah nama lain dari IPM yang memiliki filosofi gerakan yang tidak berbeda dengan
IPM. Hanya saja IRM memiliki jangkauan yang lebih luas yakni remaja. IRM dengan garapan
yang luas tersebut mempunyai tantangan yang berat karena tanggung jawab moral yang
semakin besar. Gerakan IRM senantiasa dituntut untuk dapat menjawab persoalan-persoalan
keremajaan yang semakin kompleks di tengah dinamika masyarakat yang selalu mengalami
perubahan.
Pada perkembangan selanjutnya, setelah runtuhnya rezim Orde Baru dengan mundurnya
Soeharto sebagai presiden RI kedua, gejolak untuk mengembalikan nama dari IRM menjadi IPM
kembali hidup pada Muktamar XII di Jakarta tahun 2000. Pada setiap permusyawaratan
muktamar sekanjutnya pun, dialektika pengembalian nama terus bergulir seperti ”bola liar” tanpa
titik terang. Barulah titik terang itu sedikit demi sedikit muncul pada Muktamar XV IRM di Medan
tahun 2006. Pada Muktamar kali ini dibentuk ”Tim Eksistensi IRM” guna mengkaji basis massa
IRM yang nantinya akan berakibat pada kemungkinan perubahan nama.
Di tengah-tengah periode ini pula, PP Muhammadiyah mendukung adanya keputusan
perubahan nama itu dengan mengeluarkan SK nomenklatur tentang perubahan nama dari Ikatan
Remaja Muhammadiyah menjadi Ikatan Pelajar Muhammadiyah atas dasar rekomendasi Tanwir
Muhammadiyah di Yogyakarta tahun 2007. Walaupun ada SK nomenklatur, di internal IRM masih
saja mengalami gejolak antara pro dan kontra terhadap keputusan tersebut.
Kemudian, Pimpinan Pusat IRM mengadakan konsolidasi internal dengan seluruh
Pimpinan Wilayah IRM Se-Indonesia di Jakarta, Juli 2007, untuk membicarakan tentang SK
nomenklatur. Pada kesempatan itu, hadir PP Muhammadiyah untuk menjelaskan perihal SK
tersebut. Pada akhir sidang, setelah melalui proses dialektika yang cukup panjang, forum
memutuskan bahwa IRM akan berganti nama menjadi IPM, tetapi perubahan nama itu secara
resmi terjadi pada Muktamar XVI IRM 2008 di Solo. Konsolidasi gerakan diperkuat lagi pada
Konferensi Pimpinan Wilayah (Konpiwil) IRM di Makassar, 26-29 Januari 2008 untuk menata
konstitusi baru IPM. Maka dari itu, nama IPM disyahkan secara resmi pada tanggal 28 Oktober
2008 di Solo.
Atas dasar sejarah di atas, dirumuskan nilai-nilai dasar Ikatan Pelajar Muhammadiyah
sebagai berikut:
1. Nilai Keislaman (Menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam). Islam yang
dimaksud adalah agama rahmatan lil ‘alamin yang membawa kebenaran, keadilan,
kesejahteraan, dan ketentraman bagi seluruh umat manusia yang bersumber dari Al-
Qur’an dan as-Sunnah. Artinya, Islam yang dihadirkan oleh IPM adalah Islam yang sesuai
dengan konteks zaman yang selalu berubah-ubah dari satu masa ke masa selanjutnya.
2. Nilai Keilmuan (Terbentuknya pelajar muslim yang berilmu). Nilai ini menunjukkan bahwa
IPM memiliki perhatian serius terhadap ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan kita
akan mengetahui dunia secara luas, tidak hanya sebagian saja. Karena dari waktu ke
waktu, ilmu pengetahuan akan terus berkembang dan berubah. IPM berkeyakinan, ilmu
pengetahuan adalah jendela dunia.
Tanfidz Muktamar XVI IRM
5
3. Nilai Kekaderan (Terbentuknya pelajar muslim yang militan dan berakhlak mulia). Sebagai
organisasi kader, nilai ini menjadi konsekuensi tersendiri bahwa IPM sebagai anak panah
Muhammadiyah untuk mewujudkan kader yang memiliki militansi dalam berjuang. Tetapi
militansi itu ditopang dengan nilai-nilai budi pekerti yang mulia.
4. Nilai Kemandirian (Terbentuknya pelajar muslim yang terampil). Nilai ini ingin
mewujudkan kader-kader IPM yang memiliki jiwa yang independen dan memiliki
ketrampilan pada bidang tertentu (skill) sebagai bentuk kemandirian personal dan gerakan
tanpa tergantung pada pihak lain.
5. Nilai Kemasyarakatan (Terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya/ the real
islamic society). Nilai kemasyarakatan dalam gerakan IPM berangkat dari kesadaran IPM
untuk selalu berpihak kepada cita-cita penguatan masyarakat sipil. Menjadi suatu
keniscayaan jika IPM sebagai salah satu ortom Muhammadiyah menyempurnakan tujuan
Muhammadiyah di kalangan pelajar.
Tanfidz Muktamar XVI IRM
6
KEPRIBADIAN
Ikatan Pelajar Muhammadiyah
PENGERTIAN DAN FUNGSI KEPRIBADIAN IPM
Kepribadian IPM adalah rumusan yang menggambarkan hakikat IPM, serta apa yang
menjadi dasar dan pedoman amal perjuangan IPM, serta karakter gerakan yang dimilikinya.
Kepribadian IPM ini berfungsi sebagai pedoman dan pegangan bagi gerak IPM menuju cita-cita
terwujudnya pelajar yang ilmu, berakhlak mulia, dan terampil.
MUATAN KEPRIBADIAN IPM
1. Definisi Ikatan Pelajar Muhammadiyah
IPM adalah gerakan Islam amar makruf nahi munkar di kalangan pelajar yang ditujukan
kepada dua bidang, pertama perorangan dan kedua masyarakat. Dakwah pada bidang
pertama terbagi kepada dua golongan:
a. Kepada yang telah Islam bersifat pembaharuan (tajdid) berdasarkan pada nilai-nilai
ajaran Islam.
b. Kepada yang belum Islam, bersifat seruan dan ajakan untuk mengikuti nilai-nilai ajaran
Islam.
Adapun dakwah amar makruf nahi munkar kedua ialah kepada masyarakat, bersifat
perbaikan, bimbingan, dan peringatan. Kesemuanya itu dilaksanakan bersama dengan
bermusyawarah atas dasar takwa dan mengharap keridhaan Allah semata. Dengan ini
diharapkan dapat membentuk pelajar muslim yang berilmu, berkahlak mulia, dan terampil
sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya di kalangan pelajar.
2. Dasar dan Amal Perjuangan IPM
Dalam perjuangan melaksanakan usahanya menuju terwujudnya pelajar muslim yang
berilmu, berkahlak mulia, dan terampil sesuai dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah, maka IPM
mendasarkan segala aspek dan amal perjuangannya atas prinsip-prinsip berikut ini:
a. IPM adalah gerakan Islam, dakwah amar makruf nahi munkar di kalangan pelajar.
b. IPM berperan aktif sebagai kader persyarikatan, umat, dan bangsa dalam menunjang
pembangunan manusia seutuhnya menuju terwujudnya masyarakat Islam yang
sebenar-benarnya.
c. IPM sebagai gerakan pelajar yang membangun nalar keilmuan dan respon terhadap
perkembangan zaman
d. IPM merupakan organisasi otonom Muhammadiyah yaitu sebuah organisasi yang
diberi keleluasaan dalam mengelola rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan
dan intervensi.
e. IPM adalah organisasi independen yaitu organisasi mandiri yang berada dalam bingkai
kebebasan dan kemerdekaan untuk menentukan sikap dalam berpihak (hanya) kepada
kebenaran.
3. Penjabaran Dasar dan Amal Perjuangan IPM
a. IPM Sebagai Gerakan Dakwah di Kalangan Pelajar
IPM memandang bahwa Islam adalah satu-satunya jalan yang menyelamatkan
kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Ajaran Islam bersifat universal dan jika
dihayati, dan diaktualisasikan dengan tepat, ajaran itu membawa daya ubah yang luar
Tanfidz Muktamar XVI IRM
7
biasa dalam sejarah peradaban manusia. Akan tetapi untuk menuju ke arah itu banyak
instumentasi yang harus dipenuhi dan diadakan, diantaranya adalah media dakwah.
Dakwah Islam berfungsi sebagai mediator antara nilai-nilai ajaran Islam dengan
realitas kehidupan umat Islam yang dalam banyak kesempatan terlalu jauh
kesenjangannya, artinya umat Islam banyak yang belum tersentuh atau terpanggil oleh
nilai luhur ajaran agamanya. Pada konteks ini dakwah sangat penting dan menentukan
dalam kehidupan beragama, dengan kata lain tanpa dakwah, Islam tidak akan berarti
dan bermakna dalam realitas kehidupan.
IPM menegaskan dirinya sebagai gerakan dakwah Islam untuk ambil bagian dalam
proses reformasi atau pembaharuan umat. Dakwah Islam IPM adalah dakwah amar
makruf nahi munkar yang dipahami sebagai proses; Pertama, pembebasan manusia
(liberasi) dari perilaku negatif dan kebiasaan buruk. dan kedua, pelibatan manusia
(emansipasi dan transformasi) secara aktif dalam pembangunan kehidupan yang
positif pada segala aspek.
Secara institusional, IPM adalah media para kadernya untuk berdakwah. Sehingga
dakwah IPM adalah dakwah yang memiliki; Pertama, subyek yaitu kader-kader
organisasi yang terdiri dari para pelajar muslim yang concern dan memiliki komitmen
perjuangan. Dan kedua, yaitu obyek, yakni sasaran dakwah IPM yang terdiri atas
komunitas pelajar dengan pribadi-pribadi pelajar sebagai sasaran pokok.
Dalam dakwah IPM, landasan utamanya adalah semangat tauhid. Semangat tauhid
artinya bahwa misi perjuangan dakwah IPM adalah menegakkan nilai-nilai Islam
seperti yang telah diserukan oleh Allah SWT.
b. IPM Sebagai Gerakan Kader di Kalangan Pelajar
IPM adalah lembaga kaderisasi yang salah satu fungsinya adalah melakukan proses
penyiapan kader-kader untuk terlibat dalam aktifitas kemanusiaan dan
kemasyarakatan yang lebih luas dari lingkup IPM. Dan satu pertimbangan yang tidak
bisa dipungkiri IPM adalah bahwa IPM merupakan organisasi otonom Muhammadiyah
dan berfungsi menjaga proses kaderisasi di Muhammadiyah. ltu artinya IPM sebagai
lembaga kaderisasi Muhammadiyah. Fungsi pertama dan fungsi kedua IPM sebagai
gerakan kader yang tersebut tadi secara sistematik dapat diurai sebagai berikut:
1). Fungsi Kader Persyarikatan
IPM merupakan organisasi kader bagi Muhammadiyah maka IPM berfungsi
sebagai lembaga kaderisasi yang out-putnya adalah kader-kader persyarikatan
baik sebagai pimpinan maupun pemegang amal usaha di masa yang akan datang.
Untuk itu dalam melakukan fungsi tersebut yang perlu diperhatikan dalam proses
kaderisasinya adalah:
a. Corak pengkaderan IPM adalah “Paradigma Kritis”, yaitu kaderisasi yang
menekankan pada aspek penanaman ideologi yang berbasis pada ilmu.
b. Pengembangan Paradigma kritis tersebut bermuara kepada lahirnya trilogi
pembaharuan IPM (jihad, ijtihad, dan mujahadah) yaitu etos kerja, etos
intelektual dan etos spiritual.
2). Fungsi Kader Umat dan Bangsa
Komitmen IPM terhadap proses transformasi masyarakat, bangsa dan negara
terwujud dari sumbangan IPM berupa kader-kader yang siap melakukan artikulasi
konstruktif dalam rangka pembaharuan dan pembangunan masyarakat, bangsa
dan negara. Untuk itu maka:
Tanfidz Muktamar XVI IRM
8
a. Corak rekruitmen kader IPM harus terbuka (inklusif) terhadap berbagai latar
belakang dan potensi pelajar.
b. Dikembangkan pengkaderan-pengkaderan altenatif untuk mengakomodir
pluralitas kader dan mengalokasikan kader tersebut pada posisi-posisi yang
meluas.
c. IPM Sebagai Gerakan Keilmuan di Kalangan Pelajar
Salah satu karakter pokok IPM untuk menegaskan eksistensinya adalah karakter
keilmuan. Corak keilmuan IPM tidak lepas dari kristalisasi prinsip kritis transformatif
yang menjadi patron bagi pelajar muhammadiyah dalam menaggapi realitas secara
ilmiah. Karakter keilmuan tersebut memiliki ciri pemikiran secara dialektis, yakni, ilmuiman-
amal, iman-amal ilmu, amal-ilmu-iman yang dipahami sebagai kesatuan integral
yang tidak dapat dipisahkan dan harus dimiliki oleh setiap kader. Sehingga, gerakan
keilmuan IPM tidak terjebak pada diskursus keilmuan yang dibangun atas dasar nalar
instrumental, serba-bebas, serba-boleh (anarkisme), maupun perspektif keilmuan yang
terpisah jauh dari nilai-nilai ilahiyah/ketuhanan.
Poinnya, karakter keilmuan IPM mengharuskan kadernya untuk memiliki sifat-sifat
ilmu, yaitu: kritis (Q.S. Al Isra:36), terbuka menerima kebenaran dari manapun
datangnya (Q.S. Az-Zumar:18), serta senantiasa menggunakan daya nalar ((Q.S.
Yunus:10). Pokok pikiran tersebut sekaligus sebagai dasar keilmuan IPM yang
mencakup rumusan berikut:
a. Pandangan keilmuan IPM memandang pengetahuan sebagai kesatuan hidup
yang hanya dapat tercapai dengan sikap krtis dan terbuka dengan
menggunakan akal sehat.
b. Pandangan keilmuan IPM mendasarkan akal sebagai kebutuhan dasar hidup
manusia.
c. Pandangan keilmuan IPM memandang logika sebagai pendidikan tertinggi
bagi akal manusia yang hanya akan dicapai jika manusia menyerah kepada
petunjuk Allah.
d. IPM Sebagai Organisasi Otonom Muhammadiyah di Kalangan Pelajar
Eksistensi IPM sebagai gerakan dakwah dan kader adalah untuk mendukung gerakan
dakwah Muhammadiyah. Dengan kata lain IPM menjadi bagian dalam dakwah
Muhammadiyah dengan ruang lingkup yang lebih terbatas, dalam hal ini IPM concern
pada pelajar. Sebagai tangan panjang Muhammadiyah dilingkungan pelajar, prinsipprinsip
gerakan IRM harus sama dengan prinsip-prinsip gerakan Muhammadiyah, yaitu
menegakkan dan menjunjung tinggi agama lslam demi terwujudnya masyarakat Islam
yang sebenar-benarnya.
Pada sisi yang lain IPM adalah sebuah organisasi yang otonom artinya terpisah secara
kelembagaan dengan Muhammadiyah. Sebagai organisasi otonom, IPM memiliki hak
dan kewajiban untuk mengelola rumah tangganya sendiri dalam binaan
Muhammadiyah.
Untuk memadukan antara realitas primordial IPM yaitu sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari dakwah Muhammadiyah dan IPM sebagai organisasi otonom
Muhammadiyah, maka dapat rumuskan pemahaman sebagai berikut:
1). IPM selama menjadi organisasi otonom Muhammadiyah berkewajiban untuk
menjalankan misi dakwah Muhammadiyah dikalangan pelajar dan. remaja
Tanfidz Muktamar XVI IRM
9
2). Sifat otonom IPM atas Muhammadiyah dapat dipahami sebagai sifat kemandirian
dalam bersikap, bertindak, dan mengambil kebijakan selama hal-hal tersebut tidak
bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ikatan dan persyarikatan.
e. IPM Sebagai Organisasi Independen di Kalangan Pelajar
Manusia dilahirkan di muka bumi ini dengan membawa sifat dasar merdeka/bebas.
Kemerdekaan atau kebebasan manusia tersebut merupakan modal untuk mencapai
kemuliaan dan derajat tertinggi sebagai manusia. Kemerdekaan/kebebasan berarti
manusia terbebas dan faktor-faktor dan pengaruh-pengaruh di luar dirinya yang
menyebabkan dia tidak leluasa untuk menentukan keberpihakanya kepada sesuatu
yang diyakininya sebagai kebenaran. Sehingga dapat dinyatakan bahwa sifat
kemandirian IPM berada dalam frame kebebasan dan kemerdekaan untuk
menentukan sikap dalam berpihak (hanya) kepada kebenaran.
Kemandirian IPM secara organisatoris berimplikasi kepada sikap percaya diri untuk
bebas melakukan kebijakan dan aktifitas apa saja yang dapat menghantarkan kepada
cita-cita dan tujuan perjuangan. Dengan mempertimbangkan pandangan tersebut
maka:
1). IPM bukan organisasi yang menjadi bawahan organisasi manapun
2). IPM bebas melakukan interaksi dan kerja sama dengan organisasi, lembaga,
instansi dan institusi manapun dengan sebuah komitmen yaitu kerjasama dan
interaksi yang saling membangun dan menguntungkan. Dan IPM menolak tegas
komitmen yang bertujuan merusak prinsip-prinsip dasar Ikatan dan membawa
IRM kepada aliansi yang bersifat organisatoris yang permanen sehingga dapat
mengikat gerakan IPM secara kelembagaan.
3). Interaksi dan kerjasama organisatoris yang di bangun IRM dengan organisasi,
lembaga, institusi dan instasi manapun tidak mengurangi kritisisme IPM, karena
watak perjuangan IRM berkaitan dengan pola-pola hubungan eksternal adalah
kritis, konstruktif, dan korektif.
Tanfidz Muktamar XVI IRM
10
JANJI
PELAJAR MUHAMMADIYAH
Rodhitubillahi robba wabil islami diena, wabimuhammadin nabiyya warasula
Kami pelajar Muhammadiyah berjanji:
1. Berjuang menegakkan ajaran Islam
2. Hormat terhadap orang tua dan guru
3. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu
4. Bekerja keras, mandiri, dan berprestasi
5. Rela berkorban dan menolong sesama
6. Siap menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa
Catatan:
1. Muqadimah, Kepribadian, serta Janji Pelajar Muhammadiyah merupakan
konstitusi sementara (tetap syah di gunakan) sampai pada KONPIWIL tengah
periode 2008-2010.
2. Pimpinan Pusat akan membentuk Kelompok Kerja (POKJA) sebagaimana hasil
keputusan pleno Muktamar untuk menyempurnakan materi sebagaimana
angka 1 di atas untuk di tetapkan di KONPIWIL.
Tanfidz Muktamar XVI IRM
11
STRATEGI GERAKAN KRITIS TRANSFORMATIF
Ikatan Pelajar Muhammadiyah
Strategi perjuangan yang dimaksud di sini merupakan cara praktis bagi IPM untuk
melakukan gerakan-gerakan riil yang sesuai dengan basisnya. Harapannya, strategi gerakan ini
menjadi pintu pembuka agar nilai-nilai yang ada dalam IPM bisa segera dijalankan oleh para
pelajar di tingkat sekolah. Dengan strategi ini, IPM bisa menanamkan nilai-nilai perjuangannya
kepada para kader dan anggotanya.
Strategi itu antara lain adalah strategi gerakan keislaman, strategi gerakan kader,
strategi gerakan intelektual, strategi gerakan budaya, strategi gerakan kewirausahaan, dan
strategi gerakan kemasyarakatan. Berikut ini akan dijelaskan secara konkrit.
1. STRATEGI GERAKAN KEISLAMAN
IPM adalah gerakan Islam yang menegakkan nilai-nilai tauhid di muka bumi ini. Nilai-nilai
tauhid yang telah diperjuangkan oleh para nabi sejak Nabi Adam AS hingga Muhammad SAW.
Tauhid yang berisi ajaran amar ma’ruf (humanisasi dan emansipasi), nahi munkar
(liberasi/pembebasan) dan tu’minuna billah (spiritualisasi). Tiga nilai itulah yang menjadi dasar
bagi IPM untuk menjadikan Islam sebagai agama yang transformatif, agama yang kritis terhadap
realitas sosial, pro-perubahan, anti-ketidakadilan, anti-penindasan, anti-pembodohan serta
memihak pada nilai-nilai kemanusiaan. Singkatnya, itulah yang dinamakan Islam transformatif
yang menjadi cara pandang IPM dalam berjuang dan harus tertanam kuat pada setiap diri kader
IPM.
Untuk mewujudkan IPM menjadi gerakan kritis, maka strategi keislaman yang harus kita
bangun adalah Islam yang dinamis. Internalisasi Islam transformatif dalam diri kader dan gerakan
menjadi syarat mutlak. Semakin kader memahami apa itu Islam transformatif, maka semakin
radikal (mendalam) pula pemahaman mereka dalam merealisasikan gerakan kritis IPM di ranah
perjuangan. Selama kader-kader kita belum memahami apa itu Islam transformatif, maka selama
itu pula gerakan kritis IPM akan mengalami stagnasi. Karena pemahaman Islam transformatif
merupakan dasar bagi terbangunnya ideologi gerakan kritis IPM. Untuk membentuk ideologi
tersebut diperlukan beberapa tahap:
1) Membangun tradisi pengkajian Islam berparadigma kritis-transformatif.
2) Mendistribusikan wacana Islam transformatif secara massif di internal kader di seluruh
struktur.
3) Membuat public sphere (ruang publik) sebagai forum dialektika pengetahuan,
pemahaman, praktek keberislaman transformatif antarkader baik dalam bentuk
pengajian, diskusi rutin, atau di ruang maya (internet).
2. STRATEGI GERAKAN KADER
IPM adalah gerakan kader. Maka kaderisasi merupakan tugas utama IPM dan juga
sebagai media internalisasi nilai-nilai gerakan pada setiap kader. Tanpa adanya kaderisasi, maka
menjadi faktor utama lemahnya gerakan. Dengan adanya kaderisasi yang disiplin, sistematik,
dan berorientasi futuristik diharapkan mampu menjawab tantangan zaman yang semakin
kompleks. Dalam kaderisasi yang ideal inilah nilai-nilai Islam kritis-transformatif dapat terus
ditanamkan. Untuk merealisasikan tujuan ideal di atas maka dibutuhkan strategi gerakan, yaitu:
1. Disiplin menerapkan pengkaderan dalam setiap tingkatan.
2. Memperbanyak aktivitas-aktivitas perkaderan, baik bersifat formal maupun informal.
3. Melakukan pendampingan intensif terhadap kader-kader.
Tanfidz Muktamar XVI IRM
12
4. Memberi wadah aktualisasi potensi bagi para kader sesuai dengan minat dan bakat.
3. STRATEGI GERAKAN INTELEKTUAL
Karakter intelektual mempunyai ciri berfikir dan bertindak secara ilmu-iman-amal, imanilmu-
amal, amal-ilmu-amal secara dialektis. Tidak memandang remeh salah satu di antara ketiga
dimensi tersebut (ilmu-iman-amal), tetapi memandang ketiganya sebagai satu kesatuan yang
saling melengkapi dan harus dimiliki oleh setiap kader. Kader yang mampu mendialektikakan
ketiga dimensi itu dalam ranah perjuangan dapat kita sebut sebagai intelektual kritistransformatif.
Yaitu kader yang bukan hanya pandai berteori atau shaleh ritual atau melakukan
kerja-kerja teknis organisatoris saja, tapi kader yang mempunyai wacana pemikiran radikal
(mendalam), juga shaleh sosial dan partisipasi aktif mewujudkan perubahan sosial. Kader-kader
yang mempunyai ciri-ciri seperti inilah yang nantinya mampu menjadi pelopor gerakan kritistransformatif.
Untuk mewujudkan kader yang mempunyai ciri intelektual kritis-transformatif, maka IPM
memerlukan sebuah strategi intelektual. Strategi intelektual ini dapat kita wujudkan dengan
berbagai cara, antara lain:
1. Mentradisikan membaca sebagai aktivitas wajib kader.
2. Melatih berfikir filosofis atau radikal (mendalam).
3. Menulis sebagai media untuk menuangkan ide-ide yang ada di dalam pikiran.
4. Membuat ruang dialektika, diskusi, dan sharing sebagai media berlatih berfikir dan
bertindak kritis.
5. Merealisaikan pemikiran dalam sebuah tindakan serta merefleksikannya sebagai langkah
untuk menteorisasikan kembali pengalaman-pengalaman lapangan yang diperolehnya.
Dengan menerjemahkan strategi itu, maka niscaya tradisi intelektual kritis di lingkungan
IPM akan terbangun. Tradisi intelektual kritis inilah yang akan mempercepat terwujudnya pelajar
yang cinta akan ilmu.
4. STRATEGI GERAKAN BUDAYA
Sebagai gerakan pelajar, IPM pun harus mampu membangun tradisi kebudayaan yang
kritis-transformatif. Budaya kritis-transformatif adalah budaya yang disemangati oleh nilai-nilai
amar ma’ruf, nahi munkar, dan tu’minuna billah. Budaya terbentuk dari tiga unsur; 1) Sistem ide,
gagasan, dan pemikiran 2) Sistem tindakan dan 3) Sistem artefak. Ketiga unsur itu merupakan
satu kesatuan dan kesatuan itu harus merepresentasikan nilai-nilai transformatif.
Seni merupakan jenis budaya yang cukup strategis untuk dikembangkan di kalangan
pelajar serta dijadikan sebagai alat perjuangan bagi IPM. Seni yang mampu membangun kritisme
terhadap realitas sosial, menyuarakan kepedihan penindasan dan ketidakadilan, membangun
semangat perlawan terhadap kedhaliman serta seni yang mampu menghadirkan Tuhan yang
berjuang bersama untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai seni tersebut dapat
diwujudkan dalam bentuk karya lagu, puisi, cerpen, novel, drama, teater, lukisan, poster, kaos,
karikatur, monolog dan sebagainya yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman.
Untuk mewujudkankan seni yang kritis dibutuhkan kader-kader yang secara serius
mengelutinya. Mereka inilah yang nantinya bertanggungjawab membangun counter culture
terhadap hegemoni budaya kapitalis. Membuat genre baru tentang kebudayaan yang kritis. Tapi
yang menjadi perhatian kita adalah, bahwa selama ini kita belum mampu memproduksi artefakartefak
seni budaya yang dikenal dan cukup mempengaruhi masyarakat atau bahkan gerakan
kita sendiri. Karena itu, strategi budaya yang dapat kita lakukan adalah:
1. Membangun komunitas seni-budaya yang bernuansa kritis.
2. Memproduksi artefak-artefak seni danbudaya dalam berbagai hal (lagu, puisi, cerpen,
Tanfidz Muktamar XVI IRM
13
karikatur, lukisan, kaos, poster, pin, sticker dll) yang isinya bermuatan nilai-nilai kritis.
3. Mendistribusikan bentuk-bentuk seni dan budaya lokal secara massif di kalangan pelajar.
4. Apresiasi terhadap artefak-artefak tersebut baik untuk kader-kader kita maupun orang lain.
Dengan melakukan tiga hal itu insya Allah kita akan mampu membangun subkultur baru
ala IPM yang kritis dan mencerahkan.
5. STRATEGI GERAKAN KEWIRAUSAHAAN
Salah satu bentuk dari kemandirian gerakan IPM adalah adanya keteramplian pada
bidang tertentu. Hal ini sebagai bekal kader IPM ke depan maupun organisasi IPM itu sendiri.
Dengan bekal kemandirian inilah, IPM mampu mencetak kader yang memiliki bekal mandiri di
hidupnya yang akan datang. Kemandirian itu diwujudkan dalam bidang kewirausahaan. Kita
masih ingat, kelahiran Muhammadiyah karena para pedagang yang sukses. KHA Dahlan pun
seorang pedang. Karena itu, sejak di bangku sekolah, IPM harus mencetak para kader yang
memiliki kemandirian dalam hidup.
Karena itu, ada beberapa strategi yang harus dicapai dalam strategi gerakan
kewirausahaan ini:
1. Menghidupkan dan menumbuhkembangkan koperasi sekolah yang dikelola oleh
siswa/IPM ranting sekolah.
2. Mengadakan forum-forum diskusi tentang dunia kewirausahaan sebagai bekal dan
modal dalam berusaha di masa yang akan datang.
3. Melakukan kunjungan-kunjungan ke pusat-pusat pemberdayaan ekonomi, agar para
siswa mampu belajar kepada perusahaan-perusahaan tersebut.
6. STRATEGI GERAKAN KEMASYARAKATAN
Sebagai salah satu gerakan sosial, IPM bercita-cita mengangkat harkat dan martabat
manusia (khususnya pelajar) dalam kondisi yang lebih manusiawi, adil, damai, dan sejahtera.
Apabila ada dehumanisasi, ketidakadilan, diskriminasi, penindasan, dan pembodohan IRM akan
bersuara lantang dan maju ke depan untuk melakukan perubahan, baik itu dengan penyadaran,
pendampingan, pemberdayaan, maupun perlawanan.
Realitas kedhaliman di bumi ini semakin hari semakin canggih dan tidak kita sadari
kehadirannya. Karena itu, IPM harus kritis dalam membaca segala bentuk kedhaliman dalam
realitas ini. Bagaimana agar IPM kritis terhadap realitas?
1) Terlibat aktif bersama rakyat dalam pergulatan sosial untuk menemukan problem sosial.
2) Mampu membaca dan mengenali stakeholders (pihak-pihak yang terkait dalam
masyarakat) sehingga IPM bisa memetakan posisinya.
3) Dapat menjelaskan bagaimana relasi/hubungan yang terjadi dalam stakeholders dan
realitas sosial tersebut, apakah ada yang dirugikan atau ada yang untungkan? Ada yang
ditindas-ada yang menindas? Kalau relasi timpang itu terjadi apa yang harus dilakukan
IPM?
4) Melakukan pendidikan politik bagi pelajar secara massif, khususnya tentang apa itu
negara, apa tujuannya, serta relasinya dengan rakyat dalam perbincangan politik.
5) Merespon wacana-wacana politik kontemporer dalam perspektif politik advokatif.
6) Melakukan aksi-aksi advokatif untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.
Tanfidz Muktamar XVI IRM
14
AGENDA AKSI
Ikatan Pelajar Muhammadiyah
Agenda aksi merupakan bentuk kegiatan konkrit dari strategi yang telah dijelaskan di
atas. Agenda aksi bisa dipahami sebagai produk rill dari kegiatan IPM. Berdasarkan strategi
gerakan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka agenda aksi IPM adalah sebagai berikut:
1. Pengajian Islam Rutin (PIR)
2. Sekolah Kader
3. Gerakan Iqra
4. Gerakan Budaya Tanding
5. Gerakan Kewirausahaan
6. Gerakan Advokasi Pelajar (GAP)
1. PENGAJIAN ISLAM RUTIN (PIR)
Pengertian
Pengajian Islam Rutin atau disingkat PIR merupakan kegiatan rutin tentang dunia Islam dan
yang terkait dengannya yang diadakan oleh pengurus IPM Ranting. Kegiatan ini diadakan
sebagai penguatan nilai-nilai keislaman yang berwawasan rahmatan lil alamin di kalangan
pelajar.
Tujuan
Mewujudkan pribadi-pribadi kader Muhammadiyah yang militan di kalangan pelajar sehingga
memiliki wawasan keislaman yang rahmatan lil ‘alamin serta manyambung silaturahmi di
antara para pelajar dan guru.
Target
1. Terwujudnya pribadi-pribadi pelajar yang sesuai dengan maksud dan tujuan IPM
2. Terwujudnya militansi di kalangan pelajar sehingga mampu menjadi penerus,
pelangsung, dan penyempurna perjuangan Muhammadiyah
3. Para pelajar memiliki wawasan keislaman yang luas dan rahmatan lil alamin
4. Saling mengenal lebih dekat antara guru, siswa, dan keluarga siswa
Waktu dan Tempat
1. Waktu kegiatan bisa diadakan setiap seminggu atau dua minggu sekali. Semua
tergantung kesepakatan dan dimusyawarahkan terlebih dahulu oleh PR IPM
setempat.
2. Untuk tempat bisa diadakan di sekolah, di rumah salah satu guru (secara bergiliran),
atau di rumah salah satu siswa dengan jadwal yang sudah fiks.
Sasaran Peserta
Seluruh siswa di tingkat sekolah.
Penyelenggara
Pimpinan Ranting IPM setempat.
Materi-Materi
Materi-materi yang diberikan antara lain:
Tanfidz Muktamar XVI IRM
15
1. Islam sebagai Agama Rahmatan Lil ‘Alamin
2. Memahami Islam dalam Berbagai Perspektif
3. Cara Berislam dalam Perspektif Pelajar
4. Islam Menjawab Tantangan Zaman
5. Memahami Akidah yang Membumi di Kalangan Pelajar
6. Fikih Praktis untuk Pelajar
7. Memahami Fenomena Pelajar dan Perkembangannya
8. Membangun Komunikasi yang Baik antara Siswa, Guru, dan Orangtua
9. Saatnya Menjadi Pelajar yang Berprestasi!
Referensi Buku
Perlu dan penting
Metode dan Teknik Pengelolaan
1. Kegiatan ini menjadi tanggung jawab PR IPM setempat yang berkoordinasi dengan
pihak sekolah
2. PR IPM mengadakan PIR di setiap masing-masing kelas setiap seminggu/dua
minggu sekali
3. Maing-masing kelas memiliki satu orang koordinator yang akan selalu berkoordinasi
dengan PR IPM setempat
4. Pertemuan bisa dilakukan di sekolah, di rumah salah satu rumah guru, atau di
rumah salah satu siswa di kelompoknya
5. Menghadirkan pembicara/ustadz untuk membahas satu topik tertentu yang sudah
ditentukan sebelumnya, serta diadakan dialog antara pembicara dan peserta
6. Menghadirkan hidangan sederhana dan infaq untuk tuan rumah yang diambil dari
infaq para siswa yang hadir pada saat itu
Penutup
Demikian panduan PIR ini semoga bisa menjadi bermanfaat untuk pegangan dalam
melaksanakan kegiatan.
2. SEKOLAH KADER
Pengertian
Sekolah Kader merupakan suatu proses pendidikan yang disusun secara terpadu meliputi
penyadaran, pemberdayaan, dan pembelaan terhadap kader IPM. Kegiatan ini berlangsung
dalam jangka waktu tertentu setelah perkaderan formal tingkat muda (TM II). Untuk alumni
TM III dan TM Utama tidak ada karena, diharapkan langsung mampu berkiprah dalam
kancah yang lebih luas. Alasan lain adalah, karena letak geografis yang cukup luas sehingga
bisa mengakibatkan ketidakefektifan kegiatan. Selain itu, jika alumni TM I dan TM II masih
“dipikirkan”, maka alumni TM III dan TM Utama harus sudah “memikirkan”. Karena itulah,
alumni TM III dan TM Utama tidak ada sekolah kader.
Tujuan
Terbentuknya kader pelopor-ideologis yang memiliki komitmen dan loyalitas tinggi terhadap
ikatan, berwawasan luas, berlandaskan akidah Al-Qur’an dan As-Sunnah, serta mampu
menjadi inti penggerak organisasi dan pelangsung tongkat estafeta kepemimpinan IRM demi
terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
Tanfidz Muktamar XVI IRM
16
Target
1. Terbentuknya kader ideologis yang memiliki jiwa pelopor dan siap melanjutkan tongkat
estafeta kepemimpinan IPM selanjutnya.
2. Mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di internal organisasinya dan
mengambil alih kepemimpinan jika stagnan, demi sinergisitas pemimpinan.
3. Terciptanya kader yang memiliki penguasaan materi tentang keislaman, keilmuan, dan
advokasi lapangan.
4. Terwujudnya kader kritis-transformatif yang mampu melakuan counter hegemony dan
proteksi terhadap ideologi lain yang mengancam eksistensi IRM.
Waktu dan Tempat
Waktu dan tempat penyelenggaraan setidak-tidaknya bejalan selama setengah periode (satu
tahun). Kajian bisa diadakan setiap seminggu sekali atau dua minggu sekali pada sore hari,
dengan alokasi waktu maksimal dua jam (120 menit). Namun masing-masing tingkatan
berwenang dalam menentukan waktunya dengan tetap mencapai tujuan-tujuan dari sekolah
kader
Sasaran Peserta
Peserta dibatasi maksimal 30 orang agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif
dan efisien dan termasuk salah satu pendidikan partisipatoris. Ketigapuluh peserta tersebut
diharapkan memenuhi syarat sebagai berikut:
1. Alumni Pelatihan Kader Taruna Melati II
2. Aktif di IPM setidak-tidaknya untuk satu periode ke depan.
3. Mendapat surat keterangan dari PR IPM, PC IPM, atau PD IPM setempat.
4. Mempunyai komitmen untuk mengikuti pelatihan secara penuh.
5. Membuat makalah tentang pengembangan kaderisasi di internal organisasnya.
Penyelenggara
Tim Insturktur PD IPM yang telah dibentuk oleh pengurus PD IPM.
Materi-Materi
Materi-materi yang akan diberikan dalam sekolah kader bisa bermacam-macam. Berikut ini
panduan yang bisa dijadikan pegangan oleh para penyelenggara:
1. Kajian rutin yang bersifat periodik dengan materi yang terstruktur sebagai berikut:
No. Topik
1.
Pengenalan Diri: Studi Kritis Konsepsi tentang Manusia, Tuhan, dan Alam
Semesta
2. Hakikat agama dan hakikat Islam
3. Islam Transformatif
4. Ideologi Gerakan Muhammadiyah
5. Keputusan-keputusan Tarjih Muhammadiyah
6. Muqaddimah dan Kepribadian IPM
7. Strategi Perjuangan dan Agenda Aksi IPM
8. Paradigma Pendidikan untuk Transformasi Sosial
9. Membongkar Sekolah: Studi Kritis Terhadap Dunia Sekolah
10. Kajian Budaya Pop
11. Ideologi & Metodologi ANSOS
Tanfidz Muktamar XVI IRM
17
2. Diadakan workshop yang membahas tentang kajian tertentu yang dianggap penting
untuk internal organisasi maupun sebagai penguatan kapasitas intelektual para kader.
3. Silaturahmi dan kunjungan ke tokoh-tokoh Muhammadiyah atau Islam untuk menjalin
silaturahmi dan memperkaya pengetahuan.
Petunjuk Teknis Pengelolaan
Sekolah kader merupakan follow up dari perkaderan formal. Karena itu, tidak ada
kateogorisasi pra, pelaksanaan, maupun pascakegiatan. Kegiatannya hanya rutinitas
pengelolaan dan pendampingan terhadap kader, yang nantinya mampu meneruskan tonggak
estafeta kepemimpinan IPM.
Mekanisme pembelajaran bisa dilakukan dengan dua cara, forum besar dan forum kecil. Jika
forum besar, maka mendatangkan seorang pembicara dan dipandu oleh seorang moderator.
Setelah sesi ceramah berlangsung, diadakanlah sesi tanya jawab dan dialog partisipatoris.
Sedangkan jika forum kecil, ada dialog-dialog aktif yang dipadu oleh seorang pendamping
dari tim insturktur.
Diharapkan dua metode ini selalu bergantian dalam setiap kali pertemua. Jika pertemuan
pertama forum besar, maka pada pertemua kedua forum kecil, begitu selanjutnya. Contoh
penjadwalan waktu materi sekolah kader
Waktu Materi
Bulan I
Pekan I Ta’aruf, Orientasi & Kontrak Belajar
Pekan II
Pengenalan Diri: Studi Kritis Konsepsi tentang Manusia, Tuhan
dan Alam Semesta
Pekan III Hakikat agama dan hakikat Islam
Pekan IV Islam Transformatif
Bulan II
Pekan I Ideologi Gerakan Muhammadiyah
Pekan II Keputusan-keputusan Tarjih Muhammadiyah
Pekan III Muqaddimah dan Kepribadian IPM
Pekan IV Strategi Perjuangan dan Agenda Aksi IPM
Bulan III
Pekan I Paradigma Pendidikan untuk Transformasi Sosial
Pekan II Membongkar Sekolah: Studi Kritis Terhadap Dunia Sekolah
Pekan III Kajian Budaya Pop
Pekan IV Ideologi & Metodologi ANSOS
Metode dan Teknik Pengelolaan
1. Metode Pengelolaan
Sekolah Kader menggunakan dua metode, paedagogi dan andragogi. Namun untuk
tingkat SKD lebih ditekankan pada paedagogi, karena mereka butuh input lebih banyak
(lebih ideologis). Sedangkan untuk tingkat SKM menggunakan metode gabungan antara
paedagogi dan andragogi dengan lebih menekankan pada andragogi.
2. Teknik Pengelolaan
a. Ceramah
b. Diskusi
c. Brainstorming (olah pikir)
d. Dinamika kelompok
e. Mentoring (Pendampingan)
f. Case Study
Tanfidz Muktamar XVI IRM
18
Penutup
Demikian panduan pelaksanaan sekolah kader ini dibuat dengan harapan mampu menjadi
pegangan praktis bagi anggota dan pimpinan IPM di seluruh level. Keberhasilan sebuah
program tidak lain karena partisipasi seluruh pihak, termasuk keberhasilan dari sekolah kader
ini tidak akan terwujud tanpa peran serta dan aksi PD IPM dan PR IPM di seluhuh Indonesia.
3. GERAKAN IQRA
Pengertian
Gerakan Iqra adalah gerakan pembudayaan tradisi membaca dan menulis kepada kader
Ikatan Pelajar Muhammadiyah di seluruh tingkatan.
Tujuan
1. Mewujudkan tradisi membaca dan menulis di tubuh ikatan.
2. Mencipkan ruang khusus untuk melakukan diskursus wacana-wacana kontemporer.
3. Mewujudkan kader IPM yang peka dan kritis terhadap realitas.
4. Mewadahi minat dan potensi kader untuk megasah dan mengembang-kan IPTEK.
Target
1. Terwujudnya tradisi membaca dan menulis sebagai salah satu ciri kader dan gerakan
IRM.
2. Terciptanya suatu ruang diskursus untuk menanggapi segala wacana yang berkembang
sehingga kader IPM dapat menciptakan dan atau memanfaatkan momentum.
3. Terwujudnya pembacaan kritis kader terhadap persoalan di sekitarnya sehingga kader
ikatan dapat menjawab setiap persoalan tersebut.
4. Terwadahinya minat dan potensi basis kader untuk mengasah dan pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.
Bentuk Aksi
1. Pembiasaan membaca sebagai aktivitas wajib bagi setiap kader.
2. Kajian regular sebagai ruang tukar-menukar pengetahuan dari buku yang telah dibaca,
yang dituangkan dalam tulisan.
3. Melakukan arisan tulisan terhadap tema-tema yang telah ditetapkan.
4. Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan untuk merangsang motivasi kader dalam hal tulisbaca
seperti, pelatihan jurnalistik, pelatihan menulis cerpen/novel, kursus bahasa asing,
pelatihan debat, pelatihan metode penelitian dan lain sebagainya.
5. Menciptakan aktifitas aplikatif untuk menyalurkan kemampuan dan ketrampilan dari hasil
pelatihan atau baca-tulis kader, dengan mengikutserta-kan kader dalam setiap lomba
penulisan karya tulis ilmiah, popular, lomba cerpen atau dalam agenda lomba debat
konstruktif antar pelajar.
6. Menciptakan komunitas kreatif untuk mengaktualisasikan potensi kader seperti
kelompok-kelompok ilmiah pelajar (KIP), Kelompok pecinta Cerpen (KPC), Kelompok
pecinta puisi/sastra dan sebagainya.
7. Mengadakan forum dialog publik untuk merangsang pengetahuan kader dan sebagai
upaya melakukan tranformasi pengetahuan terhadap publik.
8. Melakukan aktifitas rekreatif dengan mengajak kader ke tempat-tempat yang benuansa
imajinatif, terkesan santai tapi serius, seperti berkunjung ke pusat-pusat perbukuan,
silaturahmi tokoh, silaturahmi dengan pusat studi tertentu, membangun komunikasi aktif
Tanfidz Muktamar XVI IRM
19
dengan gerakan pelajar lainnya, dan berkunjung ke masyarakat miskin kota, serta
tadabur alam sebagai wahana membaca ayat ayat kauniyah.
9. Mengadakan English Training Center (ETC)
Peserta
Seluruh anggota dan pimpinan IPM dari Ranting hingga Pusat.
Penyelengga
Pimpinan IPM setingkat.
Penutup
Lemahnya kesadaran kritis kader tidak terlepas dari lemahnya tradisi baca-tulis kader. Logika
sederhana mengatakan bahwa tidak mungkin Gerakan Kritis-Transformatif IPM bisa terwujud
jika tradisi tulis-baca sebagai ruh gerakan Iqra’ masih belum terbangun. Maka pilihan slogan
ikatan, Nuun Wal Qolami Wama Yasthuruun akan berakhir dengan sia-sia serta hanya akan
terucap tanpa makna jika pengejewantahan pena dan apa-apa yang dituliskannya belum
mendarah daging dalam jiwa kader. Justru itu Gerakan Iqra sesungguhnya menjadi tumpuan
dan harapan bagi keberlangsungan ikatan ke depan.
4. GERAKAN BUDAYA TANDING
Pengertian
Gerakan budaya tanding merupakan proses stimulasi kesadaran kritis pelajar dalam
menanggapi hegemoni budaya kapitalis-industri media. Artinya, gerakan kebudayaan IPM
mengarahkan pelajar pada penolakan terhadap bentuk-bentuk budaya konsumtif yang
diintroduksikan melalui media-media massa. Media massa sebagai instrumen kebudayaan
harus ditanggapi secara kritis karena perannya dalam penanaman nilai-nilai yang akan
berimplikasi pada bentuk atau artefak budaya yang dipraktikkan pelajar. Budaya sendiri
merupakan struktur yang kompleks dengan mencakup 3 unsur; 1) sistem ide, gagasan. 2)
Sistem tindakan. 3) sistem artefak atau bendawi. Sementara, gagasan budaya dipandang
dalam dua persepsi umum, yakni;
1. Kebudayaan sebagai hasil cipta rasa dan karsa yanga memiliki estetika dan
intelektualitas
2. Kebudayaan merupakan rangkaian perilaku/praktik hidup sehari-hari (realisme sosial)
Gerakan budaya tanding IPM berangkat dari problem realitas pelajar yang banyak
terpengaruh dari budaya-budaya pop sebagai imlikasi dari globalisasi dan teknologi
komunikasi. Sehingga, IPM berkewajiban untuk melakukan perlawanan terhadap berbagai
bentuk hegemoni yang mampu mereduksi identitas kebangsaan pelajar, baik artefak
budayanya maupun corak pikir yang berimplikasi pada perilaku konsumerisme, perilaku
kebarat-baratan, maupun kesadaran kritis yang merosot.
Di tengah konstelasi hegemoni globalisasi dan membajakan mind sheet pelajar tersebutlah
pilihan gerakan budaya tanding menjadi penting dan relevan untuk memebentuk kesadaran
kritis sebagai instrumen bagi pelajar dalam melawan hegemoni tersebut.
Tujuan
1. Menciptakan ruang khusus bagi kader untuk melakukan elaborasi wacana budaya pop.
2. Mewujudkan kader IPM yang peka terhadap hegemoni budaya global melalui industri
media.
3. Mewadahi kader ikatan yang berkonsentrasi pada kajian budaya dalam
Tanfidz Muktamar XVI IRM
20
mengampanyekan gerakan kearifan lokal sebagai sintesis atas budaya global melalui
industri media.
Target
1. Terciptanya ruang khusus bagi kader untuk melakukan elaborasi wacana budaya pop.
2. Terwujudnya kader IPM yang peka terhadap hegemoni budaya global melalui industri
media.
3. Terwadahinya kader ikatan yang berkonsentrasi pada kajian budaya dalam
mengampanyekan gerakan kearifan lokal sebagai sintesis atas budaya global melalui
industri media.
Bentuk Aksi
1. Kajian reguler sebagai ruang tukar-menukar pengetahuan tentang budaya pop yang
menjadi trend setter pelajar.
2. Buy Nothing Day adalah hari dimana kita (anak IPM) dituntut untuk tidak
mengkonsumsi/membelanjakan uang untuk komoditas-komoditas yang tidak
menentukan hajat hidup kita. Kampanye ini digagas di Kanada dan secara luas telah
dilaksanakan di berbagai negara dengan waktu pelaksanaan yang berbeda.
3. A Week Without TV. Tidak ada yang meragukan bahwa media televisi (TV) telah
mengantarkan nilai-nilai kekerasan, pornografi, konsumerisme dsb, kedalam ruangruang
privat kita. Kampanye ini dilaksanakan untuk melawan berbagai bentuk kejahatan
media. Secara sadar kita memutuskan tidak menonton TV dalam seminggu agar ada
interval untuk membersihkan isi kepala kita dari nilai-nilai negatif yang disebarluaskan
TV.
a. Menggagas dan memassifkan gerakan-gerakan anti budaya pop dan Kapitalisme
Global ala IPM. Misal Kampanye Anti Nonton Sinetron, Kampanye Limitasi
Konsumsi Pulsa HP, Kampanye Anti Restoran Fastfood (McD, KFC), Kampanye
Anti Coca Cola, Pepsi, Fanta, dll, Sehari Tanpa Rokok.
b. Menciptakan berbagai artefak-artefak yang menyampaikan pesan-pesan
perlawanan (baju kaos, sticker, poster, topi, banner, pembatas buku, dsb).
c. Memunculkan penulis-penulis komik Islami sebagai counter atas penulis-penulis
komik porno.
d. Stop belanja di Mall!
e. Menempatkan kader-kader IPM pada ruang-ruang budaya yang ada.
Penutup
Demikian panduan gerakan budaya tanding ini. Semoga pelajar-pelajar kita bisa menjadi
pribadi yang kuat dalam mempertahankan jiwa dan moralitasnya tanpa terpengaruh oleh
budaya asing yang justru mengikis secara perlahan-lahan kepribadiannya.
5. GERAKAN KEWIRAUSAHAAN
Pengertian
Kewirausahaan merupakan bentuk dari spirit kemandirian pelajar muhammadiyah yang
harus kita kawal bersama hal ini dirasakan sangat perlu mengingat kondisi pelajar yang
semakin menggantungkan keberlangsungan hidup organisasi (IPM) oleh pihak lain baik
perorangan atau pun institusi hal ini secara berkesinambungan harus dihilangkan pada
setiap level pimpinan selain itu spirit kemandirian adalah mental kebangkitan pelajar baru
untuk Indonesia yang berkemajuan.
Tanfidz Muktamar XVI IRM
21
Penafsiran kewirausahaan dapat di programkan secara massif sehingga inti dan warna
kemandirian terlihat pada level pimpinan ranting yang merupakan trend setter pelajar yang
mandiri dan eksis dan merupakan bentuk kelompok sosial elit. Oleh karena itu, gerakan
kewirausahaan wajib disyiarkan secara akbar dan bersama.
Gerakan kewirausahaan bermuara pada pelajar untuk memotivasi jiwa kemandirian pelajar
(Ranting) serta mampu melepaskan diri dari ketergantungan bentuk pendanaan praktis
Tujuan
1. Terwujudnya pelajar yang bermental mandiri dan memiliki spirit perubahan
2. Memberikan modal keilmuan mengenai enterpreneurship
3. Pengembangan kegiatan inovatif yang berorientasi pada kemandirian wirausaha pelajar
Target
Menumbuhkembangkan mental kemandirian berwirausahan serta memfasilitasi pelajar untuk
berkreatif dalam rangka pengembangan unit usaha pelajar
Bentuk Aksi
1. Terbentuknya unit-unit usaha mandiri yang bisa membantu keuangan pimpinan pada
setiap levelnya, seperti: koperasi pelajar, bimbel (bimbingan belajar)
2. Terciptanya kelompok-kelompok usaha perorangan yang dikelola secara mandiri dan
dimonitoring oleh lembaga usaha pelajar
3. Membangun jejaring IPM dengan lembaga-lembaga lain yang tidak mengikat
4. Mengadakan pelatihan-pelatihan enterprenership
Sasaran
PR IPM sampai PP IPM.
Penyelenggara
PR IPM sampai PP IPM.
Penutup
Pelajar merupakan komunitas yang terstruktur dalam keilmuan dan memiliki segudang
potensi yang belum tergali secara maksimal oleh karena itu gerakan kewirausahaan yang di
gagas oleh IPM baru merupakan salah satu bentuk potensi pelajar yang belum tergarap
secara efektif.
6. GERAKAN ADVOKASI PELAJAR
Pengertian
Pelajar sebagai bagian dari warga Negara dalam kehidupan masyarakat dan bernegara
relative termarginalkan sampai saat ini sedikit banyak hanya sebagai korban (objek)
kebijakan kekuasaan yang tidak pro pelajar. Jika diruntut seluruh persoalan pendidikan di
Indonesia, maka akan terlihat begitu banyak dan kompleksnya permasalahan tersebut.
Meskipun hak-hak pelajar sebagai warga negara sudah dijamin oleh undang-undang, namun
dalam prakteknya, pelajar masih ditempatkan sebagai objek pendidikan. Sehingga tak jarang
kita melihat pelajar selalu ditindas dengan berbagai tugas, beban biaya yang tinggi dan
model komunikasi yang tidak humanis. Dari berbagai fenomena yang muncul seperti tersebut
diatas, maka IPM perlu memberikan sumbangsih terhadap persoalan pendidikan terutama
persoalan ke-pelajaran dalam bentuk pengakomodirian aspirasi dan pembelaan hak-hak
Tanfidz Muktamar XVI IRM
22
pelajar (advokasi pelajar).
Gerakan advokasi pelajar adalah gerakan pelajar untuk menjaring aspirasi dan pembelaan
hak-hak pelajar menuju pelajar yang berdaulat.
Tujuan
1. Memperjuangkan aspirasi pelajar.
2. Menjaring aspirasi pelajar dan terlibat aktif dalam proses pembuatan kebijakan publik
yang dibuat oleh pemerintah, parlemen, dan masyarakat.
3. Memperjuangkan hak-hak Pelajar
4. Menjadikan pelajar berani dalam mengeluarkan pendapat.
Target
Terbentuknya komunitas pelajar di tingkat Ranting yang fokus pada masalah-masalah
pendidikan khususnya permasalahan kepelajaran.
Bentuk Aksi
1. Pembentukan kelompok diskusi yang bertemakan hak-hak pelajar
2. Pembentukan komunitas pelajar di Ranting yang fokus pada advokasi pelajar.
3. Sekolah Advokasi
4. Merespon persoalan-persoalan pelajar baik di media maupun di internal IPM sendiri,
seperti persoalan IPM dengan pihak sekolah
Sasaran
Sasaran dari kegiatan ini adalah Pimpinan Ranting IPM.
Penyelenggara
1. Pimpinan Wilayah IPM
2. Pimpinan Daerah IPM
Penutup
Gerakan Adokasi Pelajar bukanlah tujuan, namun sebagai salah satu upaya IPM untuk
mengajak pelajar di seluruh Idonesia menuntut hak-haknya. Harapan dengan adanya GAP
ini, dapat memudahkan pelajar dalam mengaspirasikan suara serta memudahkan jalan
menuntut hak-haknya. Selanjutnya dengan gerakan pelajar ini diharapkan dapat
memantapkan peran pelajar sebagai salah satu elemen untuk mengawal kebijakan baik dari
pemerintah, maupun sekolah. Pelajar tidak lagi sebagai objek kebijakan, sehingga cita-cita
menjadi pelajar Indonesia yang mandiri dan berdaulat dapat terwujud di santero Nusantara.
Tanfidz Muktamar XVI IRM
23
ANGGARAN DASAR
Ikatan Pelajar Muhammadiyah
BAB I
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1
Nama dan Tempat Kedudukan
1. Organisasi ini bernama Ikatan Pelajar Muhammadiyah disingkat IPM, yang didirikan di
Surakarta pada tanggal 5 Shafar 1381 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 18 Juli 1961
Miladiyah.
2. Ikatan Pelajar Muhammadiyah berkedudukan di Pimpinan Pusat.
BAB II
ASAS, IDENTITAS, LAMBANG, DAN SEMBOYAN
Pasal 2
Asas
Ikatan Pelajar Muhammadiyah berasaskan Islam.
Pasal 3
Identitas
Ikatan Pelajar Muhammadiyah adalah Organisasi Otonom Muhammadiyah, merupakan gerakan
Islam, dakwah amar makruf nahi munkar di kalangan pelajar, berakidah Islam dan bersumber
pada Al-Qur‘an dan As-Sunnah.
Pasal 4
Lambang
Lambang Ikatan Pelajar Muhammadiyah adalah segi lima berisi runcing di bawah yang
merupakan deformasi bentuk pena dengan jalur besar tengah runcing di bawah berwarna kuning,
diapit oleh dua jalur berwarna merah dan dua jalur berwarna hijau dengan matahari bersinar
sebagai keluarga Muhammadiyah di mana tengah bulatan matahari terdapat gambar buku dan
tulisan Al-Qur’an surat Al-Qolam ayat 1 dan tulisan IPM di bawah matahari.
Pasal 5
Semboyan
IPM bersemboyan /e9Oj.’.. /A9 $8 9 m yang
berarti : Nuun, demi pena dan apa yang dituliskannya.
BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA USAHA
Pasal 6
Maksud dan Tujuan
Terbentuknya pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia, dan terampil dalam rangka
menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam sehingga terwujud masyarakat Islam
yang sebenar-benarnya.
Tanfidz Muktamar XVI IRM
24
Pasal 7
Usaha
1. Menanamkan kesadaran beragama Islam, memperteguh iman, menertibkan peribadatan
dan mempertinggi akhlak karimah.
2. Mempergiat dan memperdalam pemahaman agama Islam untuk mendapatkan kemurnian
dan kebenaran-Nya.
3. Memperdalam, memajukan, dan meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial dan
budaya.
4. Membimbing, membina, dan menggerakkan anggota guna meningkatkan fungsi dan peran
IPM sebagai kader persyarikatan, umat, dan bangsa dalam menunjang pembanguan
manusia seutuhnya menuju masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
5. Meningkatkan amal shalih dan kepedulian terhadap nilai-nilai kemanusiaan.
6. Segala usaha yang tidak menyalahi ajaran Islam dengan mengindahkan hukum dan falsafah
yang berlaku.
BAB IV
BASIS MASSA
Pasal 8
Basis Massa
Basis massa Ikatan Pelajar Muhammadiyah adalah pelajar.
Pasal 9
Pengertian Pelajar
Pelajar adalah kelas sosial tertentu yang menuntut ilmu secara terus menerus serta memiliki hak
dan kewajiban dalam bidang pendidikan.
BAB V
KEANGGOTAAN, KADER, DAN SIMPATISAN
Pasal 10
Anggota
1. Anggota IPM adalah:
a. Pelajar muslim yang belajar di sekolah Muhammadiyah dan non-Muhammadiyah
setingkat SMP dan atau SMA.
b. Pelajar muslim yang berusia minimal 12 tahun dan maksimal 21 tahun.
c. Mereka yang pernah menjadi anggota sebagaimana ketentuan huruf a dan b, yang
diperlukan oleh organisasi dengan usia maksimal 24 tahun.
d. Anggota sebagaimana tersebut dalam huruf c di atas yang karena terpilih menjadi
pimpinan bisa diperpanjang keanggotaannya sampai masa jabatannya selesai.
2. Hak dan kewajiban serta peraturan lainnya tentang keangotaan diatur dalam Anggaran
Rumah Tangga.
Pasal 11
Kader
1. Kader IPM adalah anggota yang telah mengikuti perkaderan Taruna Melati serta mampu
dan pernah menjadi penggerak inti ikatan.
2. Ketentuan lain tentang kader dan kekaderan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Tanfidz Muktamar XVI IRM
25
Pasal 12
Simpatisan
1. Simpatisan adalah mereka yang menyetujui maksud dan tujuan IPM tetapi tidak memenuhi
syarat sebagai anggota.
2. Ketentuan lain tentang simpatisan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB VI
SUSUNAN, PEMBENTUKAN, PELEBURAN, PEMEKARAN,
DAN PENETAPAN ORGANISASI
Pasal 13
Susunan Organisasi
1. Ranting adalah kesatuan anggota-anggota dalam satu sekolah atau madrasah atau pondok
pesantren atau desa/kelurahan atau masjid atau panti asuhan.
2. Cabang adalah kesatuan ranting-ranting di tingkat Kecamatan.
3. Daerah adalah kesatuan cabang-cabang di tingkat Kabupaten/Kota.
4. Wilayah adalah kesatuan daerah-daerah di tingkat Provinsi.
5. Pusat adalah kesatuan wilayah-wilayah dalam negara.
Pasal 14
Penetapan Organisasi
1. Penetapan Wilayah dan Daerah dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh
Pimpinan Pusat.
2. Penetapan Cabang dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan
Wilayah.
3. Penetapan Ranting dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Daerah.
Pasal 15
Pembentukan, Peleburan, dan Pemekaran
Pembentukan, peleburan, dan pemekaran organisasi diatur dengan pedoman yang ditetapkan
oleh Pimpinan Pusat.
BAB VII
PIMPINAN
Pasal 16
Pimpinan Pusat
1. Pimpinan Pusat adalah pimpinan tertinggi yang memimpin IPM secara keseluruhan.
2. Pimpinan Pusat dipilih dan ditetapkan oleh Muktamar dengan surat keputusan Pimpinan
Pusat IPM.
3. Perubahan dan penambahan personil (Reshuffle) Pimpinan Pusat menjadi wewenang
Pimpinan Pusat dilaksanakan dalam pleno pimpinan di mana menjamin adanya peningkatan
efisiensi dan penyegaran jalannya kepemimpinan dan ditetapkan dengan surat keputusan.
Pasal 17
Pimpinan Wilayah
1. Pimpinan Wilayah adalah pimpinan dalam wilayah dan melaksanakan kepemimpinan di
Tanfidz Muktamar XVI IRM
26
wilayahnya.
2. Pimpinan Wilayah dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Wilayah dengan surat keputusan
pimpinan di atasnya.
3. Pimpinan Wilayah karena jabatannya adalah menjadi wakil Pimpinan Pusat dan Wilayahnya.
4. Perubahan dan penambahan personal (Reshuffle) Pimpinan Wilayah menjadi wewenang
Pimpinan Wilayah dilaksanakan dalam pleno pimpinan di mana menjamin adanya
peningkatan efisiensi dan penyegaran jalannya kepemimpinan dan ditetapkan dengan surat
keputusan pimpinan di atasnya.
Pasal 18
Pimpinan Daerah
1. Pimpinan Daerah adalah pimpinan dalam daerah dan melaksanakan kepemimpinan di
daerahnya.
2. Pimpinan Daerah dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Daerah dengan surat keputusan
pimpinan di atasnya.
3. Pimpinan Daerah karena jabatannya adalah menjadi wakil Pimpinan Wilayah di daerahnya.
4. Perubahan dan penambahan personal (Reshuffle) Pimpinan Daerah menjadi wewenang
Pimpinan Daerah dilaksanakan dalam pleno pimpinan di mana menjamin adanya
peningkatan efisiensi dan penyegaran jalannya kepemimpinan dan ditetapkan dengan surat
keputusan pimpinan di atasnya.
Pasal 19
Pimpinan Cabang
1. Pimpinan Cabang adalah pimpinan dalam cabang dan melaksanakan kepemimpinan di
Cabangnya.
2. Pimpinan Cabang dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Cabang dengan surat
keputusan pimpinan di atasnya.
3. Pimpinan Cabang karena jabatannya adalah menjadi wakil Pimpinan Daerah di cabangnya.
4. Perubahan dan penambahan personal (Reshuffle) Pimpinan Cabang menjadi wewenang
Pimpinan Cabang dilaksanakan dalam pleno pimpinan di mana menjamin adanya
peningkatan efisiensi dan penyegaran jalannya kepemimpinan dan ditetapkan dengan surat
keputusan pimpinan di atasnya.
Pasal 20
Pimpinan Ranting
1. Pimpinan Ranting adalah pimpinan dalam ranting dan melaksanakan kepemimpinan di
rantingnya.
2. Pimpinan Ranting dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Ranting dengan surat
keputusan pimpinan di atasnya.
3. Pimpinan Ranting karena jabatannya adalah menjadi wakil Pimpinan Cabang di rantingnya.
4. Penambahan dan perubahan personal (Reshuffle) Pimpinan Ranting menjadi wewenang
Pimpinan Ranting dilaksanakan dalam pleno pimpinan di mana menjamin adanya
peningkatan efisiensi dan penyegaran jalannya kepemimpinan dan ditetapkan dengan surat
keputusan pimpinan di atasnya.
Pasal 21
Pemilihan Pimpinan
1. Pemilihan Pimpinan dapat dilakukan secara langsung atau dengan menunjuk formatur atas
Tanfidz Muktamar XVI IRM
27
dasar keputusan musyawarah masing-masing.
2. Syarat anggota pimpinan dan cara pemilihan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 22
Pergantian Pimpinan
1. Pergantian Pimpinan IPM yang telah habis masa jabatannya, tetap menjalankan tugasnya
sampai dilakukan serah terima dengan pimpinan yang baru.
2. Serah terima jabatan dilakukan pada saat pelantikan pimpinan yang baru.
3. Setiap pergantian Pimpinan IPM harus menjamin adanya peningkatan efisiensi dan
penyegaran jalannya kepemimpinan dengan memasukkan tenaga kader.
Pasal 23
Masa Jabatan Pimpinan
1. Masa jabatan Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, dan Pimpinan Cabang
selama 2 tahun. Sedangkan Pimpinan Ranting selama 1 tahun.
2. Jabatan Ketua Umum di setiap level struktur dijabat maksimal satu kali masa jabatan.
3. Jabatan anggota pimpinan di setiap level struktur maksimal selama dua kali periode secara
berturut-turut.
4. Serah terima jabatan Pimpinan Pusat dapat dilakukan pada saat Muktamar telah
menetapkan dan mengesahkan Pimpinan Pusat yang baru. Sedangkan serah terima jabatan
Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting dilakukan
setelah disahkan oleh pimpinan di atasnya.
Pasal 24
Perangkapan Jabatan
1. Rangkap jabatan dengan organisasi politik dan/atau organisasi massa yang berafiliasi
dengan organisasi politik adalah dilarang.
2. Rangkap jabatan dalam IPM, Organisasi Otonom Muhammadiyah, dan kepemudaan lainnya
hanya dapat dibenarkan setelah mendapat izin dari pimpinan yang bersangkutan.
3. Rangkap jabatan dengan organisasi kepelajaran lainnya adalah dilarang.
Pasal 25
Ketentuan Luar Biasa
Dalam hal luar biasa yang terjadi berkenaan dengan ketentuan pada pasal 16 sampai dengan
pasal 24 di atas, Pimpinan Pusat dapat mengambil keputusan lain.
BAB VIII
LEMBAGA IPM
Pasal 26
Lembaga IPM
1. Pimpinan IPM dapat membentuk lembaga IPM.
2. Lembaga IPM adalah badan pembantu pimpinan yang melaksanakan hal-hal yang tidak
dapat ditangani langsung oleh pimpinan dalam hal pelaksanaan dan pengembangan
operasional program.
3. Hal-hal lain mengenai lembaga IPM diatur dalam aturan Pimpinan IPM.
Tanfidz Muktamar XVI IRM
28
BAB IX
PERMUSYAWARATAN
Pasal 27
Muktamar
1. Muktamar adalah permusyawaratan tertinggi dalam ikatan yang diselenggarakan oleh dan
atas tanggung jawab Pimpinan Pusat.
2. Muktamar diselenggarakan setiap 2 (dua) tahun sekali.
3. Acara dan ketentuan lain tentang Muktamar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 28
Muktamar Luar Biasa
(MLB)
1. Muktamar Luar Biasa adalah Muktamar yang diselenggarakan apabila keberadaan ikatan
dalam bahaya dan/atau terancam dibubarkan yang Konpiwil tidak berwenang untuk
memutuskan dan tidak dapat ditangguhkan sampai Muktamar berikutnya.
2. Muktamar Luar Biasa diadakan oleh Pimpinan Pusat atas Keputusan Konpiwil.
3. Ketentuan mengenai Muktamar Luar Biasa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 29
Konferensi Pimpinan Wilayah
(Konpiwil)
1. Konferensi Pimpinan Wilayah adalah permusyaratan tertinggi ikatan setelah Muktamar yang
diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Pusat.
2. Konferensi Pimpinan Wilayah diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu
periode.
3. Acara dan ketentuan lain tentang Konpiwil diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 30
Musyawarah Wilayah
(Musywil)
1. Musyawarah Wilayah adalah permusyawaratan tertinggi di tingkat wilayah yang
diselenggarakan oleh dan atas tangung jawab Pimpinan Wilayah.
2. Musyawarah Wilayah diselenggarakan setiap 2 (dua) tahun sekali.
3. Acara dan ketentuan lain tentang Musywil diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 31
Konferensi Pimpinan Daerah
(Konpida)
1. Konferensi Pimpinan Daerah adalah permusyawaratan tertinggi tingkat wilayah setelah
Musyawarah Wilayah yang diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab Pimpinan
Wilayah.
2. Konferensi Pimpinan daerah diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu priode.
3. Acara dan ketentuan lain tentang Konpida diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 32
Musyawarah Daerah
(Musyda)
Tanfidz Muktamar XVI IRM
29
1. Musyawarah Daerah adalah permusyaratan tertinggi di tingkat daerah yang diselenggarakan
oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Daerah.
2. Musyawarah daerah diselenggarakan setiap 2 (dua) tahun sekali.
3. Acara dan ketentuan lain tentang Musyda diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 33
Konferensi Pimpinan Cabang
(Konpicab)
1. Konferensi Pimpinan Cabang adalah permusyawaratan tertinggi di tingkat daerah setelah
Musyda, yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Daerah.
2. Konferensi Pimpinan Cabang diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu atau
dua tahun dalam satu periode.
3. Acara dan ketentuan lain tentang Konpicab diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 34
Musyawarah Cabang
(Musycab)
1. Musyawarah Cabang adalah permusyawaratan tertinggi di tingkat Cabang yang
diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Cabang.
2. Musyawarah Cabang diselenggarkan setiap 1 (satu) tahun sekali.
3. Acara dan ketentuan lain tentang Musycab diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 35
Musyawarah Ranting
(Musyran)
1. Musyawarah Ranting adalah permusyawaratan tertinggi di tingkat ranting yang
diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab Pimpinan Ranting.
2. Musyawarah Ranting di selenggarakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
3. Acara dan ketentuan lain tentang Musyran diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 36
Keabsahan dan Keputusan Permusyawaratan
1. Permusyawaratan dapat berlangsung tanpa memandang jumlah yang hadir, asal yang
bersangkutan telah diundang secara sah.
2. Keputusan permusyawaratan diusahakan diambil berdasarkan musyawarah mufakat dan
apabila tidak tercapai diambil dengan pemungutan suara maka putusan dengan suara
terbanyak mutlak.
3. Keputusan Muktamar berlaku setelah diberitahukan kepada Pimpinan Pusat
Muhammadiyah dan ditanfidzkan oleh Pimpinan Pusat IPM.
4. Keputusan Musywil, Musyda, dan Musycab berlaku setelah diberitahukan kepada Pimpinan
Muhammadiyah setingkat dan disahkan oleh pimpinan di atasnya.
5. Keputusan Musyran berlaku setelah diberitahukan kepada pimpinan sekolah atau Pimpinan
Ranting Muhammadiyah setempat dan disahkan oleh pimpinan di atasnya.
6. Keputusan Konpiwil, Konpida, dan Konpicab berlaku setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan
yang bersangkutan dan diberitahukan kepada Pimpinan Muhammadiyah setingkat.
Pasal 37
Tanfidz
Tanfidz Muktamar XVI IRM
30
1. Tanfidz adalah pernyataan berlakunya keputusan Muktamar, Konpiwil, Musywil, Konpida,
Musyda, Konpicab, dan Musyran.
2. Keputusan Muktamar dan Konferensi Pimpinan Wilayah dan rapat pimpinan berlaku sejak
ditanfidzkan oleh Pimpinan Pusat dan diberitahukan kepada Pimpinan Pusat
Muhammadiyah.
3. Keputusan Musywil, Konpida, Musyda, Konpicab, dan Musyran, serta rapat pimpinan
berlaku setelah ditanfidzkan oleh pimpinan masing-masing tingkatan setelah mendapat
pengesahan dari pimpinan di atasnya dan diberitahukan kepada pimpinan Muhammadiyah
di masing-masing tingkatan.
4. Tanfidz bersifat redaksional, mempertimbangkan kemaslahatan dan tidak bertentangan
dengan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPM.
BAB X
RAPAT
Pasal 38
1. Rapat dibedakan menjadi dua jenis: Rapat Pimpinan dan Rapat Kerja.
2. Ketentuan lain mengenai rapat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB XI
KEUANGAN DAN KEKAYAAN
Pasal 39
Pengertian
Keuangan dan Kekayaan IPM adalah semua harta benda yang diperoleh dari sumber yang sah
dan halal serta digunakan untuk kepentingan pelaksanaan organisasi.
Pasal 40
Sumber
Keuangan IPM diperoleh dari:
1. Iuran Anggota.
2. Uang Pangkal.
3. Bantuan rutin dari Pimpinan Muhammadiyah setingkat.
4. Sumber lain yang halal dan tidak mengikat.
Pasal 41
Pengolalan dan Pengawasan
Ketentuan mengenai pengelolaan dan pengawasan keuangan dan kekayaan diatur dalam
Anggaran Rumah Tangga.
BAB XII
LAPORAN
Pasal 42
Laporan
1. Pimpinan IPM semua tingkatan wajib membuat laporan perkembangan organisasi, laporan
pertanggungjawaban, laporan kebijakan dan keuangan disampaikan kepada
permusyawaratan masing-masing tingkatan.
Tanfidz Muktamar XVI IRM
31
2. Ketentuan lain tentang laporan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB XIII
ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 43
Anggaran Rumah Tangga
1. Anggaran Rumah Tangga menjelaskan Anggaran Dasar dan mengatur segala sesuatu yang
belum diatur dalam Anggaran Dasar ini.
2. Anggaran Rumah Tangga dibuat oleh Pimpinan Pusat berdasarkan Anggaran dasar yang
disahkan oleh Muktamar atau Konpiwil.
BAB XIV
PEMBUBARAN
Pasal 44
Pembubaran
1. Pembubaran Ikatan Pelajar Muhammadiyah menjadi wewenang Muktamar atau Muktamar
Luar Biasa IPM.
2. Pembubaran IPM ditetapkan oleh Tanwir atau Muktamar Muhammadiyah atau usulan PP
Muhammadiyah.
3. Sesudah Ikatan Pelajar Muhammadiyah bubar, segala hak miliknya menjadi hak milik
Muhammadiyah.
BAB XV
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 45
Perubahan Anggaran Dasar
1. Anggaran Dasar hanya dapat diubah di forum Muktamar.
2. Perubahan Anggaran Dasar dinyatakan sah apabila diputuskan oleh sekurang-kurangnya
atas persetujuan 2/3 jumlah peserta Muktamar yang hadir.
3. Rencana perubahan Anggaran Dasar diusulkan oleh Konpiwil dan harus sudah tercantum
dalam acara Muktamar.
BAB XVI
PENUTUP
Pasal 46
Penutup
1. Anggaran Dasar ini disusun sebagai penyempurnaan dan pengganti Anggaran Dasar
sebelumnya, disahkan pada tanggal 28 Oktober 2008 dalam Muktamar Ikatan Remaja
Muhammadiyah XVI di Solo dan dinyatakan berlaku sejak ditanfidzkan.
2. Setelah Anggaran Dasar ini ditetapkan, maka Anggaran Dasar sebelumnya dinyatakan tidak
berlaku lagi.
Tanfidz Muktamar XVI IRM
32
ANGGARAN RUMAH TANGGA
Ikatan Pelajar Muhammadiyah
Pasal 1
Keberadaan Organisasi
1. Ikatan Pelajar Muhammadiyah berdiri pada tanggal 5 Shafar 1318 H, bertepatan dengan tanggal 18
Juli 1961 M dalam Konferensi Pemuda Muhammadiyah di Surakarta. Pernah mengalami perubahan
menjadi IRM dan kini berganti lagi menjadi IPM.
2. IPM pernah berubah nama menjadi IRM yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Pusat
Ikatan Remaja Muhammadiyah No. VI/PP.IRM/1992 tertanggal 24 Rabiul Akhir 1413 H, bertepatan
dengan tanggal 22 Oktober 1992 dan disahkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Surat
Keputusan No. 53/SK/IV.13/1.b/1992 tertanggal 22 Jumadil awal 1413 H bertepatan dengan tanggal
18 Nopember 1992. Kemudian berganti kembali menjadi IPM tanggal 28 Oktober 2008 M pada saat
Muktamar XVI IRM di Solo.
Pasal 2
Kedudukan Pimpinan Pusat
Pimpinan Pusat IPM berkedudukan di Yogyakarta. Sedangkan penyelenggaraan aktivitasnya berada di
dua kantor yaitu di Yogyakarta dan Jakarta.
Pasal 3
Lambang
Lambang Ikatan Pelajar Muhamadiyah sebagaimana tersebut dalam Anggaran Dasar adalah sebagai
berikut :
Pasal 4
Bendera
1. Bendera Ikatan Pelajar Muhamadiyah berbentuk persegi panjang berukuran panjang berbanding
lebarnya dua berbanding tiga berwarna dasar kuning, di bagian tengah bergambar lambang Ikatan
Pelajar Muhammadiyah dengan tulisan IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH berwarna merah di
bawahnya, seperti berikut :
IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH
2. Ketentuan lain tentang lambang dan bendera ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
Pasal 5
Anggota Luar Biasa dan Anggota kehormatan
Ketentuan mengenai anggota luar biasa dan anggota kehormatan diatur oleh Pimpinan Pusat.
Tanfidz Muktamar XVI IRM
33
Pasal 6
Pengajuan Menjadi Anggota Biasa
1. Pengajuan menjadi anggota diajukan secara tertulis kepada Pimpinan Daerah.
2. Pimpinan Daerah sedikitnya 1 (satu) tahun sekali melaporkan tentang keanggotaan di
daerah Kepada Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Pusat.
3. Bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan menjadi anggota, berhak mendapatkan kartu
anggota.
4. Ketentuan pelaksanaan dan pembuatan KTA diatur dalam ketentuan khusus yang dibuat
oleh Pimpinan Pusat.
Pasal 7
Kewajiban dan Hak Anggota
1. Setiap anggota Ikatan Pelajar Muhammadiyah wajib untuk:
a. Setia pada perjuangan IPM.
b. Tunduk dan taat pada keputusan dan peraturan IPM.
c. Menjaga nama baik IPM, dan menjadi teladan utama sebagai pelajar muslim.
d. Turut mendukung kebijakan dan amal perjuangan IPM.
e. Membayar Uang Pangkal dan Iuran Anggota serta infaq yang ditetapkan oleh Pimpinan
Pusat IPM.
2. Hak Anggota:
a. Memiliki kartu tanda anggota IPM.
b. Memberikan saran dan menyatakan pendapat demi kebaikan organisasi.
c. Mendapatkan pembinaan dari IPM.
d. Berhak memilih dan dipilih di dalam permusywaratan.
Pasal 8
Kewajiban dan Hak Kader
1. Kewajiban Kader:
a. Setia pada perjuangan IPM.
b. Tunduk dan taat pada keputusan dan peraturan IPM.
c. Menegakkan dan menjunjung nama baik IPM dan Muhammadiyah.
d. menjadi teladan yang utama sebagai pelajar muslim.
e. Turut mendukung dan melaksanakan kebijakan dan amal perjuangan IPM.
f. Menjadi penggerak dalam melaksanakan kebijakan dan amal perjuangan IPM.
2. Hak Kader:
a. Menyatakan pendapat didalam dan di luar permusyawaratan.
b. Memilih dan dipilih didalam permusyawaratan.
c. Mendapatkan pembinaan dari IPM.
Pasal 9
Pemberhentian Anggota
1. Anggota berhenti karena:
a. Meninggal Dunia.
b. Meminta berhenti atas kehendak sendiri.
c. Diberhentikan oleh tiap-tiap level pimpinan..
d. Menurut pasal 10 ayat 2 AD, yang sudah habis masa keanggotaannya dan tidak
mendaftar ulang.
Tanfidz Muktamar XVI IRM
34
2. Bagi anggota yang usianya lebih dari 24 tahun tetapi masih aktif menjabat sebagai pimpinan
IPM dapat melangsungkan kepemimpinannya hingga akhir masa jabatannya.
3. Anggota diberhentikan oleh Pimpinan Daerah setelah mendapat laporan dan pertimbangan
dari pimpinan di bawahnya karena:
a. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar perjuangan IPM.
b. Melakukan tindakan yang merugikan dan merusak nama baik organisasi.
c. Melakukan tindak pidana dan terbukti kesalahannya di depan pengadilan.
4. Anggota yang diberhentikan berhak mengajukan keberatan kepada PD IPM setempat dan
apabila keputusan PD IPM tentang pengajuan keberatan dianggap tidak memuaskan maka
anggota yang diberhentikan berhak naik banding kepada permusyawaratan tingkat daerah.
5. Putusan pemberhentian anggota harus diumumkan.
Pasal 10
Susunan Organisasi
Susunan Organisasi terdiri dari:
a. Ranting
b. Cabang
c. Daerah
d. Wilayah
e. Pusat
Pasal 11
Ranting
1. Ranting adalah kesatuan anggota di sekolah atau madrasah atau pondok pesantren atau
masjid/mushalla atau panti asuhan yang terdiri atas sekurang-kurangnya 10 orang yang
berfungsi melakukan pembinaan dan pemberdayaan anggota.
2. Syarat pendirian Ranting sekurang-kurangnya mempunyai:
a. Pengajian pimpinan secara rutin sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan
b. Pengajian umum secara rutin sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan
c. Memiliki sekolah atau masjid/mushalla sebagai pusat kegiatan
3. Pengesahan pendirian Ranting dan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan
Daerah dengan surat keputusan.
4. Kepala sekolah sebagai pembina IPM di sekolah Muhammadiyah tingkat SMP/sederajat dan
atau SMU/sederajat.
Pasal 12
Cabang
1. Cabang didirikan atas rekomendasi Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan atau
Musyawarah Cabang kemudian disahkan oleh Pimpinan Wilayah dengan Surat Keputusan.
2. Surat Keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 di atas ditembuskan kepada
PD, PW, dan PP IPM serta Pimpinan Cabang Muhammadiyah setempat.
3. Cabang adalah kesatuan ranting di tingkat kecamatan yang terdiri atas sekurang-kurangnya
tiga (3) ranting yang berfungsi:
a. Melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan koordinasi ranting
b. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan sekolah Muhammadiyah
c. Perencanaan program dan kegiatan
4. Syarat pendirian Cabang sekurang-kurangnya mempunyai:
a. Pengajian pimpinan secara rutin sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan
Tanfidz Muktamar XVI IRM
35
b. Pengajian umum secara rutin tingkat Cabang sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan
c. Pembahasan masalah agama dan pengembangan pemikiran Islam
d. Pelatihan kader Pimpinan tingkat Cabang
5. Cabang membawahi Ranting.
Pasal 13
Daerah
1. Daerah didirikan atas rekomendasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan atau Musyawarah
Daerah kemudian disahkan oleh Pimpinan Pusat dengan Surat Keputusan.
2. Surat Keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 di atas ditembuskan kepada
Pimpinan Pusat IPM dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah setempat.
3. Daerah adalah kesatuan Cabang di tingkat Kabupaten/Kota yang terdiri atas sekurangkurangnya
tiga (3) Cabang yang berfungsi:
a. Melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan koordinasi Cabang
b. Perencanaan program dan kegiatan
4. Syarat pendirian Daerah sekurang-kurangnya mempunyai:
c. Pengajian pimpinan secara rutin sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan
d. Pengajian umum secara rutin tingkat Daerah sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan
e. Pembahasan masalah agama dan pengembangan pemikiran Islam
f. Pelatihan kader Pimpinan tingkat Daerah
5. Daerah membawahi Cabang dan Ranting.
Pasal 14
Wilayah
1. Wilayah didirikan atas rekomendasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan atau
Musyawarah Wilayah kemudian disahkan oleh Pimpinan Pusat IPM dengan Surat
Keputusan.
2. Wilayah adalah kesatuan daerah di tingkat provinsi yang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga
Daerah yang berfungsi
a. Membina dan berkoordinasi dengan Daerah
b. Marencanakan program dan kegiatan
3. Syarat pendirian Wilayah sekurang-kurangnya mempunyai:
a. Pengajian pimpinan secara rutin sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan
b. Pengajian umum secara rutin tingkat Daerah sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan
c. Pembahasan masalah agama dan pengembangan pemikiran Islam
d. Pelatihan kader pimpinan tingkat Wilayah
4. Surat Keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 di atas ditembuskan kepada
Pimpinan Wilayah Muhammadiyah setempat.
5. Wilayah membawahi Daerah, Cabang, dan Ranting.
Pasal 15
Pusat
1. Pusat ditetapkan berdasarkan Keputusan Muktamar.
2. Pusat membawahi Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting.
Pasal 16
Sifat Kepemimpinan
Kepemimpinan IPM bersifat kolektif-kolegial. Artinya, dalam melaksanakan dan memutuskan
Tanfidz Muktamar XVI IRM
36
segala sesuatu dilakukan secara bersama-sama dengan penuh pertimbangan.
Pasal 17
Susunan Pimpinan
Susunan Pimpinan terdiri dari :
a. Pimpinan Pusat
b. Pimpinan Wilayah
c. Pimpinan Daerah
d. Pimpinan Cabang
e. Pimpinan Ranting
Pasal 18
Pimpinan Pusat
1. Pimpinan Pusat menentukan kebijakan IPM berdasarkan keputusan Muktamar dan
Konferensi Pimpinan Wilayah serta pedoman atau petunjuk Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
2. Pimpinan pusat mentanfidzkan permusyawaratan tingkat pusat, memimpin dan mengawasi
pelaksanaan kebijakan IPM.
3. Untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pimpinan Pusat membuat pedoman kerja dan
pembagian tugas serta wewenang antar anggota Pimpinan Pusat.
4. Dalam melaksanakan kebijakan ekstern yang menyangkut masalah penting, Pimpinan Pusat
berkewajiban konsultasi dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
5. Pimpinan Pusat dapat membentuk perwakilan yang wewenang dan kedudukannya
ditentukan dalam rapat pleno PP atas dasar ketentuan Muktamar.
Pasal 19
Pimpinan Wilayah
1. Pimpinan Wilayah menentukan kebijakan IPM dalam wilayahnya berdasarkan garis
kebijakan pimpinan di atasnya dan keputusan permusyawaratan wilayah.
2. Pimpinan Wilayah mentanfidzkan keputusan-keputusan permusyawaratan wilayah,
memimpin dan mengawasi pelaksanaan kebijakannya.
3. Pimpinan Wilayah memimpin dan mengawasi pelaksanaan kebijakan atau instruksi Pimpinan
Pusat di wilayahnya.
4. Untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pimpinan Wilayah membuat pedoman kerja
dan pembagian tugas serta wewenang antar personil Pimpinan Wilayah atas dasar pedoman
kerja yang dibuat oleh PP IPM.
5. Pimpinan Wilayah membimbing dan meningkatkan amal usaha atau kegiatan daerah
dalam wilayahnya.
6. Dalam melaksanakan kebijaksanaan ekstern yang menyangkut masalah penting, Pimpinan
Wilayah berkewajiban berkonsultasi dengan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.
7. Pimpinan Wilayah dapat membentuk Perwakilan Pimpinan Wilayah sesuai dengan
keputusan Musyawarah Wilayah.
8. Personal Pimpinan Wilayah berdomisili di tempat kedudukan Pimpinan Wilayah, dan apabila
tidak demikian maka harus mendapatkan persetujuan dalam permusyawaratan tingkat
Wilayah.
Pasal 20
Pimpinan Daerah
1. Pimpinan Daerah menentukan kebijakan IPM dalam daerahnya berdasarkan garis kebijakan
Tanfidz Muktamar XVI IRM
37
pimpinan di atasnya dan keputusan permusyawaratan daerah.
2. Pimpinan Daerah mentanfidzkan keputusan-keputusan permusyawaratan daerah,
memimpin, dan mengawasi pelaksanaan kebijakannya.
3. Pimpinan Daerah memimpin dan mengawasi pelaksanaan kebijakan atau instruksi Pimpinan
Pusat dan Pimpinan Wilayah.
4. Untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pimpinan Daerah membuat pedoman kerja
dan pembagian tugas serta wewenang antar personal Pimpinan Daerah atas dasar pedoman
kerja yang dibuat oleh PP IPM.
5. Pimpinan Daerah membimbing dan meningkatkan amal usaha atau kegiatan cabang dalam
daerahnya.
6. Dalam melaksanakan kebijaksanaan ekstern yang menyangkut masalah penting, Pimpinan
Daerah berkewajiban berkonsultasi dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah.
7. Personal Pimpinan Daerah berdomisili di tempat kedudukan Pimpinan Daerah, dan apabila
tidak demikian maka harus mendapatkan persetujuan dalam permusyawaratan tingkat
Daerah.
Pasal 21
Pimpinan Cabang
1. Pimpinan Cabang menentukan kebijakan IPM dalam cabangnya berdasarkan garis
kebijakan pimpinan di atasnya dan keputusan permusyawaratan cabang.
2. Pimpinan Cabang mentanfidzkan keputusan-keputusan permusyawaratan cabang,
memimpin dan mengawasi pelaksanaan kebijakannya.
3. Pimpinan Cabang memimpin dan mengawasi pelaksanaan kebijakan/instruksi Pimpinan
Pusat, Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah.
4. Untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pimpinan Cabang membuat pedoman kerja
dan pembagian tugas wewenang antar personal Pimpinan Cabang atas dasar pedoman
kerja yang dibuat oleh PP IPM.
5. Pimpinan Cabang membimbing dan meningkatkan amal usaha/kegiatan ranting-ranting
dalam cabangnya.
6. Dalam melaksanakan kebijakan ekstern yang menyangkut masalah penting, Pimpinan
Cabang berkewajiban berkonsultasi dengan Pimpinan Cabang Muhammadiyah.
7. Personal Pimpinan Cabang berdomisili di tempat kedudukan Pimpinan Cabang, dan apabila
tidak demikian maka harus dapat mendapatkan persetujuan dalam permusyawaratan tingkat
cabang.
Pasal 22
Pimpinan Ranting
1. Pimpinan Ranting menentukan kebijakan IPM dalam rantingnya berdasarkan garis kebijakan
pimpinan di atasnya dan keputusan musyawarah ranting.
2. Pimpinan Ranting mentanfidzkan keputusan-keputusan permusyawaratan ranting,
memimpin dan mengawasi pelaksanaan kebijakannya.
3. Pimpinan Ranting memimpin dan mengawasi pelaksanaan kebijakan/instruksi Pimpinan
Pusat, Pimpinan wilayah, Pimpinan Daerah, dan Pimpinan Cabang.
4. Untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pimpinan Ranting membuat pedoman kerja
dan pembagian tugas wewenang antar personal Pimpinan Ranting atas dasar pedoman
kerja yang dibuat oleh PP IPM.
5. Pimpinan Ranting membimbing anggota dalam amalan kemasyarakatan dan hidup
beragama, meningkatkan kesadaran berorganisasi dan beragama serta menyalurkan
Tanfidz Muktamar XVI IRM
38
aktivitas dalam amal usaha IPM sesuai bakat, minat, dan kemampuannya, serta telah lulus
persyaratan administrasi.
6. Dalam melaksanakan kebijakan ekstern yang menyangkut masalah penting, Pimpinan
Ranting berkewajiban berkonsultasi dengan kepala sekolah/Pimpinan Ranting
Muhammadiyah.
7. Pimpinan Ranting di perguruan Muhammadiyah tingkat SMP/sederajat dan atau
SMA/sederajat dibina oleh kepala sekolah dan pembantunya dalam upaya menggerakan
IRM ranting di sekolah yang bersangkutan.
8. Pimpinan Ranting yang berkedudukan di luar sekolah Muhammadiyah, pembinaan
dilakukan oleh Pimpinan Ranting/Cabang Muhammadiyah.
Pasal 23
Pemilihan Pimpinan
1. Pemilihan Pimpinan dapat dilakukan secara langsung atau dengan menunjuk formatur atas
dasar keputusan musyawarah masing-masing.
2. Pedoman tata tertib pemilihan Pimpinan dibuat oleh Pimpinan Pusat, sesuai dengan hasil
keputusan musyawarah.
3. Tata tertib pemilihan pimpinan dibuat oleh pimpinan yang bersangkutan sesuai dengan hasil
musyawarah masing masing.
4. Untuk pemilihan pimpinan dibentuk panitia pemilihan:
a. Untuk Pimpinan Pusat ditetapkan oleh Konferensi Pimpinan Wilayah atas usul
Pimpinan Pusat.
b. Untuk Pimpinan Wilayah, Daerah, dan Cabang ditetapkan oleh musyawarah masingmasing
atas usul Pimpinan IPM yang bersangkutan.
c. Untuk Pimpinan Ranting ditetapkan dalam rapat pleno Pimpinan.
5. Syarat untuk dapat dicalonkan sebagai anggota Pimpinan IPM:
a. Telah menjadi kader IPM dan mengamalkan ajaran Islam.
b. Setia pada maksud dan tujuan serta perjuangan IPM.
c. Taat pada garis perjuangan IPM.
d. Cakap dan berkemauan menjalankan tugasnya.
e. Tidak merangkap keanggotaan/jabatan, sebagaimana diatur dalam AD.
Pasal 24
Pergantian Pimpinan
1. Pergantian Pimpinan Pusat, Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting disesuaikan dengan
pergantian pimpinan seperti yang dimaksud dalam pasal 22 Anggaran Dasar.
2. Pimpinan IPM yang telah habis masa jabatannya, tetap menjalankan tugasnya sampai
dilakukan serah terima dengan pimpinan yang baru.
3. Setiap pergantian pimpinan IPM harus menjamin adanya peningkatan kualitas
kepemimpinan.
Pasal 25
Batas Umur Pimpinan
Batas maksimal umur Pimpinan Wilayah IPM dan Pimpinan Pusat IPM adalah 24 tahun pada
saat Musywil dan Muktamar.
Pasal 26
Pemberhentian Personal Pimpinan
Tanfidz Muktamar XVI IRM
39
1. Personal Pimpinan dinyatakan berhenti karena:
a. Meninggal dunia.
b. Meminta berhenti atas kehendak sendiri.
c. Diberhentikan.
2. Personal pimpinan diberhentikan oleh pimpinan di atasnya setelah mendapat pertimbangan
dari pimpinan yang bersangkutan.
3. Peronal pimpinan diberhentikan karena:
a. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar perjuangan IPM.
b. Melakukan tindakan yang merugikan dan merusak nama baik organisasi.
c. Melakukan tindak pidana dan terbukti kesalahannya di depan pengadilan.
4. Personal pimpinan yang diberhentikan dapat mengajukan banding sampai
permusyawaratan tertinggi.
5. Keputusan pemberhentian pimpinan harus diumumkan.
6. Personal Pimpinan Pusat diberhentikan melalui rapat pleno dan mendapat persetujuan
dalam permusyawaratan tingkat Pusat.
Pasal 27
Pedoman Kerja
Untuk ketertiban jalannya pimpinan, maka Pimpinan Pusat IPM membuat pedoman umum kerja.
Pasal 28
Susunan Jabatan
1. Susunan jabatan Pimpinan IPM disusun oleh pimpinan IPM yang terpilih dalam tiap tingkat
permusyawaratan IPM.
2. Susunan jabatan pimpinan IPM terdiri dari dari Ketua Umum, Ketua-ketua Bidang,
Sekretaris Umum, Sekretaris-sekretaris Bidang, Bendahara Umum, Bendahara 1,
Bendahara 2 dan Anggota.
Pasal 29
Bidang–Bidang
1. Pimpinan IPM dapat membentuk bidang-bidang tertentu sebagai bagian yang penting dari
kepemimpinan IPM yang ditetapkan dalam Muktamar.
2. Pimpinan Ranting, susunan jabatan dapat menyesuaikan sesuai kebutuhan kecuali bidang
wajib: Perkaderan, KDI, dan PIP.
Pasal 30
Lembaga IPM
1. Pimpinan IPM dapat membentuk lembaga IPM.
2. Lembaga IPM adalah badan pembantu pimpinan yang melaksanakan hal-hal yang tidak
dapat ditangani langsung oleh pimpinan dalam hal pelaksanaan dan pengembangan
operasional program.
3. Batas wewenang dan kedudukan lembaga IPM seperti yang dimaksud ayat 1 di atas
ditentukan dalam surat keputusan pimpinan yang bersangkutan.
4. Lembaga IPM bertanggung jawab kepada Pimpinan IPM yang bersangkutan.
5. Personal lembaga IPM direkrut dari anggota IPM, simpatisan atau pelajar muslim lain yang
dianggap dapat mengemban amanah lembaga dan diberi tanggung jawab oleh masingmasing
pimpinan.
6. Pimpinan IPM dapat membubarkan lembaga IPM atau merubah susunan anggota
Tanfidz Muktamar XVI IRM
40
pengurusnya.
7. Pimpinan IPM membuat kaidah umum lembaga IPM yang disyahkan dalam
permusyawaratan di tingkatannya.
8. Pimpinan IPM berhak dan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
lembaga khusus di tingkatan yang bersangkutan.
Pasal 31
Muktamar
1. Muktamar diselenggarakan atas undangan Pimpinan Pusat.
2. Undangan, acara dan materi muktamar minimal telah sampai kepada yang bersangkutan
dua (2) bulan sebelumnya.
3. Muktamar dinyatakan sah apabila dihadiri anggota muktamar dengan tidak memandang
jumlah yang hadir, asalkan undangan secara sah sudah disampaikan kepada yang
bersangkutan.
4. Anggota Muktamar terdiri dari :
a. Peserta Penuh:
1. Ketua Umum Pimpinan Pusat dan anggota pimpinan pusat yang terpilih sebagai
formatur pada Muktamar sebelumnya.
2. Ketua Umum Pimpinan Wilayah atau yang mewakilinya dan 4 orang utusan
Pimpinan Wilayah.
3. Ketua Umum Pimpinan Daerah atau yang mewakilinya dan 2 orang utusan
Pimpinan Daerah.
b. Peserta Peninjau:
1. Personil Pimpinan Pusat yang tidak menjadi peserta Muktamar.
2. Mereka yang diundang oleh Pimpinan Pusat.
5. Setiap Peserta Muktamar berhak satu suara.
6. Isi dan susunan acara Muktamar ditetapkan oleh Pimpinan Pusat dengan berdasarkan
keputusan Konpiwil sebelumnya.
7. Acara pokok dalam Muktamar:
a. Laporan Pertanggungjawaban Pimpinan Pusat:
1. Kebijakan Pimpinan Pusat.
2. Organisasi dan administrasi.
3. Pelaksanaan keputusan Muktamar dan Konpiwil sebelumnya
4. Keuangan
b. Pandangan umum Pimpinan Wilayah.
c. Penyusunan program periode berikut.
d. Pemilihan Pimpinan Pusat.
e. Masalah-masalah IPM yang bersifat urgen.
f. Rekomendasi.
8. Ketentuan tata tertib Muktamar diatur oleh Pimpinan Pusat dan disahkan dalam Konpiwil.
9. Keputusan Muktamar mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan Pusat sampai diubah
atau dicabut kembali oleh Muktamar berikutnya.
10. Selambat-lambatnya sebulan setelah Muktamar Pimpinan Pusat harus menyampaikan hasil
keputusan Muktamar kepada Pimpinan Muhammadiyah sebagai pemberitahuan.
11. Pada waktu berlangsungnya Muktamar dapat diselenggarakan acara atau kegiatan
pendukung yang tidak mengganggu jalannya Muktamar.
12. Pimpinan Pusat bertanggung jawab atas penyelenggaraan Muktamar.
Tanfidz Muktamar XVI IRM
41
Pasal 32
Muktamar Luar Biasa
(MLB)
1. Muktamar Luar Biasa diselenggarakan atas undangan Pimpinan Pusat berdasarkan usulan
2/3 dari jumlah Pimpinan Wilayah.
2. Muktamar Luar Biasa dinyatakan sah apabila dihadiri anggota Muktamar Luar Biasa dengan
tidak memandang jumlah yang hadir asalkan undangan secara sah telah disampaikan
kepada yang bersangkutan.
3. Anggota Muktamar Luar Biasa terdiri dari:
a. Peserta Penuh:
1. Ketua Umum Pimpinan Pusat dan anggota pimpinan pusat yang terpilih sebagai
formatur pada Muktamar sebelumnya.
2. Ketua Umum Pimpinan Wilayah atau yang mewakilinya dan 4 orang utusan
Pimpinan Wilayah.
3. Ketua Umum Pimpinan Daerah atau yang mewakilinya dan 2 orang utusan
Pimpinan Daerah.
a. Peserta Peninjau:
1. Personil Pimpinan Pusat yang tidak menjadi peserta Muktamar.
2. Mereka yang diundang oleh Pimpinan Pusat.
4. Setiap peserta Muktamar berhak atas satu suara.
5. Isi dan susunan acara Muktamar Luar biasa disesuaikan dengan alasan penyelenggaraan
Muktamar Luar Biasa.
6. Keputusan Muktamar Luar Biasa mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan Pusat
sampai diubah atau dicabut oleh Muktamar berikutnya.
7. Selambat-lambatnya sebulan setelah Muktamar Luar Biasa, Pimpinan Pusat harus
menyampaikan hasil keputusan Muktamar Luar Biasa kepada Pimpinan Pusat
Muhammadiyah sebagai pemberitahuan.
8. Pimpinan Pusat bertanggung jawab atas penyelenggaraan Muktamar Luar Biasa.
Pasal 33
Konferensi Pimpinan Wilayah
(Konpiwil)
1. Konferensi Pimpinan Wilayah diselenggarakan atas undangan Pimpinan Pusat.
2. Undangan, acara, dan materi Konferensi Pimpinan Wilayah minimal sampai kepada yang
bersangkutan sebulan sebelum acara konpiwil diselenggarakan.
3. Konferensi Pimpinan Wilayah dinyatakan sah apabila dihadiri anggota Konferensi Pimpinan
Wilayah dengan tanpa memandang jumlah yang hadir, asalkan undangan secara sah
sudah disampaikan kepada yang bersangkutan.
4. Anggota Konferensi Pimpinan Wilayah terdiri dari:
a. Peserta Penuh:
1. Ketua Umum Pimpinan Pusat dan anggota Pimpinan Pusat yang terpilih sebagai
formatur pada Muktamar sebelumnya.
2. Ketua Umum Pimpinan Wilayah atau yang mewakilinya dan utusan Pimpinan
Wilayah masing-masing 3 orang.
b. Peserta Peninjau:
1. Personil Pimpinan Pusat yang tidak menjadi peserta Konpiwil.
2. Mereka yang diundang oleh Pimpinan Pusat.
5. Setiap peserta Konperensi Pimpinan Wilayah berhak atas satu suara
Tanfidz Muktamar XVI IRM
42
6. Isi dan susunan acara Konferensi Pimpinan Wilayah ditetapkan oleh Pusat.
7. Acara pokok dalam Konferensi Pimpinan Wilayah.
a. Laporan kebijakan Pimpinan Pusat.
b. Masalah urgen yang tidak dapat ditangguhkan sampai Muktamar.
c. Masalah yang oleh Muktamar diserahkan kepada Konperensi Pimpinan Wilayah.
d. Mempersiapkan acara-acara Muktamar yang akan datang.
8. Sebelum Muktamar dapat diselenggarakan Konpiwil dengan agenda khusus Persiapan
Muktamar dan masalah urgen.
9. Ketentuan tata tertib Konferensi Pimpinan Wilayah ditentukan oleh Pimpinan Pusat dan
disahkan dalam sidang pleno Konferensi Pimpinan Wilayah.
10. Keputusan Konferensi Pimpinan Wilayah mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan
Pusat.
11. Selambat-lambatnya sebulan setelah Konferensi Pimpinan Wilayah, keputusan harus
sudah ditanfidzkan oleh Pimpinan Pusat dan menyampaikan hasil keputusan Konpiwil
kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai pemberitahuan.
12. Pada waktu berlangsungnya Konferensi Pimpinan Wilayah dapat diselenggrakan acara
atau kegiatan pendukung yang tidak mengganggu jalannya Konferensi Pimpinan Wilayah.
13. Pimpinan Pusat bertanggung jawab atas penyelenggraan Konferensi Pimpinan Wilayah.
Pasal 34
Musyawarah Wilayah
(Musywil)
1. Musyawarah wilayah diselenggarakan atas undangan Pimpinan Wilayah.
2. Undangan, acara dan materi musyawarah wilayah minimal sampai kepada yang
bersangkutan sebulan sebelumnya.
3. Musyawarah Wilayah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh anggota Musyawarah Wilayah
dengan tidak memandang jumlah yang hadir, asalkan undangan secara sah sudah
disampaikan kepada yang bersangkutan.
4. Anggota Musywil terdiri dari:
a. Peserta Penuh :
1. Ketua Umum Pimpinan Wilayah dan anggota Pimpinan Wilayah yang terpilih
sebagai formatur pada Musayawarah Wilayah sebelumnya.
2. Ketua Umum Pimpinan Daerah atau yang mewakili dan 4 orang utusan Pimpinan
Daerah.
3. Utusan Pimpinan Cabang masing-masing 2 orang.
b. Peserta Peninjau :
1. Pimpinan Wilayah yang tidak menjadi peserta musyawarah wilayah.
2. Mereka yang diundang oleh Pimpinan Wilayah.
5. Setiap peserta Musyawarah Wilayah berhak atas satu suara.
6. Isi dan susunan acara Musyawarah Wilayah ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah dengan
berdasarkan keputusan Konferensi Pimpinan Daerah sebelumnya. Pimpinan Pusat berhak
mengubah acara tersebut berdasarkan kebijakan dan kepentingan organisasi.
7. Acara pokok dalam Musyawarah Wilayah:
a. Laporan Pertanggungjawaban Pimpinan Wilayah:
1. Kebijakan Pimpinan Wilayah.
2. Organisasi dan administrasi.
3. Pelaksanaan Keputusan Musyawarah Wilayah dan Konpida serta instruksi
Pimpinan Pusat.
Tanfidz Muktamar XVI IRM
43
4. Keuangan.
b. Penyusunan Program IPM berikutnya.
c. Pemilihan Pimpinan Wilayah.
d. Masalah urgen dalam Wilayah.
e. Rekomendasi.
8. Ketentuan Tata Tertib Musyawarah Wilayah diatur oleh Pimpinan Wilayah dan disahkan
dalam Konferensi Pimpinan Daerah.
9. Keputusan Musyawarah Wilayah mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan Wilayah
sampai diubah atau dicabut oleh Musyawarah Wilayah berikutnya.
8. Selambat-lambatnya sebulan setelah Musywil, Pimpinan Wilayah harus menyampaikan
hasil keputusan Musyawarah Wilayah kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah setempat
sebagai pemberitahuan dan kepada Pimpinan Pusat untuk mendapat pengesahan.
10. Pada waktu berlangsungnya Musyawarah Wilayah dapat diselenggarakan acara atau
kegiatan pendukung yang tidak mengganggu jalannya Musyawarah Wilayah.
11. Pimpinan Wilayah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Musyawarah Wilayah.
Pasal 35
Konferensi Pimpinan Daerah
(Konpida)
1. Konferensi Pimpinan Daerah diselenggarakan atas undangan Pimpinan Wilayah.
2. Undangan, acara dan materi Konperensi Pimpinan Daerah sedapat mungkin sampai
kepada yang bersangkutan sebulan sebelumnya.
3. Konferensi Pimpinan Daerah dinyatakan sah apabila dihadiri anggota Konperensi Pimpinan
Daerah dengan tidak memandang jumlah yang hadir, asalkan undangan secara sah sudah
disampaikan kepada yang bersangkutan.
4. Anggota Konferensi Pimpinan Daerah terdiri dari:
a. Peserta Penuh :
1. Ketua Umum Pimpinan Wilayah dan anggota Pimpinan Wilayah yang terpilih
sebagai untuk formatur pada Musyawarah Wilayah sebelumnya.
2. Ketua Umum Pimpinan Daerah atau yang mewakili dan 3 orang utusan Pimpinan
Daerah.
b. Peseta Peninjau:
1. Pimpinan Wilayah yang tidak menjadi peserta Konpida.
2. Mereka yang diundang oleh Pimpinan Wilayah.
5. Setiap peserta Konferensi Pimpinan Daerah berhak atas satu suara.
6. Isi dan susunan acara Konperensi Pimpinan daerah ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah,
Pimpinan Pusat dapat mengubah acara tersebut berdasarkan kebijakan dan kepentingan
organisasi.
7. Acara Pokok dalam Konferensi Pimpinan Daerah :
a. Laporan Kebijakan Pimpinan Wilayah.
b. Masalah Urgen yang tidak dapat ditangguhkan sampai Musyawarah Wilayah
c. Masalah yang oleh Musywil diserahkan kepada Konferensi Pimpinan Daerah.
d. Evaluasi gerak organisasi dan pelaksanaan program.
e. Mempersiapkan acara-acara Musywil berikutnya.
8. Sebelum Musywil dapat diselenggarakan Konpida dengan agenda khusus Persiapan
musywil dan masalah urgen
9. Ketentuan tata tertib Konferensi Pimpinan Daerah ditentukan oleh Pimpinan Wilayah dan
disahkan dalam sidang pleno Konperensi Pimpinan Daerah.
Tanfidz Muktamar XVI IRM
44
10. Keputusan Konferensi Pimpinan Daerah mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan
Wilayah.
11. Selambat-lambatnya sebulan setelah Konferensi Pimpinan Daerah, Pimpinan Wilayah
harus menyampaikan hasil keputusan Konferensi Pimpinan Daerah kepada Pimpinan
Wilayah Muhammadiyah setempat sebagai pemberitahuan dan kepada Pimpinan Pusat
IRM untuk mendapat pengesahan.
12. Apabila sampai satu bulan sesudah penyerahan hasil keputusan Konferensi Pimpinan
Daerah tersebut belum ada jawaban dari Pimpinan Pusat, maka keputusan tersebut
dianggap sah.
13. Pada waktu berlangsungnya Konferensi Pimpinan Daerah dapat diselenggakan acara atau
kegiatan pendukung yang tidak mengganggu jalannya Konferensi Pimpinan Daerah.
14. Pimpinan Wilayah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Konferensi Pimpinan Daerah.
Pasal 36
Musyawarah Daerah
(Musyda)
1. Musyawarah Daerah diselenggarakan atas undangan Pimpinan Daerah.
2. Undangan, acara, dan materi Musyawarah Daerah sedapat mungkin sampai kepada yang
bersangkutan sebulan sebelumnya.
3. Musyawarah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh anggota Musyawarah Daerah dengan
tidak memandang jumlah yang hadir, asalkan undangan secara sah sudah sampaikan
kepada yang bersangkutan.
4. Anggota Musyawarah Daerah terdiri dari:
a. Peserta Penuh :
1. Ketua Umum Pimpinan Daerah dan anggota Pimpinan Daerah yang terpilih
sebagai formatur dalam Musyawarah Daerah sebelumnya.
2. Ketua Umum Pimpinan Cabang atau yang mewakili dan 3 orang utusan Pimpinan
Cabang.
3. Utusan Pimpinan Ranting masing-masing 2 orang.
b. Peserta Peninjau :
1. Pimpinan Daerah yang tidak menjadi peserta Musyawarah Daerah.
2. Mereka yang diundang oleh Pimpinan Daerah.
5. Setiap peserta Musyawarah daerah berhak atas satu suara.
6. Isi dan susunan acara Musyawarah Daerah ditetapkan oleh Pimpinan Daerah dengan
berdasarkan keputusan Konpiran sebelumnya. Pimpinan Wilayah berhak mengubah acara
tersebut berdasarkan kebijakan dan kepentingan organisasi.
7. Acara pokok Musyawarah Daerah:
a. Laporan Pertanggungjawaban Pimpinan Daerah.
1. Kebijakan Pimpinan Daerah.
2. Organisasi dan administrasi.
3. Pelaksanaan keputusan Musyawarah Daerah dan Konpiran sebelumnya serta
instruksi Pimpinan di tingkat atasnya.
4. Keuangan.
b. Penyusunan Program Kerja IPM periode berikutnya.
c. Pemilihan Pimpinan Daerah.
d. Masalah IPM yang urgen dalam Daerahnya.
e. Rekomendasi.
8. Ketentuan tata tertib Musyawarah Daerah diatur oleh Pimpinan Daerah.
Tanfidz Muktamar XVI IRM
45
9. Keputusan Musyawarah Daerah mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan Daerah
sampai diubah atau dicabut kembali oleh Musyawarah Daerah berikutnya.
10. Selambat-lambatnya sebulan setelah Musyda Pimpinan Daerah harus menyampaikan hasil
keputusan Musyda kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah setempat sebagai
pemberitahuan dan kepada pimpinan wilayah IPM untuk mendapatkan pengesahan
dengan tembusan kepada Pimpinan Pusat.
11. Pada waktu berlangsungnya Musyawarah Daerah dapat diselenggarakan acara atau
kegiatan pendukung yang tidak mengganggu jalannya Musyawarah Daerah.
12. Pimpinan Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Musyawarah Daerah.
Pasal 37
Konferensi Pimpinan Cabang
(Konpicab)
1. Konferensi Pimpinan Cabang diselenggakan atas undangan Pimpinan Daerah.
2. Undangan, acara, dan materi Konferensi Pimpinan Cabang minimal sampai kepada yang
bersangkutan sebulan sebelumnya.
3. Konferensi Pimpinan Cabang dinyatakan sah apabila dihadiri oleh anggota Konferensi
Pimpinan Cabang dengan tidak memandang jumlah yang hadir, asalkan undangan secara
sah sudah disampaikan kepada yang bersangkutan.
4. Anggota Konferensi Pimpinan Cabang terdiri dari:
a. Peserta Penuh :
1. Ketua Umum Pimpinan Daerah dan anggota Pimpinan Daerah yang terpilih
sebagai formatur dalam Musyawarah Daerah sebelumnya.
2. Ketua Umum Pimpinan Cabang atau yang mewakili dan 4 orang utusan Pimpinan
Cabang.
b. Peserta Peninjau :
1. Pimpinan Daerah yang tidak menjadi peserta Konferensi Pimpinan Cabang.
2. Mereka yang diundang oleh Pimpinan Daerah.
5. Setiap peserta Konferensi Pimpinan Cabang berhak atas satu suara.
6. Isi dan susunan acara Konperensi Pimpinan Cabang ditetapkan oleh Pimpinan Daerah,
Pimpinan Wilayah dapat mengubah acara tersebut berdasarkan kebijakan dan kepentingan
organisasi.
7. Acara Pokok Konferensi Pimpinan Cabang:
a. Laporan Kebjijakan Pimpinan Daerah
b. Masalah urgen yang tidak dapat ditangguhkan sampai Musyda.
c. Masalah yang oleh Musyda diserahkan kepada Konferensi Pimpinan Cabang.
d. Evaluasi gerak organisasi dan pelaksanaan program
e. Mempersiapkan acara-acara Musyda berikutnya.
8. Ketentuan tata tertib Konferensi Pimpinan Cabang ditentukan oleh Pimpinan Daerah dan
disahkan dalam rapat pleno Konperensi Pimpinan Cabang.
9. Keputusan Konferensi Pimpinan Cabang mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan
Daerah.
10. Selambat–lambatnya sebulan setelah Konferensi Pimpinan Cabang, Pimpinan Daerah
harus menyampaikan hasil keputusan Konferensi Pimpinan Cabang kepada Pimpinan
Daerah Muhammadiyah setempat sebagai pemberitahuan dan kepada Pimpinan Wilayah
IRM untuk mendapatkan pengesahan dengan tembusan kepada Pimpinan Pusat.
Tanfidz Muktamar XVI IRM
46
11. Apabila sampai sebulan sesudah penyerahan hasil keputusan Konferensi Pimpinan
Cabang tersebut belum ada jawaban dari Pimpinan Wilayah, maka keputusan tersebut
dianggap sah.
12. Pada waktu berlangsungnya Konferensi Pimpinan Cabang dapat diselenggarakan acara
pendukung atau kegiatan pendukung yang tidak mengganggu jalannya Konferensi
Pimpinan Cabang.
13. Pimpinan Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Konferensi Pimpinan Cabang.
Pasal 38
Musyawarah Ranting
(Musyran)
1. Musyawarah Ranting diselenggarakan atas undangan Pimpinan Ranting.
2. Undangan, acara, dan materi Musyawarah Ranting minimal sampai kepada yang
bersangkutan seminggu sebelumnya.
3. Musyawarah Ranting dinyatakan sah apabila dihadiri oleh anggota Musyawarah Ranting
dengan tidak memandang jumlah yang hadir, asalkan undangan secara sah disampaikan
kepada yang bersangkutan.
4. Anggota Musyawarah Ranting terdiri dari:
a. Peserta Penuh :
1. Personal Pimpinan Ranting.
2. Seluruh anggota Ranting atau wakil–wakil anggota sesuai kebijakan Pimpinan
Ranting.
b. Peserta Peninjau :
1. Mereka yang diundang oleh Pimpinan Ranting.
5. Setiap peserta Musyawarah Ranting berhak atas satu suara.
6. Isi dan susunan acara Musyawarah Ranting ditetapkan oleh Pimpinan Ranting, Pimpinan
Daerah berhak mengubah acara tersebut berdasarkan kebijakan dan kepentingan
organisasi.
7. Acara Pokok dalam Musyawarah Ranting :
a. Laporan Pertanggungjawaban Pimpinan Ranting.
1. Kebijakan Pimpinan Ranting.
2. Organisasi dan administrasi.
3. Pelaksanaan keputusan Muktamar, keputusan Musyawarah dan kebijakan
pimpinan di atasnya serta keputusan Musyawarah Ranting sebelumnya.
4. Keuangan
b. Penyusunan Program Kerja IPM periode berikutnya.
c. Pemilihan Pimpinan Ranting.
d. Masalah IRM yang urgen di Wilayah Rantingnya.
e. Rekomendasi.
8. Ketentuan tata tertib Musyawarah Ranting diatur oleh Pimpinan Ranting dan disahkan
dalam sidang pleno Musyawarah Ranting.
9. Keputusan Musyawarah Ranting mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan Ranting
sampai diubah atau dicabut oleh Musyawarah Ranting berikutnya.
10. Selambat-lambatnya sebulan setelah Musyawarah Ranting, Pimpinan Ranting harus
menyampaikan hasil keputusan Musyawarah Ranting kepada Pimpinan sekolah/ Pimpinan
Ranting Muhammadiyah setempat sebagai pemberitahuan dan kepada Pimpinan Daerah
IPM untuk mendapatkan pengesahan dengan tembusan kepada Pimpinan Daerah.
Tanfidz Muktamar XVI IRM
47
11. Pada waktu berlangsungnya Musyawarah Ranting dapat diselenggarakan acara atau
kegiatan pendukung yang tidak mengganggu jalannya Musyawarah Ranting.
12. Pimpinan Ranting bertanggung jawab atas penyelenggaraan Musyawarah Ranting.
Pasal 39
Keputusan Musyawarah
1. Keputusan Musyawarah diusahakan dengan mufakat.
2. Apabila keputusan dilakukan dengan pemungutan suara, maka keputusan diambil dengan
suara terbanyak mutlak.
3. Pemungutan suara atas seseorang atau masalah yang penting dapat dilakukan secara
tertulis atau secara langsung.
4. Apabila dalam pemungutan suara terdapat suara yang sama banyak, maka pemungutan
suara dapat diulangi dengan terlebih dahulu memberi kesempatan kepada masing–masing
pihak untuk menambah penjelasan, apabila setelah tiga kali hasil pemungutannya masih
tetap sama, atau tidak memenuhi syarat untuk pengambilan keputusan, maka persoalannya
dibekukan atau diserahkan kepada Pimpinan di atasnya atau Pimpinan Muhammadiyah yang
setingkat atau kepada Kepala Sekolah.
Pasal 40
Rapat Pimpinan
1. Rapat pimpinan adalah rapat dalam IPM di tingkat Pusat, Wilayah, Daerah, Cabang, dan
Ranting yang diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab Pimpinan bersangkutan.
2. Rapat pimpinan membicarakan masalah kebijakan, program, dan lainnya.
3. Rapat pimpinan termasuk adalah rapat pleno diperluas.
4. Rapat pleno diperluas adalah rapat pimpinan IPM ditambah dengan pimpinan di tingkat
bawahnya untuk membahas masalah-masalah mendesak.
5. Ketentuan lain mengenai rapat pimpinan diatur dalam pedoman umum.
Pasal 41
Rapat Kerja
1. Rapat kerja adalah rapat yang diadakan untuk membicarakan pelaksanaan keputusan
Musyawarah pimpinan yang bersangkutan yang menyangkut program dan kegiatan
organisasi atau amal usaha.
2. Ketentuan mengenai rapat kerja ini diatur dalam pedoman umum.
Pasal 42
Laporan
Setiap Pimpinan berkewajiban untuk membuat laporan tentang keadaan IPM meliputi bidang
organisasi, amal usaha, administrasi, inventarisasi organisasi dan kegiatan-kegiatan termasuk
laporan bidang/lembaga khusus, problematika, usul dan saran dari tingkat Pimpinan IPM masingmasing
disampaikan kepada Pimpinan di atasnya, dengan ketentuan bagi Pimpinan Wilayah,
Daerah setiap tiga bulan dan Pimpinan Ranting setiap dua bulan.
Pasal 43
Keuangan
1. Uang pangkal dan Iuran Anggota besarnya ditetapkan oleh Pimpinan Daerah.
2. Pengelolaan/penarikan keuangan akan diatur dalam peraturan khusus yang dibuat oleh
Pimpinan Wilayah masing-masing.
Tanfidz Muktamar XVI IRM
48
3. Keperluan Pimpinan IPM setempat dibiayai oleh Pimpinan yang bersangkutan berdasarkan
keputusan musyawarah masing- masing.
4. Distribusi Uang Pangkal dan Iuran Anggota adalah sebagai berikut:
a. 65 % untuk Pimpinan Ranting
b. 20 % untuk Pimpinan Cabang
c. 15 % untuk Pimpinan Daerah
d. 0 % untuk Pimpinan Wilayah
e. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan akan diatur dalam pedoman dan
ditanfidzkan oleh Pimpinan Pusat IPM.
5. Setiap tahun Pimpinan IPM masing-masing tingkat mengadakan perhitungan, pemeriksaan
kas dan hak milik serta melaporkannya kepada permusyawaratan yang bersangkutan.
6. Musyawarah memeriksa pertanggungjawaban keuangan IPM dengan membentuk tim
verifikasi/pemeriksaan keuangan.
7. Perorangan, badan-badan, lembaga-lembaga, organisasi-organisasi dan sebagainya dapat
menjadi donatur IPM dengan tidak mengikat.
8. Laporan keuangan IPM harus didasari pada prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Pasal 44
Perubahan Anggaran Rumah Tangga
Anggaran Rumah Tangga ini dapat diubah oleh Muktamar, Muktamar Luar Biasa dan/atau
Konferensi Pimpinan Wilayah atas persetujuan 2/3 (dua pertiga) peserta yang hadir.
Pasal 45
Aturan Tambahan
1. IPM Menggunakan tahun masehi dimulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember.
2. Pedoman Adminsitrasi IPM diatur oleh Pimpinan Pusat.
3. Hal-hal dalam peraturan Anggaran Rumah Tangga ini yang memerlukan peraturan
pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan peraturan yang dibuat oleh Pimpinan Pusat.
4. Segala ketentuan yang bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga ini dinyatakan tidak
berlaku lagi.
Pasal 46
Penutup
Anggaran Rumah Tangga ini telah disahkan dalam Muktamar Ikatan Remaja Muhammadiyah
XVI pada tanggal 28 Oktober 2008 di Solo dan dinyatakan berlaku mulai tanggal tersebut
sebagai pengganti Anggaran Rumah Tangga terdahulu.
Tanfidz Muktamar XVI IRM
49
STRUKTUR PIMPINAN
Ikatan Pelajar Muhammadiyah
Struktur Ikatan Pelajar Muhammadiyah bersifat desentralisasi dan kolektif-koligeal.
Artinya, bahwa posisi ketua dan sekretaris tidak hanya dimiliki oleh satu orang, tetapi masingmasing
bidang juga berhak memiliki posisi tersebut. Berikut ini adalah strukturnya.
STRUKTUR
PIMPINAN PUSAT IPM
KETUA Umum
KETUA (Organisasi)
KETUA (Perkaderan)
KETUA (Kajian dan Dakwah Islam)
KETUA (Pengkajian Ilmu Pengetahuan)
KETUA (Apresiasi Seni, Budaya, dan Olahraga)
KETUA (Advokasi)
KETUA (Hubungan Luar Negeri dan Antar Lembaga)
KETUA (Ipmawati)
SEKRETARIS Jenderal
SEKRETARIS (Organisasi)
SEKRETARIS (Perkaderan)
SEKRETARIS (Kajian dan Dakwah Islam)
SEKRETARIS (Pengkajian Ilmu Pengetahuan)
SEKRETARIS (Apresiasi Seni, Budaya, dan Olahraga)
SEKRETARIS (Advokasi)
SEKRETARIS (Hubungan Antar Lembaga)
SEKRETARIS (Ipmawati)
BENDAHARA Umum
Bendahara
Bendahara
ANGGOTA Bidang
Anggota Bidang Organisasi
Anggota Bidang Perkaderan
Anggota Bidang Kajian dan Dakwah Islam
Anggota Bidang Pengkajian Ilmu Pengetahuan
Anggota Bidang Apresiasi Seni, Budaya, dan Olahraga
Anggota Bidang Advokasi
Anggota Bidang Hubungan Antar Lembaga
Anggota Bidang Irmawati/Pemberdayaan Perempuan
Tanfidz Muktamar XVI IRM
50
STRUKTUR
PIMPINAN WILAYAH IPM
KETUA Umum
KETUA (Organisasi)
KETUA (Perkaderan)
KETUA (Kajian dan Dakwah Islam)
KETUA (Pengkajian Ilmu Pengetahuan)
KETUA (Apresiasi Seni, Budaya, dan Olahraga)
KETUA (Advokasi)
KETUA (Ipmawati)
SEKRETARIS Umum
SEKRETARIS (Organisasi)
SEKRETARIS (Perkaderan)
SEKRETARIS (Kajian dan Dakwah Islam)
SEKRETARIS (Pengkajian Ilmu Pengetahuan)
SEKRETARIS (Apresiasi Seni, Budaya, dan Olahraga)
SEKRETARIS (Advokasi)
SEKRETARIS (Ipmawati)
BENDAHARA Umum
Bendahara
Bendahara
ANGGOTA Bidang
Anggota Bidang Organisasi
Anggota Bidang Perkaderan
Anggota Bidang Kajian dan Dakwah Islam
Anggota Bidang Pengkajian Ilmu Pengetahuan
Anggota Bidang Apresiasi Seni, Budaya, dan Olahraga
Anggota Bidang Advokasi
Anggota Bidang Ipmawati
Tanfidz Muktamar XVI IRM
51
STRUKTUR
PIMPINAN DAERAH IPM
KETUA Umum
KETUA (Organisasi)
KETUA (Perkaderan)
KETUA (Kajian dan Dakwah Islam)
KETUA (Pengkajian Ilmu Pengetahuan)
KETUA (Apresiasi Seni, Budaya, dan Olahraga)
KETUA (Advokasi)
KETUA (Ipmawati)
SEKRETARIS Umum
SEKRETARIS (Organisasi)
SEKRETARIS (Perkaderan)
SEKRETARIS (Kajian dan Dakwah Islam)
SEKRETARIS (Pengkajian Ilmu Pengetahuan)
SEKRETARIS (Apresiasi Seni, Budaya, dan Olahraga)
SEKRETARIS (Advokasi)
SEKRETARIS (Ipmawati)
BENDAHARA Umum
Bendahara
Bendahara
ANGGOTA Bidang
Anggota Bidang Organisasi
Anggota Bidang Perkaderan
Anggota Bidang Kajian dan Dakwah Islam
Anggota Bidang Pengkajian Ilmu Pengetahuan
Anggota Bidang Apresiasi Seni, Budaya, dan Olahraga
Anggota Bidang Advokasi
Anggota Bidang Ipmawati
Tanfidz Muktamar XVI IRM
52
STRUKTUR
PIMPINAN CABANG IPM
KETUA Umum
KETUA (Perkaderan)
KETUA (Kajian dan Dakwah Islam)
KETUA (Pengkajian Ilmu Pengetahuan)
KETUA (Apresiasi Seni, Budaya, dan Olahraga)
KETUA (Advokasi)
KETUA (Ipmawati)
SEKRETARIS Umum
SEKRETARIS (Perkaderan)
SEKRETARIS (Kajian dan Dakwah Islam)
SEKRETARIS (Pengkajian Ilmu Pengetahuan)
SEKRETARIS (Apresiasi Seni, Budaya, dan Olahraga)
SEKRETARIS (Advokasi)
SEKRETARIS (Ipmawati)
BENDAHARA Umum
Bendahara
Bendahara
ANGGOTA Bidang
Anggota Bidang Perkaderan
Anggota Bidang Kajian dan Dakwah Islam
Anggota Bidang Pengkajian Ilmu Pengetahuan
Anggota Bidang Apresiasi Seni, Budaya, dan Olahraga
Anggota Bidang Advokasi
Anggota Bidang Ipmawati
Tanfidz Muktamar XVI IRM
53
STRUKTUR
PIMPINAN RANTING IPM
KETUA Umum
KETUA (Perkaderan)
KETUA (Kajian dan Dakwah Islam)
KETUA (Pengkajian Ilmu Pengetahuan)
KETUA (Apresiasi Seni, Budaya, dan Olahraga)
KETUA (Advokasi)
KETUA (Kewirausahaan)
KETUA (Ipmawati)
SEKRETARIS Umum
SEKRETARIS (Perkaderan)
SEKRETARIS (Kajian dan Dakwah Islam)
SEKRETARIS (Pengkajian Ilmu Pengetahuan)
SEKRETARIS (Apresiasi Seni, Budaya, dan Olahraga)
SEKRETARIS (Advokasi)
SEKRETARIS (Kewirausahaan)
SEKRETARIS (Ipmawati)
BENDAHARA Umum
Bendahara
Bendahara
ANGGOTA Bidang
Anggota Bidang Perkaderan
Anggota Bidang Kajian dan Dakwah Islam
Anggota Bidang Pengkajian Ilmu Pengetahuan
Anggota Bidang Apresiasi Seni, Budaya, dan Olahraga
Anggota Bidang Advokasi
Anggota Bidang Kewirausahaan
Anggota Bidang Ipmawati
KETERANGAN:
1. Struktur IPM bersifat desentralisasi. Artinya, setelah posisi Ketua Umum dan Sekretaris
Umum tidak ada Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris, tetapi langsung Ketua dan sekretaris
bidang yang bekerja sesuai dengan job bidangnya masing-masing.
2. Jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) khusus untuk Pimpinan Pusat IPM.
3. Untuk Bidang Organisasi hanya ada pada struktur PP, PW, dan PD IPM. Sedangkan di
tingkat PR dan PC IPM tidak ada.
4. Bidang Kewirausahaan hanya ada di struktur Ranting (PR IPM). Sedangkan untuk struktur
di atasnya bisa dilakukan atas koordinasi tim bendahara dengan cara membentuk
Lembaga Kewirausahaan/ekonomi yang langsung di bawah koordinasi tim bendahara.
Untuk koordinasi Bidang Kewirausahaan Ranting dengan struktur atas, langsung ke bidang
keuangan (tim bendahara).
5. Sesuai dengan ART IPM, bidang wajib yang ada di struktur Ranting adalah Bidang
Perkaderan, SDI, dan PIP.
Tanfidz Muktamar XVI IRM
54
KEBIJAKAN DAN PROGRAM-PROGRAM BIDANG
Ikatan Pelajar Muhammadiyah
A. SASARAN KEBIJAKAN IPM
Sasaran kebijakan IPM diarahkan pada dua, sasaran persoal dan sasaran institusional. Berikut
ini penjelasannya.
1. Sasaran Personal. Diarahkan pada terwujudnya tradisi kesadaran kritis dalam berfikir
dan bertindak sesuai dengan maksud dan tujuan IPM.
2. Sasaran Institusional. Diarahkan pada terciptanya struktur kelembagaan yang kuat dan
fungsional melalui pengembangan ranting serta mekanisme kepemimpinan yang mantap
dalam mendukung gerakan Ikatan menuju gerakan kritis yang berparadigma
transformatif.
B. HIRARKI KEBIJAKAN
1. PP IPM
a. Penentu kebijakan organisasi secara nasional
b. Melakukan koordinasi dengan PW IPM Se-Indonesia
c. Melakukan kerja-kerja dalam lingkup menggagas nilai-nilai baru dan penguatan
kapasitas kader IPM secara nasional
2. PW IPM
a. Menerjemahkan kebijakan-kebijakan Muktamar atau kebijakan yang telah
diputuskan oleh PP IPM di tingkat wilayahnya
b. Mensosialisasikan keputusan-keputusan PP IPM atau keputusan bersama di tingkat
nasional
c. Mengatur kebijakan-kebijakan strategis dalam lingkup kewilayahannya
d. Melakukan koordinasi dengan PP IPM dan konsolidasi dengan PD IPM-nya
e. Melakukan kerja-kerja konkrit di tingkat wilayah sebagai upaya pengembangan
jaringan dan penguatan kapasitas organisasi maupun para kadernya
3. PD IPM
a. Motor penggerak IPM secara daerah
b. Melakukan aksi-aksi riil yang telah menjadi keputusan Muktamar dan keputusan
musywarah di atasnya
c. Selalu berkoordinasi dengan PW IPM dan konsolidasi dengan PC IPM atau PR IPM
di tingkat daerahnya
4. PC IPM
a. Melakukan aksi-aksi riil yang telah menjadi keputusan Muktamar dan keputusan
musywarah di atasnya
b. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang langsung tertuju dan bermanfaat pada
sekolah dan kalangan pelajar
c. Selalu berkoordinasi dengan PD IPM dan konsolidasi dengan PR IPM di tingkat
daerahnya
Tanfidz Muktamar XVI IRM
55
5. PR IPM
a. Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah menjadi keputusan Muktamar dan
keputusan musywarah di atasnya
b. Melaksanakan kegiatan-kegiatan konkrit baik di tingkat ranting maupun di tingkat
daerah
c. Selalu berkoordinasi dengan PD IPM atau PC IPM-nya
C. INDEKS PROGRESIVITAS GERAKAN IPM
Indeks Progresivitas Gerakan (IGP) IPM merupakan satu metode yang digunakan oleh
IPM untuk mengukur keberhasilan sebuah organisasi dalam satu periode tertentu. Di sini, IPM
telah merumuskan empat ranah yang menjadi tolok ukur keberhasilan gerakan IPM dalam setiap
satu periodenya di berbagai jenjang struktur, baik dari Ranting hingga Pusat. Keempat ranah itu
adalah ranah kepemimpinan, ranah kaderisasi, ranah program kerja, dan ranah produk
Masing-masing ranah memiliki indikator yang menjadi tolok ukur keberhasilan dari
masing-masing ranah tersebut. Berikut ini penjelasannya:
No. Ranah Indikator
1. Kepemimpinan
1. Visi tentang IPM yang ideal
2. Mampu membangun kesadaran kolektif
3. Memproduksi wacana-wacana gerakan
4. Mampu menggerakkan aktor dan struktur
5. Mampu mengartikulasikan kepentingan basis gerakan
6. Mampu membangun jaringan eksternal
2. Kaderisasi
1. Ada Taruna Melati atau kegiatan kaderisasi pendukung
lainnya yang sesuai SPI
2. Ada kegiatan follow up kaderisasi
3. Pendampingan yang berkelanjutan
4. Munculnya komunitas-komunitas hasil perkaderan sebagai
basis gerakan
3. Program Kerja
1. Adanya program-program di setiap bidang sebagai
penerjemahan GKT
2. Adanya follow up dari program
3. Adanya komunitas-komunitas pascapelaksaan program
4. Ada kegiatan rutin di masing-masing bidang
4. Produk
1. Setiap bidang melahirkan produk dalam bentuk artefakartefak,
seperti: buku, majalah, buletin, website, kaos,
striker, dll.
2. Distribusi artefak baik di internal IPM maupun ke eksternal.
D. KEBIJAKAN BIDANG-BIDANG
1. Bidang Kepemimpinan
Bidang ini diarahkan berupa terciptanya kepemimpinan (leadership) yang kuat dan
progresif menuju gerakan IPM yang transformatif. Hal tersebut meliputi pengelolaan
kepemimpinan dan manajemen serta penataan mekanisme dan sistem kepemimpinan
dan manajemen.
1. Mengawal orientasi ikatan
2. Optimalisasi kinerja dan partisipasi pimpinan
Tanfidz Muktamar XVI IRM
56
3. Optimalisasi peran lembaga kepemimpinan
4. Pengembangan komunikasi eksternal
2. Bidang Administrasi Umum
Bidang ini diarahkan kepada terciptanya administrasi organisasi yang tertib, rapi, dan
memudahkan proses organisasi. Karena itu, bidang ini memiliki program:
1. Optimalisasi sosialisasi sistem administrasi IPM
2. Optimalisasi pelaksanaan sistem administrasi IPM.
3. Optimalisasi pelayanan dan pemenuhan kebutuhan administrasi organisasi.
3. Bidang Keuangan
Bidang ini memiliki program:
1. Penataan administrasi keuangan IPM
2. Optimalisasi penggalian, pengelolaan, dan pemanfaatan dana organisasi.
3. Pengembangan spirit kekaryaan dan kewirausahaan dengan inovasi lembaga usaha
sebagai penopang dana organisasi.
4. Bidang Organisasi
Bidang ini diarahkan pada penguatan organisasi (struktur, suprastruktur, dan
infrastruktur) guna mewujudkan gerakan transformatif. Karena itu, bidang ini memiliki
program:
1. Penelitian potensi organisasi.
2. Konsolidasi dan penataan tata kelola organisasi.
3. Pengembangan dan penguatan fungsi struktur organisasi.
5. Bidang Perkaderan
Bidang ini diarahkan pada penguatan karakter kader inti ikatan dalam rangka
menumbuhkembangkan semangat yang terorganisir serta jiwa militansi pada setiap
kader. Karena itu, bidang ini memiliki program:
1. Massifikasi rekruitmen kader ikatan
2. Mentoring dan Pendampingan sebagai upaya penjagaan nilai-nilai kaderisasi pada
kader inti gerakan (mentoring/pengawasan dan penjagaan pada kader)
3. Peningkatan kapasitas pada setiap kader inti ikatan
4. Transformasi kader inti ikatan dalam berbagai ranah kehidupan bermasyarakat
berbangsa dan bernegara (transformasi kader di berbagai sektor publik
6. Bidang Kajian Dan Dakwah Islam
Bidang ini diarahkan pada penanaman nilai-nilai ajaran Islam secara kritis, sehingga
dapat membangun identitas pelajar muslim yang memiliki akhlak karimah. Karena itu,
bidang ini memiliki program:
1. Mengintensifkan kajian dan pendampingan keislaman.
2. Penyempurnaan dan sosialisasi konsep dakwah IPM.
3. Pengembangan kegiatan yang berorientasi pada dakwah di kalangan pelajar.
Tanfidz Muktamar XVI IRM
57
7. Bidang Pengkajian Ilmu Pengetahuan
Bidang ini diarahkan pada terciptanya tradisi berpikir kritis, penguasaan ilmu
pengetahuan teknologi di kalangan pelajar dalam bingkai nilai-nilai kemanusiaan. Karena
itu, bidang ini memiliki program:
1. Menciptakan tradisi berpikir kritis di kalangan pelajar melalui pembudayaan tradisi
baca dan tulis.
2. Peningkatan kualitas ilmu pengetahuan melalui adanya komunitas-komunitas kreatif
dan ilmiah di kalangan pelajar.
3. Penyadaran akan pentingnya menguasai teknologi
8. Bidang Apresiasi Seni, Budaya, dan Olahraga
Bidang ini diarahkan pada pengembangan minat dan bakat serta apresiasi terhadap seni
untuk terbentuknya pelajar kreatif. Karena itu, bidang ini memiliki program:
1. Pengembangan kajian budaya
2. Melestarikan seni dan budaya lokal
3. Menguatkan gerakan ”Sastra Masuk Sekolah”
4. Membudayakan olah raga di kalangan pelajar
9. Bidang Advokasi
Bidang ini diarahkan pada penyadaran, pendampingan, dan pembelaan terhadap hakhak
pelajar. Karena itu, bidang ini memiliki program:
1. Identifikasi persoalan-persoalan dan kebijakan-kebijakan publik yang tidak berpihak
pada hak-hak pelajar.
2. Melakukan kerja-kerja penyadaran,pemberdayaan dan pembelaan
10. Bidang Kewirausahaan
Bidang ini diarahkan pada pengembangan motivasi kewirausahaan sebagai bentuk
kemandirian pribadi seorang pelajar. Karena itu, bidang ini memiliki program:
1. Menumbuhkan semangat kewirausahaan sejak di bangku sekolah.
2. Mengadakan dan menumbuhkembangkan unit-unit usaha pelajar
3. Mengadakan kerjasama dengan lembaga usaha luar.
11. Bidang Hubungan Luar Negeri dan Antar Lembaga
Bidang ini di arahkan pada peningkatan wawasan global dan komunikasi aktif untuk
pengembangan jaringan Nasional maupun Internasional. Karena itu bidang ini memiliki
program:
1. Pengembangan kegiatan inovatif yang berorientasi pada penguatan tradisi berfikir
berwawasan global.
2. Penguatan Jaringan di beberapa lembaga Nasional maupun Inteernasional yang
menghasilkan kemitraan strategis bagi pengembangan IPM.
12. Bidang Ipmawati
Bidang ini diarahkan pada pemberdayaan dan optimalisasi peran kader putri IPM dalam
beraktualisasi di ikatan dengan mengembangkan isu-isu tentang keperempuanan.
Karena itu, bidang ini memiliki program:
1. Pengkajian dan pengembangan isu-isu tentang keperempuanan
2. Meningkatkan kepedulian dan respon terhadap permasalahn pelajar putri serta
permasalahan perempuan pada umumnya
3. Optimalisasi potensi kader putri IPM dan proses kaderisasi
Tanfidz Muktamar XVI IRM
58
REKOMENDASI-REKOMENDASI
A. REKOMENDASI UNTUK PP IPM
1. Segera mensosialisasikan hasil perubahan nama (IRM menjadi IPM) dan keputusan
Muktamar XVI wilayah-wilayah dan daerah-daerah dengan metode regional meeting
yang terbagi ke dalam regional sebagai berikut:
* Regional Sumatera.
* Regional Jawa-Bali-Nusa Tenggara.
* Regional Kalimantan, Sulawesi, Maluku-Maluku Utara, Papua.
2. Menjadikan IPM sebagai gerakan kritis di kalangan pelajar dan membela setiap hak-hak
pelajar, serta selalu bekarjasama dengan organisasi kepelajaran lainnya (poros pelajar).
3. Menjadikan IPM sebagai gerakan yang konsen dalam pembinaan sekolah-sekolah
Muhammadiyah dan selalu mengadakan kegiatan-kegiatan untuk pelajar.
4. Segera merumuskan kembali dan mensosialisasikan Panduan Pembinaan Ranting IPM
dan konsep Fortasi untuk sekolah-sekolah Muhammadiyah maksimal satu (1) tahun
pasca Muktamar XVI.
5. Segera merumuskan Sistem Perkaderan IPM (SPI) yang baru.
6. Segara merintis pendirian Forum Guru Muhammadiyah (FGM) baik di tingkat nasional
maupun di tingkat daerah dan wilayah dengan konsep yang sudah matang.
7. Mengawal keputusan Muktamar ini terkait dengan syarat berdirinya sebuah Cabang. Jika
di satu kecamatan tidak memenuhi syarat berdirinya Cabang, maka di situ tidak layak
untuk berdiri PC IPM.
8. Menjaga jarak terhadap semua partai politik maupun ormas yang berafiliasi pada partai
politik tertentu tanpa meninggalkan kerjasama dalam bidang tertentu.
9. Segera menindaklanjuti keberadaan Pimpinan Wilayah Indonesia dengan pemekaran
provinsi baru.
10. Segera membentuk kelompok kerja dalam membahas kembali draft materi muktamar ke
XVI untuk dilengkapi dan disempurnakan kekurangan-kekurangannya serta disahkan
pada forum yang setara.
11. Mendesak PP IPM untuk menertibkan pembuatan KTA bagi seluruh anggota IPM
12. Mendesak PP IPM untuk menjadikan PW NTB untuk dijadikan tuan rumah Kompiwil
tahun 2009
13. Mendesak PP IPM untuk meminta maaf kepada seluruh kader IPM seluruh Indonesia
sehubungan dengan perubahan nomenklatur perubahan IRM menjadi IPM.
14. Mendesak PP IPM untuk mengadakan aksi nasional untuk menolak rancangan PERDA
sehubungan dengan didirkannnya kota injil di Manokwari Papua Barat.
B. REKOMENDASI UNTUK MUHAMMADIYAH
1. Mendesak PP Muhammadiyah dan seluruh jajaran pimpinan Muhammadiyah di semua
level untuk bersikap tegas terhadap segala bentuk wacana tentang politik praktis di
internal Muhammadiyah jelang pemilu 2009.
2. Mendesak Muhammadiyah untuk menjalankan program beasiswa kepada kader yang
aktif dan berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke berbagai jenjang pendidikan baik
dalam maupun luar negeri.
3. Mendesak Muhammadiyah agar memberikan kesempatan yang luas kepada Angkatan
Muda Muhammadiyah (AMM) untuk masuk dalam struktur Muhammadiyah di semua
level kepemimpinan.
Tanfidz Muktamar XVI IRM
59
4. Mendesak kepada PP Muhammadiyah untuk mendukung dan mengawal perubahan
nama dari IRM menjadi IPM ini baik dalam bentuk moril maupun materiil serta
mensosialisasikannya di seluruh jenjang pimpinan Muhammadiyah dari Ranting hingga
Pusat.
5. Mendesak Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah untuk menerbitkan kembali Surat
Keputusan yang menyatakan bahwa IPM adalah satu-satunya organisasi intra sekolah
Muhammadiyah.
6. Mendesak Majelis Dikdasmen di segala level (terutama PDM) untuk mengaktifkan
kembali penarikan Iuaran Anggota dan Uang Pangkal IPM.
7. Mendesak PP Muhammadiyah untuk meproteksi partai politik masuk kedalam Amal
Usaha Muhammadiyah
8. Mendesak kepada majelis dikdasmen untuk memprioritaskan kader-kader
muhammadiyah sebagai tenaga pendidik dan tenaga pengelola AUM
9. Mendesak kepada majelis dikti muhammadiyah untuk mengakomodir proses
transformasi pendidikan pelajar muhammadiyah.
C. REKOMENDASI UNTUK SEKOLAH MUHAMMADIYAH
1. Meminta kepada sekolah Muhammadiyah untuk turut mensosialisasikan perubahan
nama IRM menjadi IPM ini kepada seluruh siswa di lingkungan sekolahnya. Bagi sekolah
yang belum menggunakan nama IPM, maka diharapkan dengan sangat untuk
menggunakan nama IPM. Jika tidak memenuhi aturan ini, maka akan ada aturan khusus
yang berlaku bagi sekolah tersebut.
2. Meminta kepada kepala sekolah Muhammadiyah di seluruh nusantara untuk mendukung
segala bentuk kegiatan yang diadakan oleh IPM baik dari Ranting hingga Pusat.
3. Harus mengakui bahwa IPM merupakan satu-satunya organisasi intra sekolah
Muhammadiyah dan menghapuskan nama OSIS dari sekolah Muhammadiyah agar tidak
terjadi dualisme organisasi pelajar.
4. Mendesak kepada kepala sekolah Muhammadiyah agar mencari pembina IPM yang
benar-benar paham tentang Muhammadiyah dan IPM, bila perlu seorang pembina
diutamakan alumni IPM/IRM.
5. Melibatkan IPM Ranting dalam membuat kebijakan-kebijakan tertentu di tingkat sekolah.
D. REKOMENDASI UNTUK PEMERINTAH
1. Meminta kepada pemerintah dari tingkat pusat hingga kota/daerah untuk mengakui
keberadaan IPM sebagai organisasi intra sekolah Muhammadiyah.
2. Mendesak pemerintah untuk merealisasikan anggaran pendidikan 20 % dari APBN dan
APBD di luar gaji tenaga edukatif.
3. Mendesak pemerintah untuk bersikap tegas terhadap apapun yang datang dari luar
negeri, terutama investor asing yang ingin menanam saham di Indonesia.
4. Mendesak pemerintah (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk tegas dalam penanganan
kasus korupsi yang dilakukan para pejabat dan kroninya.
5. Mendesak pemerintah untuk nasionalisasi aset-aset negara dan menghentikan program
privatisasi aset-aset negara serta liberalisasi kebijakan ekonomi.
6. Mendesak pemerintah untuk segera mengurangi campur tangan asing dalam
pengelolaan sumberdaya dan kekayaan alam Indonesia.
7. Menghimbau pemerintah (KPU Pusat) untuk melaksanakan pemilu 2009 secara aman,
damai tanpa ada anarkisme di segala bidang.
8. Menghimbau pemerintah (Komisi Penyiaran Indonesia) untuk membuat regulasi yang
Tanfidz Muktamar XVI IRM
60
tegas tentang media televisi Indonesia.
9. Menghimbau kepada pemerintah untuk berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia
dan keadilan sosial.
10. Mendesak kepada pemerintah untuk meninjau kembali rancangan Badan Hukum
Pendidikan (BHP) dan atau Badan Layanan Umum (BLU).

say NO to VALENTINE!!!!

Februari 1, 2009

Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang di muka bumi ini, nescaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti prasangka belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah).” (Surah Al-An’am : 116)

Hari ‘kasih sayang‘ yang dirayakan oleh orang-orang Barat pada tahun-tahun terakhir disebut ‘Valentine Day‘ amat popular dan merebak di pelusuk Indonesia bahkan di Malaysia juga. Lebih-lebih lagi apabila menjelangnya bulan Februari di mana banyak kita temui jargon-jargon (simbol-simbol atau  iklan-iklan) tidak Islami hanya wujud demi untuk mengekspos (mempromosi) Valentine. Berbagai tempat hiburan bermula dari diskotik(disko/kelab malam), hotel-hotel, organisasi-organisasi mahupun kelompok-kelompok kecil; ramai yang berlumba-lumba menawarkan acara untuk merayakan Valentine. Dengan  dukungan(pengaruh) media massa seperti surat kabar, radio mahupun televisyen; sebagian besar orang Islam juga turut dicekoki(dihidangkan) dengan iklan-iklan Valentine Day.
SEJARAH VALENTINE:

The World Book Encyclopedia ( 1998 ) melukiskan banyaknya versi mengenai Valentine’s Day :
“Some trace it to an ancient Roman festival called Lupercalia. Other experts connect the event with one or more saints of the early Christian church. Still others link it with an old English belief that birds choose their mates on February 14. Valentine’s Day probably came from a combination of all three of those sources–plus the belief that spring is a time for lovers.”

Perayaan Lupercalia adalah rangkaian upacara pensucian di masa Romawi Kuno (13-18 Februari). Dua hari pertama, dipersembahkan untuk dewi cinta (queen of feverish love) Juno Februata. Pada hari ini, para pemuda mengundi nama–nama gadis di dalam kotak. Lalu setiap pemuda mengambil nama secara acak dan gadis yang namanya keluar harus menjadi pasangannya selama setahun untuk senang-senang dan obyek hiburan. Pada 15 Februari, mereka meminta perlindungan dewa Lupercalia dari gangguan srigala. Selama upacara ini, kaum muda melecut orang dengan kulit binatang dan wanita berebut untuk dilecut karena anggapan lecutan itu akan membuat mereka menjadi lebih subur.

Ketika agama Kristen Katolik masuk Roma, mereka mengadopsi upacara ini dan mewarnainya dengan nuansa Kristiani, antara lain mengganti nama-nama gadis dengan nama-nama Paus atau Pastor. Di antara pendukungnya adalah Kaisar Konstantine dan Paus Gregory I (lihat: The Encyclopedia Britannica, sub judul: Christianity). Agar lebih mendekatkan lagi pada ajaran Kristen, pada 496 M Paus Gelasius I menjadikan upacara Romawi Kuno ini menjadi Hari Perayaan Gereja dengan nama Saint Valentine’s Day untuk menghormati St.Valentine yang kebetulan mati pada 14 Februari (lihat: The World Book Encyclopedia 1998).

The Catholic Encyclopedia Vol. XV sub judul St. Valentine menuliskan ada 3 nama Valentine yang mati pada 14 Februari, seorang di antaranya dilukiskan sebagai yang mati pada masa Romawi. Namun demikian tidak pernah ada penjelasan siapa “St. Valentine” termaksud, juga dengan kisahnya yang tidak pernah diketahui ujung-pangkalnya karena tiap sumber mengisahkan cerita yang berbeda.

Menurut versi pertama, Kaisar Claudius II memerintahkan menangkap dan memenjarakan St. Valentine karena menyatakan tuhannya adalah Isa Al-Masih dan menolak menyembah tuhan-tuhan orang Romawi. Maha Tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Orang-orang yang mendambakan doa St.Valentine lalu menulis surat dan menaruhnya di terali penjaranya.

Versi kedua menceritakan bahwa Kaisar Claudius II menganggap tentara muda bujangan lebih tabah dan kuat dalam medan peperangan dari pada orang yang menikah. Kaisar lalu melarang para pemuda untuk menikah, namun St.Valentine melanggarnya dan diam-diam menikahkan banyak pemuda sehingga iapun ditangkap dan dihukum gantung pada 14 Februari 269 M (lihat: The World Book Encyclopedia, 1998).

Kebiasaan mengirim kartu Valentine itu sendiri tidak ada kaitan langsung dengan St. Valentine. Pada 1415 M ketika the Duke of Orleans dipenjara di Tower of London, pada perayaan hari gereja mengenang St.Valentine 14 Februari, ia mengirim puisi kepada istrinya di Perancis. Kemudian Geoffrey Chaucer, penyair Inggris mengkaitkannya dengan musim kawin burung dalam puisinya (lihat: The Encyclopedia Britannica, Vol.12 hal.242 , The World Book Encyclopedia, 1998).

Lalu bagaimana dengan ucapan “Be My Valentine?” Ken Sweiger dalam artikel “Should Biblical Christians Observe It?” (www.korrnet.org) mengatakan kata “Valentine” berasal dari Latin yang berarti : “Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuat dan Yang Maha Kuasa”. Kata ini ditujukan kepada Nimrod dan Lupercus, tuhan orang Romawi. Maka disadari atau tidak, -tulis Ken Sweiger- jika kita meminta orang menjadi “to be my Valentine”, hal itu berarti melakukan perbuatan yang dimurkai Tuhan (karena memintanya menjadi “Sang Maha Kuasa”) dan menghidupkan budaya pemujaan kepada berhala. Dalam Islam hal ini disebut Syirik, artinya menyekutukan Allah Subhannahu wa Ta’ala. Adapun Cupid (berarti: the desire), si bayi bersayap dengan panah adalah putra Nimrod “the hunter” dewa Matahari. Disebut tuhan Cinta, karena ia rupawan sehingga diburu wanita bahkan ia pun berzina dengan ibunya sendiri!

Saudaraku, itulah sejarah Valentine’s Day yang sebenarnya, yang seluruhnya tidak lain bersumber dari paganisme orang musyrik, penyembahan berhala dan penghormatan pada pastor. Bahkan tak ada kaitannya dengan “kasih sayang”, lalu kenapa kita masih juga menyambut Hari Valentine? Adakah ia merupakan hari yang istimewa? Adat? Atau hanya ikut-ikutan semata tanpa tahu asal muasalnya?. Bila demikian, sangat disayangkan banyak teman-teman kita remaja putra-putri Islam yang terkena penyakit ikut-ikutan mengekor budaya Barat dan acara ritual agama lain. Padahal Allah Subhannahu wa Ta’ala berfirman: “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mengetahui tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya akan diminta pertangggungjawabnya” (Al Isra’ : 36).1valentines_day_sucks1

PANDANGAN ISLAM

Sebagai seorang muslim tanyakanlah pada diri kita sendiri, apakah kita akan mencontohi begitu saja sesuatu yang jelas bukan bersumber dari Islam ?

Mari kita renungkan firman Allah :“ Dan janglah kamu megikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawabnya”. (Surah Al-Isra : 36)

Dalam Islam kata “tahu” berarti mampu mengindera(mengetahui) dengan seluruh panca indera yang dikuasai oleh hati. Pengetahuan yang sampai pada taraf mengangkat isi dan hakikat sebenarnya. Bukan hanya sekedar dapat melihat atau mendengar. Bukan pula sekadar tahu sejarah, tujuannya, apa, siapa, kapan(bila), bagaimana, dan di mana, akan tetapi lebih dari itu.

Oleh karena itu Islam amat melarang kepercayaan yang membonceng(mendorong/mengikut) kepada suatu kepercayaan lain atau dalam Islam disebut TAQLID. Hadits Rasulullah SAW :“ Barang siapa yang meniru atau mengikuti suatu kaum (agama) maka dia termasuk kaum (agama) itu”.
Firman Allah SWT dalam Surah AL Imran(keluarga Imran) ayat 85 :“Barangsiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-sekali tidaklah diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi”.

SOULMATE: sahabat sejati

Februari 1, 2009

copy-of-soulmate

“Barangsiapa yang salah memilih tukang cukur, ia akan menyesal sebulan. Barangsiapa yang keliru memilih teman hidup, ia akan menyesal di dunia. Dan barangsiapa yang salah memilih agama, maka ia akan menyesal dunia akhirat.”

Itulah untaian kata-kata yang masih terus terngiang dalam benak kita. Mutiara hikmah yang dipesankan leluhur, orang tua, dan guru ngaji di waktu kecil, agar kita lebih jeli dalam mengarungi bahtera kehidupan ini, agar kita mantap menatap masa depan.

Kehadiran sahabat sejati menjadi dambaan setiap kita. Ia adalah pelita penerang dalam kehidupan. Ia bak bintang yang menemani sang rembulan di langit malam, bersama menghiasi panorama kegelapan. Ia selalu membawa keteduhan dan kesejukan dimana pun ia berada. Tak heran bila kepergiannya pun akan meninggalkan sejuta kenangan. Hari-hari kebersamaan dengannya selalu sulit untuk dilupakan, selamanya.

Ikatan ukhuwah bagi sahabat semacam ini tak akan putus diterjang badai kepentingan duniawi bernama materi, pangkat, jabatan, dan kekuasaan. Jarak yang jauh, perbedaan waktu dan ruang juga bukan menjadi penghalang, karena pancaran kasih sayangnya timbul dari lubuk hati yang dalam. Bukan dari lisan yang suka berbohong. Bukan pula dari titah nafsu yang penuh noda.

Dia mungkin tak sempat sekolah ke luar negeri, jangankan ke luar negeri melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi tidak mampu. Tidak dapat ke sana-ke mari sebebas kita-kita juga. Kehidupan dunianya pun kadang masih ‘Senin – Kamis’. Tapi di tengah kondisi yang seperti itu ia masih sempat untuk selalu melemparkan senyum keakraban saat berpapasan. Ia masih punya waktu untuk menyediakan sapa mesra saat bertemu.

Tausyiahnya begitu menyentuh. Kata-katanya memberikan tetes embun kesejukan. Kondisi yang ada menjadikannya begitu tawadhu’ dengan segala keagungan yang dimilikinya. Subhanallaah, kesabarannya membuat semua kekurangan yang dipunyainya menjadi nikmat yang tak terkira, menjadi pesona yang tak ternilai.

Ia memang tidak harus selalu mengiyakan semua tingkah laku kita. Ia tidak mesti selalu sependapat dan melulu memuji. Tidak pula harus selalu tampak sejalan dengan pikiran kita. Tapi ada kalanya ia laksana obat, pahit namun mampu mengusir penyakit yang mungkin hinggap di tubuh sahabatnya. Ia berani mengkritik bijak setiap kesalahan kita. Ia takut kekurangan dan kesalahan itu akan membuat sahabatnya tercela di mata orang lain. Baginya, biarlah ucapannya terasa pahit di depan sang sahabat, ketimbang sang sahabat cacat di mata Allah, di mata agamanya, di mata orang lain.

Ia juga setia mengingatkan di saat sang sahabat lalai. Ia memang tak hanya piawai membuat kita ceria dibuai hiburan dan pujian tulusnya, tapi juga mahir membuat kita menangisi kekeliruan, menyadari segenap kesalahan, menginsyafi segala kelalaian. Lalu ia membimbing dengan ikhlas, mengajak berjalan bersama, berjuang bersama. Dan yang terpenting, ia selalu mendukung, mengarahkan, dan memberi gagasan-gagasan cerdas untuk mengarungi kehidupan ini menuju muara cinta-Nya yang hakiki.

Ia akan mencintai kita sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Merasa gembira dengan kegembiraan kita, turut bersedih kala duka menyapa kita. Ia hafal benar bunyi hadits : “Tidak sempurna iman seorang di antara kamu hingga ia mencintai saudaranya seperti halnya ia mencintai dirinya sendiri.” Ia juga selalu ingat sabda Rasul SAW : “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain.”

“Islam hanya akan bisa bangkit kembali dengan cara seperti ini. Bukankah Rasulullah SAW telah mempersaudarakan kaum Anshar dan Muhajirin hingga persaudaraan mereka sampai melebihi saudara kandung?” Begitu jawabnya setiap ditanya tentang urgensi persaudaraan.

Ia pun sering membacakan hadits tentang tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari yang tidak ada naungan selain naungan-Nya. Ia juga tidak pernah bosan melantunkan hadits tentang syarat merasakan manisnya iman. Saling mencintai demi keridaan Allah, itulah prinsip hidup pegangannya. “Engkau membutuhkan sesuatu dariku dan aku bisa mempersembahkan yang terbaik untukmu,” kata-katanya yang selalu menghiasi lisannya yang sederhana.

Merekalah yang digambarkan Rasulullah SAW sebagai sekelompok hamba Allah di akhirat. Mereka bukan dari golongan nabi dan syuhada, akan tetapi kedudukan mereka di sisi Allah sangat mulia, bahkan cahaya benderang dari wajah mereka membuat para nabi dan syuhada merasa iri. Mereka tidak merasa takut ketika orang lain merasa takut, dan mereka tidak merasa khawatir ketika orang lain dilanda kekhawatiran.

Sosok seperti inilah yang mampu menjadikan persahabatan sebagai jembatan menuju ridha Ilahi. Berbahagialah mereka yang sempat mendapatkan makhluk yang satu ini. Merasakan keindahan hakiki ditemani sosok mulia ini, sang pujaan hati, sahabat sejati.

KEDIRI- Penyebaran virus mematikan HIV/AIDS telah menjadikan Kota Kediri sebagai urutan ketiga Jatim setelah Surabaya dan
Malang. Hal ini dibuktikan keterangan Drs HM Zaini Ketua data Badan Penanggulangan Napza dan AIDS) Kota Kediri yakni menyebutkan dari 23 penderita tiga diantaranya meninggal dunia.

Keterangan Ziani tersebut disampaikan dalam sambutanya di malam perenungan AIDS Nusantara 2007 pada Rabu (29/5) sekitar pukul 23.00 di halaman Kelurahan Semampir Kota Kediri yang kurang lebih dihadiri oleh 1000 orang peserta dari berbagai elemen aktivis HIV/AIDS.“ Angka ini telah mengkuatirkan, oleh karena itu harus ditekan agar penyeberannya tidak terus terjadi,” kata Zaini.

Menurutnya upaya pengurangan dampak buruk tersebut aids2HIV/AIDS dapat dilakukan jika memperhatikan 12 komponen. Antara lan penjangkauan dan pendampingan, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE). Penilaian pengurangan resiko, konseling dan testing sukarela (VCT), program penyucihamaan. Program penggunaan jarum suntik steril (PJSS), Pemusnahan peralatan seluruh bekas pakai , Layanan terapi ketergantungan NAPZA, Pusat layanan subtitusi oral, Layanan perawatan, didukung dengan pengobatan (CST), Pelayanan kesehatan dasar dan Pendidikan sebaya.Data Dinas Kehatan Kota Kediri mulai tahun 2002-2007 dari 23 Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) Kota Kediri perincianya sebagai berikut. Tahun 2002 satu orang, 2003 dua orang, satu diantaranya meninggal dunia, 2004 dua orang satu meninggal, tahun 2005, 7 orang , tahun 2006, 6 orang dan tahun 2007, lima orang dengan 1 meninggal.Selain melakukan malam perenungan dengan tema “ Membuka Jalan Menuju Dunia Tanpa AIDS”. Walikota Kediri Drs HA Maschut juga meresmikan klinik IMS-VCT Serojo di dekat Balai Kelurahan Semampir Jl Mayor Bismo Kota Kediri. Klinik ini dibangun dengan dana APBD Pemkot Kediri dengan standart internasional khusus untuk merawat penderita HIV/AIDS.

dsc00437Musyawarah Wilayah (Muswil) Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM) Jatim yang terakhir kalinya, dibuka Bupati Lamongan Masfuk di Aula STIKES Muhammadiyah Lamongan. Ini adalah Muswil terakhir ortom (organisasi ortonom) Muhammadiyah sebelum kembali menggunakan nama Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) seperti keputusan Muktamar di Solo beberapa waktu lalu.

Musyawarah Wilayah (Muswil) Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM) Jatim yang terakhir kalinya, dibuka Bupati Lamongan Masfuk di Aula STIKES Muhammadiyah Lamongan. Ini adalah Muswil terakhir ortom (organisasi ortonom) Muhammadiyah sebelum kembali menggunakan nama Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) seperti keputusan Muktamar di Solo beberapa waktu lalu.

Muswil IRM XVI yang dihadiri sejumlah 330 peserta pimpinan daerah dan cabang IRM se Jawa Timur tersebut, mengagendakan sejumlah kegiatan. Diantaranya pemilihan pengurus Pimpinan Wilayah IRM Jatim, pembahasan laporan pertanggunggjawaban pengurus sebelumnya, progam kerja dan pergantian nama IRM menjadi IPM.

Masfuk dalam sambutannya menyampaikan pentingnya anggota IRM untuk benar-benar meresapi makna IRM sebagai kader umat dan bangsa. “IRM, yang nantinya akan kembali menjadi IPM, adalah wadah yang tepat untuk pengkaderan umat dan bangsa. Tidak salah adik-adik semua berada disini. Karena itu, saya ingin mendengar, pada 10 tahun dari sekarang kalian benar-benar menjadi kader umat dan bangsa, “ tutur dia.

Untuk bisa menjadi kader umat dan bangsa, lanjut dia, harus paham akan potensi dan tujuan yang dimiliki. “Pandai bersyukur jangan hanya di lisan saja. Manusia, dalam hal ini generasi muda, memiliki potensi besar yang jika dioptimalkan akan sangat berarti bagi bangsa yang besar ini. Apapun bisa dilakukan jika kita mau berupaya dan berusaha. Jangan menyerah dengan keadaan, karena bangsa yang katanya setitik surga ini membutuhkan generasi yang siap melakukan perubahan dan siap menghadapi segala tantangan. Karya anda ditunggu bangsa yang besar ini, “ kata dia.

Muswil yang akan berlangsung hingga 24 Januari kedepan tersebut juga dihadiri Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur A Syafiq Mughni dan pengurus Pimpinan Pusat IRM. Juga hadir disana Wakil Bupati Lamongan Tsalits Fahami, Kakandepag M Asyhuri dan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lamongan.

IRM sendiri adalah salah satu ortom Muhammadiyah yang bergerak di perkaderan pelajar. Pada awla berdirinya, IRM menggunakan nama IPM. Namun karena adanya aturan yang hanya memperbolehkan satu organisasi pelajar di lingkungan sekolah, nama IPM diganti menjadi IRM. Kini setelah aturan itu dicabut, dan seiring telah turunnya SK pimpinan pusat Muhammadiyah, IRM kini kembali ke nama ketika dia dilahirkan.

Februari 1, 2009

Muktamar IRM ke-XVI..Met jalan IRM

YOGYAKARTA – IRM – Perhelatan akbar IRM Muktamar XVI tinggal menunggu hari saja. ”Jika tida ada halangan, maka Muktamar IRM yang terakhir akan dilangsungkan pada tanggal 25 Oktober 2008 di Stadion Sriwedari Solo,” ungkap Moh. Mudzakkir, Ketua Umum PP IRM.

Semua peserta, peninjau, dan penggembira yang datang dari berbagai wilayah dan daerah akan langsung singgah di lokasi Muktamar, asrama Haji Donohudan Boyolali. ”Jumlah peserta dan peninjau yang akan datang berjumlah sekitar 800 orangn” ungkap Runi Imanush Shofi, Wakis Sekretaris Panitia Pusat Muktamar kepada redaksi www.irm.or.id di kantor PP IRM Yogyakarta.

Inilah Muktamar IRM terakhir yang akan memutuskan kembali nama IPM sebagai organisasi otonom Muhammadiyah yang berbasis pelajar. Selain Muktamar, acara pendukung lainnya adalah Konpiwil (Konferensi Pimpinan Wilayah), Bazar Buku maupun makanan, serta pentas-pentas kesenian saat Muktamar. ”Pembicara yang akan hadir pada Muktamar adalah Prof Dr. Amin Rais, Rizal Mallarangeng (Direktur Freedoom Institute), Antonius Ciputra (Direktur Ciputra Enterprenuer), Dr. Bambang Setiaji (Rektor UMS), Joko Widodo (Wali Kota Solo), Untung Wiyono (Bupati Sragen), dan lain sebagainya,” ungkap Andi R. Wijaya, Koordinator Acara Muktamar.

Pendahuluan

Dalam bagian pendahuluan ini saya meletakkan beberapa paragraf yang tercantum dalam tanfidz Muktamar IRM ke-15 untuk menengok ke,mbali apa yang kita hasilkan di Muktamar yang tentu saja banyak memakan biaya,energi, dan waktu..

Gerakan sosial atau organisasi sosial apapun, lahir karena ada idealisme, cita-cita dan basis massa yang diperjuangkan. Demikian pula dengan IRM, yang ada sebagai gerakan sosial karena basis massa yang ingin dibela dan diperjuangkan. Kesadaran ini membawa IRM untuk melakukan refleksi terhadap kiprahnya selama ini. IRM sadar bahwa tidak mungkin sebuah gerakan berbicara tentang strategi tetapi tidak memperjelas siapa sesungguhnya basis yang diperjuangkan. Oleh karena itu, membincang basis massa menjadi hal utama dan strategis sebelum membicarakan tentang strategi gerakan kritis, agenda aksi untuk perubahan, struktur dan bidang, AD/ART, serta GBHG.

Berangkat dari kerisauan di atas dan perenungan dari para aktifys IRM, maka IRM merasa perlu membicarakan siapa sebenarnya basis massa yang diperjuangkannya. Sehingga dengan kejelasan itu terdapat sebuah pendekatan-pendekatan lain dalam mencapai idealisme dan cita-cita IRM. Basis Massa adalah sekumpulan individu atau kelompok sosial yang diperjuangkan atau yang diajak berjuang bersama-sama. Pembicaraan tentang basis massa IRM selalu menjadi ranah yang menarik, pertanyaannya kemudian adalah siapakah basis massa IRM? Apakah pelajar atau remaja. Karena urgennya persoalan ini dalam Muktamar XII IRM di Jakarta melalui sebuah proses vooting menetapkan basis massa IRM yaitu pelajar dan remaja. Kenapa pelajar dan remaja? Sebab pelajar dan remaja seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kedua-duanya memiliki unsur yang saling menguatkan satu sama lain. Mungkin ada anggapan, kalau problem-problem remaja kurang menarik untuk diperbincangkan, sedangkan pelajar lebih jelas karena terkait dengan struktur pemerintah.

Duduk permasalahnya sebenarnya bukan pada menarik atau tidaknya problem-problem yang dialami remaja, tetapi bagaimana para aktivis yang ada di dalamnya mampu mengemas problem itu sedemikian rapi. Coba kita lihat, banyak gerakan-gerakan sosial yang menggunakan label usia atau kategori psikologis, seperti gerakan wanita atau perempuan, komunitas lesbian, homo, atau undang-undang perlindungan anak. Kesemuanya membela kepentingan basisnya yang termasuk kategori psikologis. Alhasil, gerakan mereka mendapat perhatian dari masyarakat dan pemerintah.

Sebelum mengurai alasan memilih pelajar dan remaja sebagai basis massa, mari didefinisikan dahulu apa itu pelajar dan apa itu remaja. Pelajar dimaknai sebagai orang yang belajar. Berasal dari kata dasar belajar, didahului oleh awalan pe- sehingga mengalami peluluhan menjadi pelajar. Makna awalan pe- memiliki banyak makna, salah satunya adalah orang yang melakukan sesuatu aktivitas (secara terus menerus). Pelajar berarti orang yang (terus menerus) belajar. Remaja dimaknai sebagai masa transisi seorang dari anak-anak menuju dewasa.

Dalam tanfidz Muktamar IRM ke-15 Di Medan disebutkan alasan mengapa IRM tetap memilih pelajar dan remaja menjadi basis massanya:

1. Faktor historis, sebagai konsekuensi nama “IRM” yang telah menjadi keputusan pada tahun 1992. Hal itu diperkuat lagi pada Muktamar XII yang tetap memilih pelajar dan remaja sebagai basis massanya.

2. Kondisi faktual di lapangan, bahwa gerakan IRM tidak hanya eksis di sekolah, tetapi telah masuk pula ke ranah masyarakat, masjid, dan mushalla. Bahkan beberapa ranting malah eksis di komunitas masyarakat.

3. Konsisten akan tetap meneruskan apa yang telah dicita-citakan IRM sebagai gerakan sosial yang berparadigma kritis-transformatif.

4. Tidak ingin terjebak pada perdebatan pelajar atau remaja yang tak kunjung usai, tetapi lupa apakah rantingnya sudah digarap atau malah mati.

Setelah IRM memilih bahwa basis massanya adalah pelajar dan remaja, maka perlu saatnya bagi IRM memfokuskan basis massanya. Diperlukannya fokus basis massa, agar konsentrasi IRM dalam berdakwah dan berjuang lebih jelas. Pelajar menjadi pilihan yang tepat sebagai fokus basis massa. Berikut alasannya:

1. Pelajar merupakan klas sosial tertentu yang tergabung dalam dunia pendidikan (khususnya sekolah) dan akan memperjuangkan hak-haknya jika tidak terpenuhi.

2. Ada satu kepentingan sama yang dimiliki oleh pelajar sebagai orang yang sedang menempuh studi di bangku sekolah.

3. Pelajar memiliki posisi tawar untuk menentukan kebijakan dalam dunia pendidikan, karena pelajar menjadi salah satu stakeholer dan terkadang menjadi korban penindasan dari sebuah kebijakan. Sehingga, pelajar menjadi satu klas yang sering dilupakan.

4. Dengan status “pelajar” ada semangat keilmuan (cerdas, takwa, terampil) yang ingin dibangun untuk cita-cita pencerdasan pelajar itu sendiri, agar menjadi klas sosial tertentu yang bernafaskan keadilan, kemakmuran, dan diridhoi oleh Allah subhanahu wata’ala.

Tim Eksistensi dibubarkan

Dalam tanfidz Muktamar IRM ke-15 juga terdapat catatan bahwa :

“Persoalan basis massa dan lokus gerakan tidak menjadi pembahasan dalam sidang komisi, tetapi langsung merekomendasikan kepada PP IRM terpilih untuk membentuk “Tim Eksistensi IRM” guna mengkaji basis massa IRM. Selanjutnya bisa dilihat pada Bab Rekomendasi. Karena itu, keputusan tentang basis massa dan lokus gerakan tetap menggunakan tanfidz keputusan Muktamar XIV IRM di Bandar Lampung yang tidak jauh berbeda seperti yang tertulis dalam tanfidz ini, yaitu pelajar dan remaja. Hanya saja pada tanfidz kali ini lebih diperjelas alasannya.”[1]

Hal ini Juga dipertegas dalam rekomndasi Muktamar yang ditujukan kepada Pimpinan Pusat IRM demikian :[2]

Rekomendasi khusus dari Muktamar XV di Medan, PP IRM segera membentuk “Tim Eksistensi IRM” yang bertujuan mengkaji ulang tentang basis massa IRM. Metode yang digunakan dalam mengkaji adalah metode penelitian lapangan. Timnya terdiri dari unsur berikut ini:

a. Ketua Umum Terpilih

b. Dua Perwalikan PP IRM (1 orang periode 2004-2006 dan 2006-2008)

c. Tim Independen

d. Mengundang ortom-ortom pusat sebagai pihak yang dimintai pertimbangan

Seperti itu, kemudian timeksistensi mulai bekerja pasca pelantikan PP IRM periode 2006-2008 yang kemudian disusul Tanwir Muhammadiyah yang sebenarnya tidak menyangka kalau di forum tertinggi Muhammadiyah setelah Muktamar itu juga bergulir persoalan perubahan nama yang diperdebatkan di Muktamar IRM di Medan. Perdebatan tentang nama IRM atau IPM pernah terjadi pada Muktamar IRM pada tahun 2000 yang berujung pada referendum dengan hasil 70% muktamirin mendukung nama IRM. Dengan demikian proses perdebatan dianggap selesai dan “final”. Namun sejarah membuktikan hal yang berbeda.

Setelah Tanwir Muhammadiyah (yang ternyata didalamnya juga membahas perihal IRM-IPM), dan setelah Tanwir Muhammadiyah selesai, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 60/KEP/I.O/B/2007 tertanggal 24 Mei 2007 tentang perubahan nomenklatur Ikatan Remaja Muahmmadiyah menjadi Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Menanggapi adanya Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 60/KEP/I.O/B/2007 tentang perubahan nomenklatur Ikatan Remaja Muahmmadiyah menjadi Ikatan Pelajar Muhammadiyah, maka PP IRM menyelanggarakan rapat Pleno Diperluas (setelah melakukan audiensi dengan PP Muhammadiyah, keputusan dapat dilihat dalam maklumat PP IRM A.2/PP IRM-247/2007) dengan agenda meminta saran dari pimpinan wilayah terkait dengan perubahan nomenklatur organisasi.

Adapun beberapa keputusan Pleno sebagai berikut :[3]

1. Menyatakan kekecewaan atas keluarnya SK Nomor 60/KEP/I.O/B/2007 Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang perubahan Nomenklatur IRM menjadi IPM, karena tidak melakukan pembicaraan terlebih dahulu dengan IRM;

2. Mempertimbangkan bahwa Muhammadiyah adalah Organisasi Induk IRM, maka SK Nomor 60/KEP/I.O/B/2007 tentang perubahan nomenklatur IRM menjadi IPM, harus dipatuhi dan dijalankan oleh seluruh Pimpinan IRM, dari Pusat, Wilayah, Daerah, Cabang, hingga Ranting.

3. Perubahan IRM menjadi IPM akan dilaksanakan secara penuh pada saat Muktamar XVI tahun 2008;

4. Selama proses perubahan sampai pada perubahan penuh yang akan dilaksankan pada Muktamar ke XVI, segala nomenklatur organisasi dari Pimpinan Pusat hingga Pimpinan Ranting tetap menggunakan atribut organisasi IRM;

5. Membubarkan Tim Eksistensi dan mengembalikan seluruh tugas serta tanggungjawabnya kepada PP IRM,

6. Segala sesuatu yang berhubungan dengan perubahan nomenklatur organisasi akan segera dirumuskan oleh Tim Persiapan Perubahan IRM-IPM yang akan dibahas pada saat Konpiwil tahun 2007.

7. Mendesak kepada PP Muhammadiyah untuk mempertegas eksistensi IRM/IPM di seluruh sekolah Muhammadiyah se-Indonesia dan menjadikannya sebagai satu-satunya Organisasi Intra Sekolah, dengan diterbitkannya Surat Keputusan dan Instrusksi agar dilaksanakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

8. Mendesak kepada PP Muhammadiyah untuk mempertegas aturan dan pelaksanaan Uang Pangkal dan Iuran Anggota IRM/IPM sebagai iuran resmi IRM/IPM di sekolah-sekolah Muhammadiyah, dengan diterbitkannya Surat Keputusan dan Instrusksi agar dilaksanakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

9. Mendesak kepada PP Muhammadiyah untuk menginstruksikan kepada sekolah-sekolah Muhammadiyah agar menempatkan kader-kader IRM/IPM sebagai Pembina IRM/IPM di sekolah Muhammadiyah, dengan diterbitkannya Surat Keputusan dan Instrusksi agar dilaksanakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

10. Mendesak kepada PP Muhammadiyah untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang pemberlakuan perubahan nomenklatur IRM menjadi IPM yang akan dimulai pada Muktamar IRM XVI Tahun 2008.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka Pimpinan Pusat IRM akan segera meninjau kembali.

Urgensdi Perubahan Nama

Saya hanya menuliskan beberapa pertanyaan seputar urgensi pengembalian nama yang kata PP Muhammadiyah ini sudah lama difikirkan. Dulu perubahan nama dari IRM ke IPM cukup berjalan dengan damai meski kontroversial sampai sekarang, apakah dengan kembali ke IPM kita merasa lebih baik dan demokratis.

Lalu, apakah dengan kembali ke IPM, smeua akan lebih baik,problemeksistensi IRM di sekolah bisa diatasi, kiprahnya dalam konfigurasi pergerakan lainnya semakin jelas. Memang persoalan basis massa kadang membingungkan,namun urgensi perubahan nama ini harus dibuktikan apakah sejarah akan berpihak pada IPM untuk meneguhkan jati diri gerakan? Wallahu a’lam bishowab.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.